qqmega

Sistem transformasi dimensi

Bantuan Beras 641 Ribu Ton Sudah Banjiri Masyarakat Januari******

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berassebanyak 641 ribu ton atau 97,2 persen dari total yang akan disalurkan pada periode Januari-Maret 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan beras yang disalurkan sejak September 2023 rencananya dilanjutkan. Awalnya, bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024. Tapi dalam perkembangan terbaru, bantuan bisa saja dilanjutkan sampai Desember 2024.

Meskipun demikian, itu semua bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan ke depan bantuan pangan akan kembali menggunakan beras hasil produksi dalam negeri seiring masuk musim panen raya. Menurutnya, saat ini panen sudah mulai banyak di mana pada Maret sebanyak 3,8 juta ton dan pada April 4,9 juta ton.

Ia menambahkan Perum Bulog sudah diberikan kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras sehingga bisa menyerap sekaligus menjaga harga di tingkat petani.

"Sehingga masyarakat tidak perlu belanja berlebihan. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja, karena stok cadangan pangan kita sangat mencukupi, terutama untuk Lebaran nanti," pungkasnya.

Pemerintah melalui ID FOOD juga sedang mendistribusikan bantuan pangan penanganan stunting berupa paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam. Per 3 April, realisasinya telah diberikan kepada 13.843 Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Melalui program bantuan pangan yang terus digencarkan pemerintah, diyakini akan mampu menjaga tingkat inflasi yang selalu mengalami lonjakan pada saat momentum Ramadan dan Idulfitri.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan budidaya yang santai di kota

58.572 Buruh Tekstil Sudah Terkena PHK per November 2022******

Buruh industri tekstil dan produk tekstil(TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga menjawab isu soal relokasi pabrik yang berkembang dan menjadi salah paham di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tidak ada relokasi pabrik TPT pada tahun

"Tidak ada relokasi di 2022, belum ada. Apindo ini luas, tapi yang jelas di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nggak ada (relokasi). TPT tidak ada relokasi," tegas Anne.

Terlepas dari isu PHK dan relokasi pabrik, Anne mengaku kesal dengan polemik data yang terjadi. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang turun langsung mendata, bukan asosiasi pengusaha.

Menurutnya, asosiasi pengusaha tidak bisa memaksa anggotanya untuk mengisi survei terkait PHK. Beda dengan pemerintah yang bisa mewajibkan pengusaha untuk mengisi data tersebut.

"Daripada berantem soal data, kenapa gak pemerintah yang minta ke seluruh pengusaha? Kayak PeduliLindungi itu kan pemerintah. Kok bisa jadi kita yang diserang? Pemerintah kan dibayar dari pajak kita, masa sekarang pengusaha yang harus kasih data?" keluhnya.

Anne menyarankan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha mengirim data terkait PHK secara periodik, bahkan setiap hari.

Ia menjelaskan industri selalu memberikan informasi ke pemerintah melalui PeduliLindungi ketika ada yang terinfeksi covid-19, terdampak pandemi, hingga masuk Rumah Sakit (RS). Ia berharap pendataan PHK juga bisa dilakukan serupa.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Harga Gabah yang Diserap Bulog Naik, Berlaku hingga 30 Juni******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabahkering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah,

"Mulai hari ini Rabu (3/4/2024) sampai 30 Juni 2024, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP bagi Bulog. Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp9.950 per kg di-fleksibel-kan menjadi Rp11 ribu per kg.

Arief berharap, dengan perubahan batas fleksibilitas harga, Bulog bisa menjadi jaring pengaman bagi petani dan harga terjaga dengan baik.

"Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga," ucap Arief.

Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan bersama Perum Bulog yang telah tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP.

Menurut Arief, feksibilitas perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Sebagaimana kerangka sampel area (KSA) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sambung Arief, potensi luas panen padi Maret dapat mencapai 1,247 juta hektar atau setara dengan beras sebanyak 3,83 juta ton.

Sementara, potensi luas panen padi di April 2024, estimasi maksimal mencapai 1,587 juta hektare atau setara beras 4,90 juta ton. Pada Mei 2024 potensi luas panen padi sebesar 1,172 juta ha atau setara beras 3,35 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras dari Maret sampai Mei dapat mencapai 12,08 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Akhir Pekan, IHSG Tersenyum di 7.350******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.350 pada Jumat (22/3). Indeks saham menguat 11,79 poin atau plus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,79 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,08 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 267 terkoreksi, dan 253 lainnya stagnan. Terpantau lima dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang naik 1,53 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,18 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong anjlok 2,06 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 0,23 persen.

Kendati, bursa saham Eropa mayoritas menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,50 persen, indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,32 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,04 persen.

Sedangkan bursa Amerika serempak ditutup hijau. Indeks S&P 500 tumbuh 0,32 persen, indeks NYSE menguat 0,46 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

Mayoritas Kripto Perkasa Pagi Ini, Bitcoin Kembali Unjuk Gigi******

Mayoritasaset kripto teratas menguat pagi ini. Penguatan terbesar dialami oleh bitcoin.

Mengutip coinmarketcap.com, Senin (26/9), harga bitcoin menguat 1,87 persen dalam sehari ke US.917 per koin. Namun, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini melemah 1,45 persen.

Penguatan juga terjadi pada ethereum sebesar 1,18 persen ke US.225,79 per koin dalam 24 jam terakhir. Dalam sepekan, ethereum masih merosot 1,92 persen.

Harga dogecoin juga naik 0,59 persen ke US<句子>,086 per koin dalam sehari. Harganya juga naik 0,17 persen sejak minggu lalu.

Berikutnya, penguatan harian dialami oleh BNB sebesar 0,41 persen ke US3,05.

Sementara, harga cardano melemah 0,03 persen ke US<句子>,33 per koin dan Polygon turun US<句子>,23 per keping.

Adapun koin stabil seperti Binance USD dan USD Coin, masing-masing menguat 0,03 persen dan 0,01 persen ke US.

Pagi ini, kapitalisasi pasar aset kripto mencapai US1,03 miliar secara global. Angka itu naik 1,03 persen dibandingkan kemarin.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]