33 bet slot

Penjara Naga Segala Alam

IHSG Menguat ke Level 6.844 Meski 286 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup berada di zona hijau di level 6.844 pada Rabu (1/3). Indeks saham naik tipis 1 poin atau 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Pagi ini, IHSG dibuka pada posisi merah di level 6.843, lalu berlanjut menguat di penutupan. Posisi terkuat IHSG saat perdagangan hari ini ada di level 6.889.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp10 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18 miliar lembar saham.

Pada penutupan sore ini, sebanyak 221 saham menguat, 286 saham terkoreksi, dan 222 saham lainnya stagnan.

Namun, indeks sektoral mayoritas melemah, delapan dari 11 sektor berada di zona merah dipimpin transportasi turun 1,7 persen. Sementara, ada tiga sektor yang menguat dipimpin oleh keuangan naik 0,59 persen.

Beralih ke bursa asing. Bursa Amerika kompak ambruk dengan indeks S&P 500 turun 0,30 persen, disusul indeks NASDAQ Composite turun 0,10 persen, dan indeks NYSE Composite turun 0,41 persen.

Sedangkan, bursa saham Asia kompak di zona hijau. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat naik 0,26 persen, indeks Kospi di Korea naik 0,42 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 4,51 persen.

Sama dengan Amerika, bursa saham Eropa juga kompak bertengger di zona merah. Indeks CAC 40 di Prancis turun 0,38 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,74 persen, serta Indeks DAX di Jerman turun 0,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Melihat Realisasi Investasi 2022 di 10 Provinsi Pengangguran Tertinggi******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar 10 provinsi dengan pengangguranterbanyak di Indonesia per Agustus 2022. 

Jawa Barat menempati urutan pertama provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak dengan mencapai 8,31 persen pada Agustus 2022. Kemudian disusul Kepulauan Riau 8,23 persen, Banten 8,09 persen, DKI Jakarta 7,18 persen, Maluku 6,88 persen, dan Sulawesi Utara 6,61 persen.

Lalu, Sumatra Barat 6,28 persen, Aceh 6,17 persen, Sumatra Utara 6,16 persen, dan Kalimantan Timur 5,71 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu terjadi karena investasi saat ini lebih banyak menuju capital intensive (padat modal).

Artinya, kata Airlangga, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan dan lainnya.

Lantas berapa investasi yang masuk di 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi?

Berdasarkan data Kementerian Investasi Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar pada sepanjang 2022. Total penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat sebesar Rp174,6 triliun.

Sementara itu realisasi investasi di Kepulauan Riau pada 2022 mencapai Rp18,22 triliun dengan 5.487 proyek. Kemudian realisasi investasi di Banten masuk enam besar nasional. Total investasi yang masuk mencapai Rp80,2 triliun atau naik 38,41 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp57,96 triliun.

Lalu, DKI Jakarta menempati posisi kedua provinsi dengan investasi terbesar sepanjang 2022, yakni Rp143 triliun. Jumlah ini naik 38,4 persen dibanding 2021 sebesar Rp103,3 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengatakan peningkatan investasi terjadi karena berbagai inovasi layanan dan kemudahan perizinan investasi.

Selanjutnya, realisasi investasi Maluku pada 2022 mencapai Rp1,1 triliun, Sulawesi Utara Rp2,43 triliun, dan Sumatra Barat Rp3,9 triliun.

Kemudian, realisasi Aceh sepanjang 2022 mencapai Rp6,2 triliun atau menempati peringkat 27 dari 34 provinsi. Sementara investasi di Sumatra Utara Rp42,8 triliun dan Kalimantan Timur Rp58,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

BPS Respons Imbauan Jalan Kaki Bisa Tekan Inflasi ala Gubernur NTT******

Badan Pusat Statistik (BPS) angkat suara terkait imbauan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat kepada warganya untuk jalan kaki demi menekan inflasi.

"Luar biasa ini fenomenanya. Jadi inflasi ini dihitung berdasarkan harga komoditas yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi BPS belum memantau apakah imbauan ini (jalan kaki) nanti dapat mempengaruhi demand yang selanjutnya akan mempengaruhi harga dan pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Jadi nanti kita lihat," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

"Saya gak paham juga dasarnya apa gitu, perlu dicari juga. Perlu tahu komoditas apa yang memiliki bobot tertinggi dalam penghitungan inflasi di kota itu, itu baru bisa kita kaitkan, apakah jalan kaki bisa menahan inflasi. Kita sendiri juga gak paham beliau mengambil kebijakan seperti itu dasarnya apa," jelas Efliza selepas konferensi pers.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara mengatakan imbauan jalan kaki tercantum dalam surat edaran yang diteken pada 7 November 2022. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan di tengah inflasi yang melonjak, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut Lery, imbauan untuk berjalan kaki ataupun bersepeda merupakan ajakan yang baik. Ia menuturkan bahwa imbauan itu bersifat moral, tak ada kewajiban untuk melaksanakannya karena berkaitan dengan hak asasi masing-masing warga.

"Tanggal 7 November 2022 itu ada edaran bersifat himbauan untuk berjalan kaki atau bersepeda bebas kemanapun berapa jarak pun terserah kemampuan dan kebutuhan setiap orang," kata Lery kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/2).

"Hal ini dalam rangka pengendalian inflasi juga ramah lingkungan dan sehat. Ini bersifat imbauan," sambungnya.

Lery mengaku kerap melaksanakan imbauan tersebut. Bahkan, kata dia, Viktor pun beberapa kali terlihat berjalan kaki. Namun, untuk berjalan kaki ataupun bersepeda Lery harus melihat kesibukannya.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

IHSG Diprediksi Melanjutkan Pelemahan Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan pelemahan pada Kamis (23/2) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan hal ini terjadi karena musim tekanan terhadap IHSG belum akan berakhir dan indeks masih diuji di dekat level support.

"Hari ini IHSG berpotensi melemah," ujar ujar William seperti dikutip dari riset hariannya.

Namun, karena belum ada capital inflowsecarayear to date (ytd)yang tercatat mengalir deras masuk ke dalam pasar modal Indonesia, maka IHSG bakal lebih berpotensi melemah.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support6.747 dan resistance6.921. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham yang layak untuk dikoleksi di tengah pelemahan ini, yakni AALI, INDF, TLKM, BBCA, ITMG, ASII, AKRA, LSIP.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG akan kembali dibuka di zona merah dan mendekati level support.

"Level supportIHSG berada di 6.760, 6.712 dan 6.644, sementara level resistensinya di 6.866, 6.968 dan 7.000. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," jelas Ivan.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham pilihan, yakni BBRI (buy on weakness), INDF (accumulative buy), SGMR (trading buy).

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

PT MSU Resmi Cabut Gugatan Rp56 M kepada Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta resmi mencabut gugatan perdata terhadap 18 konsumen senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (28/2).

"Intinya ini hanya pencabutan gugatan saja," kata kuasa hukum MSU yang menolak disebutkan namanya.

Ia pun enggan menjelaskan secara rinci terkait pertimbangan pencabutan gugatan tersebut.

"Karena selama ini berjalan dari sidang yang Minggu sebelumnya memang adagoodwill-goodwillyang dirancang pihak penggugat kepada kami," katanya.

Meski demikian, Rudi enggan menjelaskan lebih rinci soal kesepakatan itu. Ia hanya menekankan pihak konsumen tetap menuntut MSU untuk segera mengembalikan uang yang sudah disetorkan.

Adapun uang tersebut sekitar Rp30 miliar yang berasal dari 131 konsumen yang tergabung dalam PKPKM.

"Yang kamu tuntut adalah cash out yang telah dikeluarkan konsumen ini bisa segera direalisasikan pembayarannya," ucap Rudi.

Sebelumnya, MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. PKPKM membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep beberapa waktu lalu.

Gugatan itu tak lepas dari tindakan konsumen yang melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu. Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

UI Minta Gagasan Modal SDA, Masyarakat dan Karbon Masuk RPJP Bappenas******

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang tengah dirumuskan Bappenas hingga akhir 2023, perlu memuat acuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep Sumber Daya Alam, Masyarakat dan Karbon atau yang populer dengan istilah Natural Capital, Communities and Carbon (NCCC).

Dengan menyerap gagasan NCCC ini, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon yang dijanjikan saat Perjanjian Paris disepakati para pihak pada 2015 silam.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Prof. Jatna Supriyatna mengatakan hal ini selepas diskusi buku putih mengenai konsep NCCC yang digelar Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) di Kura-kura Island Bali (21/02).

Beda dengan negara lain

Jatna menambahkan arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

"Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper (NCCC-red) ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja," jelas Jatna.

Jatna menuturkan praktik masyarakat lokal bisa berbeda dengan daerah lainnya dalam hal tersebut. "Seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," jelas Jatna.

White Paper Natural Capital, Communities and Carbon adalah konsep mengenai pembangunan rendah karbon yang mengacu pada penyelarasan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat. 

Tantowi Yahya, Ketua Umum Yayasan UID menjelaskan, buku putih ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC.

Dia menyebutkan hal itu di antaranya adalah di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara; Tawangargo, Malang, JawaTimur; Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat; dan Nipah Panjang dan Medan Ma, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Percakapan soal Lingkungan Masih Terkubur Isu Politik

Sementara itu, Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun Buku Putih NCCC mengatakan tujuan buku itu adalah panduan bagi semua pelaku kepentingan.

"Tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia," Kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi melakukan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu. Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution(NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan
upaya domestik dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.