link slot perkalian besar

cara kerja di internet dapat uang 888Jutaan kata 169806Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot perkalian besar》

Forum Keluarga Besar IPB serukan demokrasi bermartabat******

Kota Bogor (ANTARA) - Forum Keluarga Besar IPB University menyampaikan seruannya untuk mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) berlangsung tertib, aman dan damai.

Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, ada lima poin dalam seruan yang mewakili para guru besar dan mahasiswa IPB University, pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.

“Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balanceantara pemerintah dan DPR atau DPD yang baik,” kata Haryadi saat membacakan sikap Forum Keluarga Besar IPB University, di Bogor, Sabtu.

Poin ketiga menurut Haryadi, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.

Dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.

“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Haryadi menjelaskan poin kelima adalah sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan serta tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

“Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini,” ujarnya.

Dia mengatakan IPB sebagai kampus rakyat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.

Selain itu menurut dia, IPB menjunjung tinggi keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi
Baca juga: Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi

Pewarta: Shabrina Zakaria/M Fikri Setiawan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Sekda SBT ditetapkan sebagai tersangka korupsi******

Ambon (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku dalam kasus tindak pidana korupsi atas anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

"Penetapan Sekda berinisial JK sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor : B-201/Q.1/Fd.2/02/2024 tanggal 29 Januari 2024," kata Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina di Ambon, Senin.

Sekda ditetapkan sebagai tersangka setelah jaksa penyidik menemukan bukti permulaan yang bersangkutan patut diduga sebagai pelaku  tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tanggal 05 Februari 2024 jaksa penyidik telah mengirimkan surat panggilan tersangka kepada yang bersangkutan untuk diperiksa.

"JK akan diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini," ucap Aizit.

Kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Maluku sebesar Rp2,5 miliar.

Sejak akhir 2023, penyidik Kejati Maluku juga telah menetapkan IL selaku Bendahara Setda Kabupaten SBB sebagai tersangka dalam perkara ini.

Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2021 yang besarnya lebih Rp28 miliar dengan rincian untuk Anggaran Belanja Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp12.7 miliar dan Anggaran Belanja Tidak Langsung (belanja barang dan jasa) Rp16.049 miliar.

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs terpercaya idn poker、erek 78、belut erek erek

Terkait：bocoran pola mahjong ways 2、qq88asia login、bolatangkas、game tergacor hari ini、betwin88、judi slot terbaru、vip slot 888、bocah4d、situs 138、slot demo89

---

---

bab terbaru：slot88jp link（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07