seribu tafsir mimpi bergambar

ahli super

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Otorita IKN Buka Lowongan, Cek Syarat dan Formasinya******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka lowongan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendaftaran akan dimulai pada 20-24 Februari 2023.

Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.

"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).

Formasi yang dibuka ada di sembilan unit kerja Otorita IKN, yakni:

1. Sekretariat;
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Lihat Juga : Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non-PNS 20 Februari

Syarat pendaftarannya adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI;
2. Berusia 21-33 tahun saat melamar;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Berkelakuan baik;
5. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat yang diperlukan dalam jabatan.

Selain itu, pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.

Nona Junhuan

Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam Dilanjut Hingga April 2023******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang berlaku mulai Februari hingga April 2023.

Hal itu ditandai dengan kembali menerbitkan surat edaran terkait moratorium perizinan usaha koperasi.

"Moratorium ini diberlakukan untuk izin usaha baru koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang akan membuka kantor cabang baru," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi seperti dikutip dari , Jumat (17/2).

Dalam SE 11/2022, jangka waktu kebijakan moratorium berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan pada 17 November 2022. Artinya, beleid itu habis masa berlakunya pada 17 Februari ini.

Menurut surat edaran tersebut, moratorium dilakukan karena peran koperasi yang awalnya bertujuan baik, banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam.

"KemenkopUKM juga menemukan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Melihat kondisi di atas, sambungnya, pemerintah menilai perlu melanjutkan kebijakan moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi.

Selain moratorium, KomenkopUKM juga tengah menggodok rancangan peraturan menteri koperasi dan UKM yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Rencananya, beleid itu akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyebut kerugian masyarakat dari delapan koperasi bermasalah sekitar Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Transaksi Aset Kripto Anjlok Jadi Rp12 T di Januari 2023******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan jumlah transaksi kripto pada Januari 2023 sebesar Rp12 triliun, turun dibandingkan rata-rata transaksi bulanan pada 2022 yang mencapai Rp25 triliun.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan nilai transaksi kripto sepanjang 2022 sebesar Rp306,4 triliun. Angka tersebut menurun 64,3 persen dibandingkan dengan 2021 yang mencapai Rp858,76 triliun.

"Kita bandingkan 2022 yang terakhir-terakhir pun pergerakannya tidak beda jauh, 2022 paling tinggi di awal-awal. 2022 itu rata-rata transaksi bulanan Rp25 triliun, tapi dipengaruhi transaksi kuartal awal 2022 yang masih besar," ujar Tirta usai menghadiri acara Crypto Consumer Summit di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/2).

Menurutnya, hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto.

Bappebti sampai saat ini masih mempelajari penyebab dari turunnya transaksi kripto. Ia berharap Februari ini nilai aset kripto bisa hijau kembali meski tidak setinggi capaian periode 2021.

"Beberapa minggu ini beberapa mothers coinseperti Bitcoin, Solana mulai hijau. Harapannya kalau sudah mulai menarik seperti ini, investor mulai masuk. Kita wait and seeapakah transaksi Februari ini bisa naik lagi," kata Tirta.

"Kita tidak berharap transaksi ini harus kembali ke 2021, itu adalah posisi di mana semua investasi naik. Targetnya bisa di atas 2022," lanjutnya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kejatuhan pasar kripto di Amerika, Bappebti telah memiliki regulasi untuk melindungi konsumen.

Seperti penerbitan UU PPSK. Melalui undang-undang ini nantinya akan ada sedikit pergeseran kewenangan, bahwa perdagangan fisik aset kripto yang semula ada di dalam pengawasan Bappebti atau Kementerian Perdagangan akan bergeser di bawah OJK. 

Pengalihan ini diharapkan dapat memberikan ruang peraturan dan manajemen risiko yang lebih baik, terutama terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

"Indonesia mulai bisa berhati-hati walaupun kita sudah menyampaikan bahwa kita meregulasi ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ini tidak seperti di Amerika, semoga tidak ada kejadian di Indonesia," kata Tirta.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Erick Thohir Angkat Anak Buah Luhut Jadi Komisaris Pelindo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi, sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.

Pengangkatan anak buah Luhut sebagai Komisaris Pelindo ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-34/MBU/02/2023. SK tertanggal 22 Februari 2023 itu berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan dewan komisaris ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kementerian BUMN. Pelantikan Sudung Situmorang sebagai Plt. Komisaris Utama/Komisaris dan Jodi Mahardi sebagai Komisaris Pelindo juga dilakukan dalam RUPSLB tersebut.

"Saya mewakili manajemen Pelindo mengucapkan terima kasih atas arahan dan kontribusi terbaik yang telah diberikan oleh Pak Marsetio dan Pak Rainier selama bersama Pelindo," ujar Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan resmi, Rabu (22/2).

"Kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas penugasannya di tempat baru. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan selamat atas penugasan baru Pak Sudung serta bergabungnya Pak Jodi di keluarga besar Pelindo," imbuhnya.

Arif berharap formasi baru pimpinan Pelindo bisa membawa semangat serta energi baru. Selain itu, ia berharap kehadiran Sudung dan Jodi bisa meneruskan perjuangan mewujudkan visi Pelindo menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Berikut jajaran Dewan Komisaris Pelindo terbaru:

Plt. Komisaris Utama/Komisaris: Sudung Situmorang
Komisaris: Didi Sumedi
Komisaris Independen: Heru Sukanto
Komisaris Independen: Muchtar Luthfi Mutty
Komisaris: Arif Toha Tjahjagama
Komisaris: Jodi Mahardi

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Basuki Sebut Jakarta Akan Tetap 'Diurus' Meski Bukan Lagi Ibu Kota******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan meskiibu kota akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, namun Jakartatetap jadi perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya.

Salah satunya adalah upaya pemerintah yang terus membenahi masalah pengadaan air bersih hingga transportasi.

Basuki mengatakan baru-baru ini pemerintah juga tengah menyoroti pembangunan MRT di DKI Jakarta. Apalagi, Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani MoU atau nota kesepahaman untuk proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan.

Sebelumnya, penandatanganan MoU proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan sendiri dilakukan di sela acara KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11) lalu.

MoU tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, dan Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto.

Budi Karya berharap MoU dengan Korsel dapat menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.

Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara juga terus bergulir. Pada awal tahun ini Kementerian PUPR baru menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi. Nantinya, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baru.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed use dan komersial.

Lalu, 6 di sektor teknologi, 5 kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, dan 2 kantor pemerintah.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

[Gambas:Video CNN]