petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cicilan tanpa kartu kredit blibli

semua gacor 281Jutaan kata 948333Orang-orang telah membaca serialisasi

《cicilan tanpa kartu kredit blibli》

Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye******

Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS
Petugas menghitung surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/rwa/pri.
Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi
Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak  petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:777hoki

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
menara188
kita gacor slot
maniaqq
demen303
seribu mimpi 47
indo7bet
rtp gaspol168
situs slot resmi
kapten slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 ina slot
Bab 2 slot777 gacor
Bab 3 cara dapat uang dari youtube short
Bab 4 slotgacor hari ini
Bab 5 lapakzeus
Bab 6 unik777 slot
Bab 7 kumpulan situs web terpercaya
Bab 8 bukit4d
Bab 9 slot yang bisa daftar pakai dana
Bab 10 rtp admin jarwo surgadewa
Bab 11 seribu mimpi 42
Bab 12 bigslot288
Bab 13 gilaslot1 terbaru
Bab 14 slot sering kasih maxwin
Bab 15 buku 1001 mimpi bergambar
Bab 16 slot deposit 5000 wd 20000
Bab 17 maxim4d
Bab 18 ug gacor
Bab 19 mpoboss
Bab 20 g11bet
Klik untuk melihattersembunyi di tengah704bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Toko Senjata Wanjie

mpo999
Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras
Warga keluar Gudang Bulog Pajangan Bantul usai menerima bantuan pangan beras yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Hery Sidik/aa.
Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret,
Bantul (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada warga yang berhak menerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.

"Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret," kata Presiden Jokowi saat menyapa para penerima dalam kunjungan kerja ke Gudang Bulog Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Kepala Negara lantas menanyakan kepada para masyarakat penerima bantuan apakah menyetujui bantuan pangan beras akan diberikan lagi bulan ke depan.

"Setuju mboten (tidak), yang tidak setuju angkat tangan," kata Presiden Jokowi yang disambut teriakan setuju oleh para warga Kabupaten Bantul yang hadir pada acara itu.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik

Presiden Jokowi kemudian melanjutkan pernyataan bahwa setelah bulan Maret, akan dilanjutkan lagi bantuan pangan beras tersebut untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setuju mboten, yang tidak setuju boleh tunjuk jari, kalau ada, atau silahkan maju saya beri sepeda," kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga mengatakan setelah bantuan pangan beras untuk Juni disalurkan, maka pemerintah akan menghitung anggaran lagi untuk melanjutkan pemberian bantuan.

Baca juga: NFA : bantuan beras beri bantalan ekonomi ke 89 juta masyarakat

"Nanti setelah Juni saya akan hitung lagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menanyakan kepada warga tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) El-Nino, yang kemudian dijawab sebagian warga bahwa mereka tidak menerima bantuan tersebut.

"Ya memang itu tidak semuanya, BLT El-Nino tidak semuanya, tapi ini bulan Januari, Februari, Maret, juga akan diberikan lagi. Pasti ada sepuluh orang yang ada di sini pasti ada yang dapat," katanya.

Baca juga: Pemerintah sebut BLT El Nino akan diperpanjang hingga kuartal II 2024

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

kta dbs online
Presiden Jokowi temui Sultan HB X di Keraton Kilen Yogyakarta
Presiden Joko Widodo menyapa awak media dari dalam mobil usai menemui Raja Keraton Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA/Luqman Hakim/aa.
Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menemui Raja Keraton Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Minggu.

Presiden Jokowi dengan menggunakan mobil Alpard berwarna hitam tiba di kawasan Keraton Kilen sekitar pukul 10.25 WIB.

Usai pertemuan tertutup bersama Sultan sekitar 1 jam lebih, Presiden hanya tersenyum dan menyapa awak media dengan melambaikan tangan dari dalam mobil meninggalkan lokasi.

Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Kridhomardowo Keraton Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro menuturkan kunjungan Presiden di kediaman Sultan merupakan silaturahmi biasa.

"Ini kan hal yang sudah biasa kalau beliau ke Yogyakarta dan ada waktu biasanya memang silaturahmi kepada Ngarsa Dalem (Sultan HB X)," ujar Notonegoro usai pertemuan itu.

Notonegoro mengaku tidak tahu mengenai isi pembicaraan Presiden bersama Sultan.

Meski demikian, menantu Sultan HB X itu berpesan kepada awak media agar pertemuan empat mata itu tidak diterjemahkan berlebihan.

"Ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah. Ngarsa Dalem dengan Bapak Presiden kan memang sering bersilaturahmi. Gitu saja," kata dia.

Menurut dia, pertemuan itu tidak dilakukan di Kepatihan atau Kantor Gubernur DIY karena bertepatan hari libur.

"Kebetulan hari ini kan hari Minggu, kebetulan Ngarsa Dalem tidak di Kepatihan. Kemudian kalau di sini kan banyak pariwisata kemudian Ngarsa Dalem 'dhawuh'-nya menerima di Keraton Kilen," kata dia.

Notonegoro menuturkan Jokowi terakhir kali mengunjungi Keraton Yogyakarta pada Lebaran 2023. "Lebaran memang Pak Presiden bersama ibu dengan keluarga dan kami juga dengan keluarga. Tapi hari ini beliau sendiri. Ketemunya cuma berdua," ucap dia.

Baca juga: ICMI puji sikap tegas Presiden Jokowi yang konsisten bela Palestina

Baca juga: Presiden Jokowi terima kunjungan resmi PM Timor Leste di Istana Bogor

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Biarkan orang itu pergi

surgaplai
Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Menantu setingkat dewa

pinjol yang bekerja sama dengan akulaku
Istana tekankan tidak ada sekat suasana pemilu dalam rapat kabinet
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan pengarahan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Sidang Kabinet tersebut terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan tidak ada sekat-sekat suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet maupun rapat paripurna di tengah kontestasi Pilpres 2024.

"Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana Pemilu 2024 di dalam rapat kabinet," kata Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Ari menyampaikan suasana di antara para menteri sebelum, saat dan setelah rapat kabinet maupun sidang paripurna sangat akrab, sangat dekat, dan sangat cair, terlepas dari perbedaan partai maupun pandangan politik para menteri.

"Sebelum rapat kabinet, di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi saling sapa, kemudian bahkan ada bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu, ngeriungbegitu, ngopi menikmati hidangan sambil ngobrol," kata Ari.

Baca juga: Istana tepis menteri kabinet pemerintahan Jokowi tak kompak

Ari membantah ada ketidaknyamanan suasana dalam rapat kabinet belakangan ini, layaknya kabar beredar, termasuk soal pemeriksaan ketat para menteri yang akan menghadiri rapat dengan presiden.

"Itu jelas tidak ada. Teman-teman (wartawan) sendiri di Istana pasti mengetahui bahwa ada SOP pengamanan yang sudah baku, yang dijalankan oleh Paspampres, dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan sebelumnya," jelasnya.

"Termasuk juga ketika menteri-menteri akan ratas atau sidang kabinet paripurna, tidak ada perubahan terhadap SOP pengamanan. Itu bisa di-cross check. Teman-teman sendiri di Istana juga bisa melihat bagaimana suasana ketika pengamanan menjelang sidang paripurna dan lingkungan Istana," imbuhnya.

Baca juga: Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja

Ari mengatakan bahwa suasana kompak tetap terbangun di dalam sidang-sidang kabinet, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Dia menyampaikan dalam pengambilan keputusan, presiden mengundang semua menteri terkait dengan tema-tema yang dibahas.

"Pengambilan keputusan semua menteri yang terkait dengan tema yang dibahas juga diundang, dan kemudian proses pengambilan keputusan rapat juga setiap menteri diberikan ruang untuk berbicara menyampaikan pendapat dan gagasannya dalam perdebatan sebelum nanti diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi, semua terlibat dalam proses sidang-sidang kabinet atau rapat-rapat kabinet," jelas dia.

Baca juga: Mendag pastikan kabinet Jokowi tetap solid
Baca juga: Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik-baik saja
Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat terkuat di alam semesta

bunga di adakami
Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/am.
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028
Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

cara pinjam uang di tunaiku
Presiden Jokowi: NU berkontribusi luar biasa jaga keutuhan NKRI
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam agenda peresmian gedung Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, bertepatan dengan perayaan hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kontribusi luar biasa dalam membela dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi mengawali pidato sambutannya dalam agenda perayaan hari lahir (harlah) NU ke-101 di Yogyakarta, Rabu.

"Kontribusi NU sangat luar biasa dalam menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Bineka Tunggal Ika," katanya.

Presiden pun menyampaikan ucapan selamat atas hari lahir NU serta rasa terima kasih pemerintah, bangsa, dan negara, atas komitmen NU dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI.

"Saya mengucapkan selamat harlah yang ke-101 kepada seluruh keluarga besar NU dan sekaligus terima kasih atas komitmen NU dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Gedung Kampus UNU Yogyakarta pas Harlah NU

Baca juga: Gus Yahya: UNU Yogyakarta dimulai dari visi pribadi Presiden Jokowi

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa sikap toleran bangsa Indonesia melalui ajaran moderat dalam beragama telah menjadi inspirasi dunia.

"Ini adalah berkat komitmen dan kerja keras para kyai dan ibu nyai, juga para santri di seluruh tanah air Indonesia," ujarnya.

Presiden meminta NU untuk terus berkontribusi untuk keutuhan sekaligus kemajuan NKRI ke depan.

Hari lahir NU ke-101 tahun ini mengusung tema "Memacu Kinerja, Mengawal Kemenangan Indonesia".

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni melalui laman resmi NU menjelaskan, tema ini bermakna menekankan pentingnya memanfaatkan momentum peringatan harlah ke-101 NU untuk memacu kinerja organisasi NU.

Peringatan ini juga menjadi momen meningkatkan performa jam'iyah melalui konsolidasi, penguatan organisasi, dan jaringan. Sehingga bisa menjadi bagian upaya mengawal kemenangan Indonesia, yang nantinya ditandai dengan Indonesia Emas tahun 2045.

​​​​​Hadir dalam agenda peresmian tersebut, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei beserta delegasi, Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Turut mendampingi Presiden perwakilan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Presiden nilai NU perlu bangun dana abadi

Baca juga: Jokowi berperan besar bagi NU, Khofifah ucapkan terima kasih

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024