situs slot wd dana

penerbangan putus asa

Waspada Tsunami Pengangguran Kaum Muda******

Banyaknya angka pengangguran di generasi muda masih mewarnai Perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Selama lima tahun terakhir, angkanya cenderung meningkat. Salah satunya lantaran ekonomi babak belur gara-gara pandemi covid-19.

Lihat saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,01 juta jiwa atau 5,33 persen pada Februari 2017.

Angka ini kemudian naik pada Agustus 2017 menjadi 7,04 juta orang atau 5,5 persen.

Tingkat pengangguran turun kembali menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Jumlah pengangguran pun menanjak kembali pada Agustus tahun yang sama menjadi 5,28 persen atau atau mencapai 7,05 juta orang.

Pada Februari 2020, angka pengangguran kembali turun ke level 4,99 persen. Namun, pada Agustus 2020 angkanya langsung melonjak ke level 7,07 persen atau 9,77 juta orang.

Jika melihat pada garis waktu, pada periode ini angka pengangguran melonjak seiring dengan merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia.

TPT kembali menurun pada Februari 2021 menjadi 6,26 persen atau setara dengan 8,75 juta orang. Angkanya pun naik lagi pada Agustus tahun yang sama menjadi 6,49 persen atau setara 9,1 juta orang.

Namun, angka ini turun lagi pada Februari 2022 menjadi 5,83 persen atau 8,4 juta orang. Melihat data di atas, meski fluktuatif, angka pengangguran di Indonesia relatif meningkat sejak 2017 hingga awal 2022.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan masalah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja berkaitan erat dengan performa pertumbuhan ekonomi.

Semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar daya serapan angkatan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

Ia menerangkan sejak lima tahun belakangan, terutama setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi RI masih sangat standar, bahkan sempat minus. Menurutnya, saat itu pertumbuhan ekonomi kalah cepat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja baru.

Saat pandemi, kata Ronny, ekonomi tertekan dari dua sisi; baik permintaan maupun penawaran. Karenanya pertumbuhan ekonomi melemah.

"Pelemahan permintaan membuat prospek investasi menjadi menurun. Hasilnya, daya serap ekonomi terhadap angkatan kerja baru ikut melemah, di sisi lain sebagian dari angkatan kerja yang bekerja justru keluar dari pekerjaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/10).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancaman Resesi Global

Tanpa batas kita adalah monster

Pesangon Mantan CEO Twitter Rp897 M Usai Dipecat Elon Musk******

Tiga eksekutif Twitterdipecat Elon Muskusai merampungkan akuisisi pada Jumat (28/10). Mereka adalah mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, dan mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde.

Secara total, Musk harus merogoh sekitar US1,9 juta (Rp1,9 triliun) untuk membayarkan pesangon ketiga eksekutif Twitter tersebut.

Menurut perusahaan riset Equilar, dikutip dari Forbes, pesangon khusus untuk mantan CEO Twitter Parag Agrawal menjadi yang paling besar. Nominalnya mencapai US$ 57,4 juta atau setara Rp897 miliar (asumsi kurs Rp15.630 per dolar AS).

Rincian tersebut termasuk dengan gaji dan tunjangan satu tahun. Rinciannya, Agrawal menerima US3 ribu dan Segal serta Gadde masing-masing menerima US0 ribu.

Agrawal, Gadde, dan Segal juga diatur untuk secara otomatis menerima total US9,6 juta saham pribadi sebagai bagian dari paket pesangon mereka.

Dikutip dari CNN, Agrawal yang kurang dari setahun menjabat sebagai CEO memiliki saham sebesar 155 ribu. Lalu, Segal mengantongi 406 ribu saham. Sementara, Gadde memiliki 642 ribu saham.

Selain ketiganya, Musk juga harus memberikan pesangon kepada petinggi Twitter lain yang ia pecat. Eks Chief Customer Officer Sarah Personette diperkirakan menerima US,2 juta.

Sebelumnya, Elon Musk resmi merampungkan akuisisi Twitter senilai US miliar atau setara Rp683 triliun (asumsi kurs Rp15.525 per dolar AS) pada Jumat (28/10). Musk memanfaatkan berbagai sumber dana untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan media sosial itu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Serikat Pekerja KAI Tolak Restu Menhub soal Akuisisi KCI oleh MRT******

Serikat Pekerja PT KAI(Persero) bersiap mogok massal. Mereka menentang pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menolak keras akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta.

Mereka menganggap kalimat merestui akuisisi KCI oleh MRT dari Menhub dalam konferensi pers pada Rabu (26/10) adalah sebuah kekeliruan.

"Kami mendukung integrasi tanpa akuisisi dengan tentu seluruh pihak harus taat pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan pendapat hukum (legal opinion) Kejaksaan Agung yang telah ada," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi, Kamis (27/10).

"Saya dukung upaya integrasi. Sinergi, akuisisi, atau apapun itu. Tentu ada aspek finansial dan legal yang harus dilakukan, monggo saja. Saya sudah sampaikan kedua belah pihak ke KAI sudah, ke pak Heru saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa teratasi," ujar Budi Karya, Rabu (26/10), dikutip daridetikcom.

Rencananya, MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta akan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta

Seperti diklaim SPKA, pekerja Kejaksaan Agung (Kejagung) pun memberikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap aksi korporasi tersebut. Isinya adalah langkah integrasi transportasi perlu didukung, namun tak perlu sampai mengakuisisi KCI.

Menurut SPKA, rencana yang dilandasi dari keputusan rapat terbatas dengan Jokowi bukan lah dasar pijakan aturan kebijakan hukum.

Selain itu, akuisisi saham KCI oleh MRT Jakarta dari PT KAI dinilai bertentangan dengan regulasi yang ada, khususnya regulasi skema penugasan subsidi angkutan massal KRL.

Namun, rencana akuisisi itu matang dan Pemprov DKI mulai menyiapkan dana. Merujuk paparan BUMD DKI Jakarta pada Rapat Kerja Komisi B, Rabu (14/9) lalu, MRT Jakarta meminta penyertaan modal daerah (PMD) 2023 senilai Rp1,71 triliun untuk mengakuisisi 51 persen saham KCI.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi "Integrasi Yes, Akuisisi No'. Untuk mencegah adanya permasalahan hukum yang serius di kemudian hari. Jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan, maka SPKA akan melakukan ancaman mogok nasional," tutup SPKA.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Proyek Infrastruktur Dikebut Kelar Sebelum Masa Presiden Jokowi Habis******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan semua pembangunan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN, harus sudah rampung pada semester I 2024. Ini berarti pengerjaan proyek dikebut sebelum masa Presiden Jokowi habis.

"Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan," ujarnya, dikutip Antara, Senin (31/10).

Tidak cuma dikejar untuk selesai pada 2024, Basuki berharap proyek pembangunan infrastruktur bisa segera bermanfaat bagi masyarakat.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan amanat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Tapi, itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023-2024," ungkap Basuki.

Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberi nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins).

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah hanya fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk penyediaan air minum.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Pemerintah Perpanjang Gratis Pungutan Ekspor Sawit Sampai Desember******

Pemerintah memperpanjang pungutan eksporkelapa sawitdan turunannya sebesar USZulhas Akui Harga Kedelai Mahal, Tapi Bakal Turun pada Desember******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menggelar diskusi dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) soal kenaikan harga kedelai impor.

"Kita diskusi, Gakoptindo kan rakernas. Ini khususnya kedelai ya, sebetulnya harga dunia-nya kan turun. Tapi pengirimannya itu kan 40 hari, jadi harga turun itu akan tiba Desember. Yang sekarang harga yang kemarin masih mahal," ujarnya saat Rakernas Gakoptindo 2022 di IIC Bogor, mengutip Antara, Minggu (30/10).

Sebetulnya, ia melanjutkan harga kedelai impor saat ini turun dari negara asal. Namun, nilai rupiah terhadap dolar AS sedang melemah, yakni dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per dolar AS, sehingga terasa harga masih tinggi.

Menurut Zulhas, permasalahan harga kedelai impor dapat diringankan melalui skema berbagi subsidi bersama pemerintah daerah lewat Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 125 Tahun 2022 yang didalamnya menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) atas 11 komoditas.

Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Nah, tadi saya coba, kalau Rp1.000 memang sudah nggak nendang. Akhirnya, kita bisa Rp2.000, nanti apakah dari pusat bisa dengan perpres yang baru ini kan bisa juga dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Di tengah kenaikan inflasi dan kenaikan harga-harga secara umum, Zulhas mengajak gotong royong bersama-sama pemerintah pusat, Gakoptindo, dan pemerintah daerah, supaya rakyat dapat membeli harga kedelai dengan terjangkau.

Ini artinya, jika harga kedelai impor sudah terlalu tinggi seperti saat ini, maka subsidi bisa dibagi antara pemerintah pusat Rp1.000, pemerintah daerah Rp1.000, sehingga menjadi Rp2.000 secara keseluruhan.

"Kalau misalkan naik lagi, nanti kita coba lihat, apakah pemerintah pusat bisa Rp2.000, pemda berapa. Contoh, Denpasar itu wali kotanya bagus, harga kedelai Rp10 ribu, kalau lebih dia akan subsidi karena ada anggaran cadangan yang 2 persen itu bisa dipakai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ini ada perpanjangan kedua kali. Sebelumnya kebijakan yang diambil pada Juli ini ditetapkan sampai akhir Agustus dan diperpanjang sampai akhir Oktober dan saat ini sampai akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan ini dilakukan karena Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar, sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.

"Insentif ini kita pertahankan, tarif US<句子>/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan US0/MT. Karena sekarang harganya masih sekitar US3/MT, jadi tarif PE US<句子>/MT berlaku sampai Desember," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Kendati demikian, jika sebelum akhir tahun harga referensi CPO naik ke US0/MT, maka tarif pungutan ekspor US<句子>/MT otomatis tidak berlaku.

Ia berharap penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor bisa memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.

Disamping itu, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu yakni; melakukan  pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis yang melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BPDPKS.

Selain itu pemerintah juga mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Terkait PSR ini juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga TBS (tandan buah segar) pekebun mitra dan non mitra semakin mengecil. Pemerintah akan kembali mengkaji kebijakan tersebut pada Desember 2022.

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

<句子>