kredivo ditolak

Kepala Penyihir

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang ke 27 Desember******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.

Pencairannya BSU sebelumnya dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pencairan BSU saat ini telah mencapai 94 persen.

Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Usai Kecelakaan, KCIC Tetap Lanjutkan Pembangunan Kereta Cepat******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengaku akan tetap melanjutkan pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) usai kecelakaan terjadi Minggu (18/12) sore.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi kecelakaan kereta kerja yang terjadi tidak memengaruhi proses konstruksi saat ini.

"Kecelakaan kereta kerja ini tidak mempengaruhi proses konstruksi dan kualitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengoperasian kereta cepat," ujar Dwiyana dalam video yang didapat CNNIndonesia.com,Rabu (21/12).

Dwiyana juga mengungkapkan pekerjaan pemasangan jalan rel yang tersisa sampai dengan stasiun Halim, lebih banyak untuk pemasangan rel tanpa batu ballast atau ballastless.

"Pekerjaan ini akan menggunakan mesin yang lain, mesin rel ballastless yang saat ini berada di dipo Tegalluar dengan kapasitas mesin mampu menyelesaikan konstruksi jalan rel sepanjang 5 km per hari," papar Dwiyana.

Ia menjabarkan pula bahwa kecelakaan itu terjadi pada kereta kerja yang terdiri dari lokomotif diesel dan mesin pemasangan rel.

"Kami tegaskan sekali lagi, yang keluar jalur adalah kereta kerja bukan rangkaian kereta cepat," tegasnya

Sementara, terkait evakuasi kereta yang mengalami anjlokan saat ini tersisa satu lokomotif saja. Pihak KCIC sedang menunggu pengerjaan temporary rel yang akan digunakan untuk mengevakuasi lokomotif tersebut. Nantinya, ia akan menggunakan jalur kereta api yang ada menuju ke Depo Tegalluar Bandung.

"PT KCIC mendukung evaluasi dan investigasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk menjamin keselamatan kerja di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Dalih Bulog, Stok Beras Pemerintah Tipis Gegara Harga BBM Naik******

Perum Bulog mengungkapkan salah satu alasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah September lalu.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengaku mulanya stok CBP pada Juli 2022 masih tersedia 1,2 juta ton. Perkiraan ini dianggap cukup hingga akhir tahun.

Namun, setelah pengumuman kenaikan BBM, harga beras tiba-tiba meningkat. Pasalnya, biaya operasional untuk pengiriman beras juga ikut meningkat.

Pasokan CBP yang dikeluarkan untuk KPSH sepanjang Agustus-Desember pun mencapai 200 ribu ton.

"Kebijakan BBM juga kenaikan pada waktu itu, harga beras meningkat, tiba-tiba terjadi kenaikan permintaan CBP untuk KPSH sampai dengan 214 ribu ton," kata Epi dalam seminar daring, Jumat (23/12).

Padahal, jika dibandingkan sebelum Agustus, rata-rata penyaluran beras untuk KPSH hanya 500-1.000 ton per hari atau 20ribu-30 ribu ton per bulan. Perhitungan itu yang membuat Bulog menduga stok 1,2 juta ton masih cukup hingga akhir tahun.

Secara rinci, Bulog menyalurkan CBP untuk KPSH pada Juli kurang dari 50 ribu ton. Namun, pada Agustus, angka itu meningkat hingga lebih dari 200 ribu ton.

"Dengan 1,2 juta ton sampai dengan bulan Juli, maka Agustus-Desember dalam waktu lima bulan (sebenarnya) kita cuman butuh sekitar 150 ribu ton saja untuk keluar. Artinya, stok akhir kita masih cukup, karena pada saat panen gadu berikutnya Agustus-September kita masih bisa menyerap," jelas Epi.

Melihat kondisi krisis tersebut, Bulog pun membeli gabah dalam negeri. Sayangnya saat Bulog hendak membeli gabah, terjadi kenaikan harga di tingkat petani dan pengepul. Terlebih, periode November-Desember terjadi defisit produksi.

Akhirnya, pemerintah pun menugaskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras untuk cadangan hingga akhir tahun. Lebih jauh, untuk menghindari krisis serupa terjadi, Epi mengaku Bulog sudah membeli stok pada panen raya mendatang.

"Kita sudah membeli stok yang banyak pada saat panen raya. Sudah bisa membeli sekitar 550 ribu ton pada saat panen Maret, April, Mei. Sampai sekarang Insyaallah pengadaan kita nanti targetnya 1 juta ton, sedikit lagi kita dapat. Sekitar 10 ribu ton lagi untuk bisa masuk ke dalam pengadaan cadangan beras pemerintah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]