pola scatter maxwin olympus

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Kinerja Manufaktur RI Naik ke 51,9, Kalahkan China hingga Vietnam******

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat 51,9 pada Maret 2023 atau naik dibanding bulan sebelumnya, 51,2. Angka itu berdasarkan hasil survei yang dirilis S&P Global.

Capaian tersebut melampaui PMI pusat manufaktur terbesar dunia yaitu, China (50). Kinerja industri RI juga lebih tinggi dari PMI ASEAN (51), Malaysia (48,8), Vietnam (47,7), Taiwan (48,6), Jepang (49,2), Korea Selatan (47,6), Inggris (48,0), Amerika Serikat (49,3), dan Jerman (44,4).

Level PMI di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur Indonesia masih tergolong ekspansif. Sebaliknya, level di bawah 50 menunjukkan bahwa industri manufaktur tertekan atau kontraksi.

Agus menilai tingkat ekspansi PMI manufaktur Indonesia tersebut sejalan dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2023 yang juga mekar ke 51,87.

"PMI manufaktur dan IKI pada Maret 2023 sama-sama menunjukkan bahwa posisi ekspansi didukung oleh permintaan baru dari domestik yang meningkat. Kami optimistis, dengan akselerasi pada realisasi belanja produk dalam negeri, permintaan baru akan semakin meningkat di periode selanjutnya," terangnya.

Ia juga menilai kenaikan permintaan domestik mendorong meningkatnya output dan tenaga kerja. Ditambah lagi, kinerja vendor meningkat dan transportasi semakin baik sehingga persediaan bahan baku meningkat dan hambatan produksi berkurang.

Menurut Agus, ekspansi PMI tidak lepas dari peningkatan kinerja internal perusahaan dan upaya pemerintah dalam menjaga pasar dalam negeri dan memperbaiki iklim usaha industri.

Kendati biaya input masih menanjak, industri tidak lagi meneruskan kenaikan tersebut ke harga produknya. Hambatan pasokan di sektor manufaktur Indonesia semakin berkurang pada Maret, sehingga waktu pemenuhan pesanan semakin pendek.

Selanjutnya, Kemenperin akan fokus untuk memacu produktivitas di sektor industri sekaligus memperkuat pasar dalam negeri, dengan mengoptimalkan penggunaan produk lokal dan substitusi impor.

Upaya ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada gelaran Business MatchingProduk Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Airlangga Waspadai Kekeringan Ancam Ketahanan Pangan Tahun Depan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mewaspadai ancaman kekeringan akibat fenomenaEl Nino yang bisa melanda Indonesia tahun depan. Ia mengatakan kondisi itu bisa mengancam ketahanan pangandan memicu lonjakan inflasi.

"Tahun depan kita harus hati-hati karena kekeringan akan lebih panjang atau El Nino. Tentu ini menjadi tantangan khusus untuk pangan karena inflasi volatile foodsangat menentukan," katanya dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (5/4).

Airlangga mengatakan saat ini produktivitas sawah menurun karena perubahan iklim. Satu hektar sawah hanya menghasilkan lima ton beras.

"Dengan smart farmingkita berharap capaiannya bisa lebih dari lima ton per hektar secara rata-rata. Sehingga tentunya produksi pertanian, terutama beras lebih dari 31 juta ton," kata Airlangga.

Menurutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penguatan sektor pertanian melalui berbagai program seperti pengembangan budidaya pertanian dan food estate, penguatan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk subsidi bunga kredit.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pertanian, DAK non-fisik ketahanan pangan dan pertanian, serta Dana Desa Ketahanan Pangan dengan alokasi 20 persen untuk program ketahanan pangan.

"Pemerintah juga memberikan kredit usaha rakyat (KUR) pertanian di 2022 mencapai Rp117,3 triliun, di mana yang tertinggi Jawa Timur Rp24 triliun, Jawa Tengah Rp17 triliun, dan Jawa Barat Rp7 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan MAX adalah yang utama

4 Alasan Pemerintah Belum Restui Impor KRL Bekas Jepang******

Pemerintah belum mau merestui impor KRL bekasdari Jepangyang diajukan PT KCI. Hal itu mereka putuskan usai menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan ada 4 dasar utama penolakan impor tersebut. Pertama,rencana impor KRL bekas tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua, Seto mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi impor KRL dari PT KCI. Alasannya, pemerintah fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Keempat, hasil audit BPKP menunjukkan armada KCI saat ini masih memadai ketimbang 2019. BPKP menyebut pada 2019 KCI memiliki 1.078 unit untuk mengangkut 336,3 juta penumpang. Sedangkan pada 2023 ada 1.114 unit untuk mengangkut 237,6 juta penumpang.

"Overloadmemang terjadi pada jam-jam peak hour.Namun, secara keseluruhan okupansi 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 75 persen, dan 2025 83 persen. Ini data dari BPKP," tegas Seto.

Sementara itu, rata-rata jumlah penumpang saat ini adalah 800 ribu per hari dan 900 ribu per hari pada saat jam sibuk. Seto mengatakan angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan 2019 yang jumlahnya bisa tembus 1,1 juta orang.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," tutup Seto.

[Gambas:Video CNN]

Setan menerangi surga

Maskapai Ajukan 756 Extra Flight di Bandara AP II Saat Mudik Lebaran******

Sejumlah maskapai mengajukan 756 penerbangantambahan atau extra flightdi bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP IIpada mudik Lebaran tahun ini.

Jumlah extra flightitu diajukan per 30 Maret 2023 dan akan bertambah.

"Maskapai sudah meminta 756 extra flightdan jumlah ini akan terus bertambah pada periode Angleb 2023 (angkutan lebaran). Ini menandakan moda transportasi udara telah menjadi pilihan favorit para pemudik dalam arus mudik maupun arus balik," ujar President Director AP II Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi, Kamis (6/4).

Menurut, Awaluddin ada lima hal yang menjadi keunggulan moda transportasi udara. Pertama, pesawat menjadi moda transportasi tercepat saat ini. Contohnya, perjalanan dengan pesawat untuk rute Jakarta - Surabaya bisa ditempuh sekitar 1 jam 30 menit, lalu rute Jakarta - Medan (Kualanamu) sekitar 2 jam 15 menit.

Kedua,moda transportasi udara menawarkan berbagai kemudahan. Misalnya kemudahan mendapatkan tiket penerbangan yaitu dengan memesan lewat beberapa alternatif seperti agen perjalanan, situs maskapai dan agen perjalanan online, dengan metode pembayaran yang juga beragam.

Saat memproses keberangkatan, pemudik juga bisa memilih alternatif yang paling mudah dan sesuai, misalnya check-insecara onlineatau check-indi kios check-in yang tersedia di bandara AP II.

Ketiga,moda transportasi udara memiliki jaringan penerbangan domestik yang luas sehingga bisa menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Keempat,moda transportasi udara memiliki kelebihan dalam hal kapasitas. Maskapai dapat mengoperasikan extra flightuntuk mengakomodir tingginya permintaan.

"Misalnya dibutuhkan 10 atau 20 extra flight, maka sistem akan langsung berjalan di mana AP II sebagai operator bandara, lalu AirNav, kemudian ground handling, sudah siap untuk mengakomodir extra flight tersebut," kata Awaluddin.

Keunggulan kelima,AP II sebagai pengelola 20 bandara disebut memiliki beragam fasilitas bagi pemudik, seperti aplikasi Travelin yang menyediakan beragam informasi terkait penerbangan, transportasi darat, layanan kebandarudaraan, check-indan lain sebagainya.

"Bandara AP II dilengkapi sejumlah fasilitas ibadah, fasilitas komersial dan fasilitas umum untuk tetap membuat pemudik nyaman di saat periode sibuk angkutan lebaran," kata Awaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak yang aneh

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Master Kartu Permainan

Daftar 6 BUMN yang Ditutup Jokowi Sejak Awal Tahun******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal tahun.

Keenam perusahaan itu sudah dalam kondisi "sekarat" selama beberapa tahun terakhir seperti Merpati Airlines hingga Kertas Kraft Aceh.

Berikut daftar enam BUMN yang dibubarkan Jokowi sejak awal 2023:

Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Dalam beleid itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut seperti dikutip.

2. Kertas Leces

Jokowi resmi membubarkan PTKertas Leces (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowipada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Kertas Leces tidak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby tanggal 25 September 2018 yang menyatakan perseroan pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut seperti dikutip pada Rabu (22/2).

Penyelesaian pembubaran Kertas Leces termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat sembilan tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perseroan disetorkan ke kas negara.

3. Istaka Karya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkanBUMNPTIstaka Karya. Pembubaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya, yang diteken 17 Maret lalu.

Dalam aturan tersebut, alasan Jokowi membubarkan Istaka Karya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.

Penyelesaian pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kertas Kraft Aceh hingga Iglas