cara mendapatkan uang dari dana kaget

Jalan menuju keabadian itu sulit

Sumber Kekayaan Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto******

Darma Mangkuluhur Hutomo, anak Tommy Soeharto, menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk membangun lapangan golf di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Lapangan golf itu akan digarap oleh PT Intra GolfLink Resorts alias IGR di mana ia adalah komisarisnya.

Lantas dari mana sumber kekayaan Darma?

Perusahaan ini punya empat anak usaha, di antaranya PT Sentul Golf Utama yang mengelola Palm Hills Golf Club Bogor, PT New Kuta Golf And Ocean View yang mengurus New Kuta Golf Ball, PT Belitung Golf And Resorts yang mengelola Black Rocks Hotel & Golf Belitung, serta PT New Kuta Condotel yang bergerak di bidang properti dan pariwisata.

Pria 25 tahun itu juga menempati posisi komisaris di PT Wisma Purnayudha Putra. Perusahaan yang dikelolah oleh ayahnya tersebut, bergerak di bidang properti eksklusif dan premium di Jakarta, seperti Mangkuluhur City Office Tower.

Pundi-pundi Darma juga berasal dari posisinya sebagai presiden PT Humpuss Land, yang merupakan anak usaha Humpuss Group. Perusahaan yang juga milik sang ayah itu bergerak di bidang properti, konstruksi, dan real estate.

Sementara bisnis yang ia kelola sendiri di antaranya Lounge In The Sky Jakarta, restoran fine dining pertama di Indonesia yang memberikan pengalaman makan dengan menikmati suasana Jakarta di atas ketinggian 50 meter.

Ada juga BOCA RICA Tapas Bar & Lounge, restoran bergaya Spanyol yang beroperasi di Jakarta.

Sebelum terjun ke dunia bisnis, Darma menyelesaikan sekolah SMA-nya di Overseas Family School, Singapura pada 2016. Kemudian, melanjutkan kuliahnya di EU Business School, Barcelona, Spanyol dan lulus pada 2019.

Selain berbisnis, Darma juga aktif di dunia olahraga. Ia menggeluti dunia balap sejak usia 8 tahun. Saat itu, Darma sudah masuk Humpuss Junior Racing Team yang merupakan bagian dari Humpuss Grup.

Ia pun banyak mengikuti kompetisi balap tingkat nasional hingga internasional, seperti Asia Karting Open Championship 2012 pada saat dirinya berusia 14 tahun. Selain itu, ia juga mengikuti 6 seri Asia Cup Formula Master (2014) hingga Asian Formula Renault (2015).

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Luhut Tuduh Tom Lembong Bohongi Anies******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan menyerang balik Co-captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembongsoal anjloknya harga nikel.

Luhut menuduh Thomas berbohong atas pernyataan bahwa harga nikel anjlok akibat gencarnya pembangunan smelter di Indonesia, yang termasuk program hilirisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bagaimana Anda memberikan advicebohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda. Artinya intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan," ujar Luhut kepada Tom dalam video di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

"Jadi saya enggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini," kata dia.

Luhut juga menyoroti bagaimana Tom menyerang program hilirisasi nikel di rezim Jokowi. Tom sebelumnya sempat menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk menggarap baterai mobil listrik dan beralih ke lithium ferro phosphate (LFP).

Luhut menegaskan apa yang dikatakan eks menteri perdagangan itu tidak benar.

"Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel based baterai. Jadi, seperti suplai nikel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai," jelasnya.

Tom sebelumnya menyebut harga nikel global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir. Ia kemudian memprediksi stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah.

Penurunan ini dinilainya akibat pasokan global "kebanjiran" nikel dari Indonesia.

"Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," ujar pria yang akrab disapa Tom itu dalam video yang diunggah kanal YouTube Total Politik, dikutip Selasa (16/1).

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Diluo

Profil Arief Sulistyanto, Eks Penyidik Munir Jadi Komisaris Asabri******

Komjen. Pol. (Purn) Arief Sulistyanto resmi menjadi Komisaris Independen PT Asabri (Persero) baru pilihan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menggantikan Komjen. Pol. Ari Dono Sukmanto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor SK-36/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.

"Kolaborasi Komjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. sebagai Komisaris Independen bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kepada Peserta, berkolaborasi dalam melakukan transformasi, dan peningkatan inovasi berbasis digital," tulis manajemen dalam unggahan akun Instagram resmi @asabri_official pada Rabu (6/3).

Pria kelahiran Nganjuk, 24 Maret 1965 ini merupakan purnawirawan polisi.

Dilansir dari berbagai sumber, Arief lulus dari Akademi Kepolisian pada 1987. Setelah itu, ia meniti karirnya sebagai polisi di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai dari Malang, Sidoarjo, hingga Pasuruan.

Kemudian, Arief ditarik ke ibu kota DKI Jakarta pada 1995. Di sana, ia sempat menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu dan Kota Bekasi. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Kapolres Indragiri Riau pada 2003.

Selama di Polri, Arief terlibat dalam sejumlah penanganan perkara penting. Salah satunya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang meninggal dalam pesawat pada 7 September 2004 lalu.

Hal itu ditandai dengan masuknya Arief sebagai anggota Tim Khusus Penyidikan Perkara Munir pada 2007. Setelah itu, karir Arief semakin moncer.

Pada 2014, Arief diangkat sebagai kepala Polda Kalimantan Barat. Saat menduduki jabatan itu, ia pernah menyeret dua rekan perwira polisinya ke penjara yakni AKBP Eddy Triswoyo dan AKBP Idha Endri Prastiono.

Kedua perwira polisi itu menjadi tersangka atas dua kasus berbeda. Untuk AKBP Eddy, ia diseret Arief ke penjara buntut kasus mark upanggaran telekomunikasi Polda Kalimantan Barat.

Sementara untuk Idha, ia diseret ke penjara buntut keterlibatannya dalam kasus peredaran narkoba.

Arief juga sempat menduduki jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Namun, ia hanya mengemban tugas itu selama lima bulan, Agustus 2018-Januari 2019, karena ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Terakhir, Arief menduduki kursi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada Februari 2021 sebelum akhirnya pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

Makan Rp15 Ribu di Yogya Dapat Apa?******

Penerima manfaat program makan siang gratisdiperkirakan mendapat jatah Rp15 ribu per warga.

Program besutan Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu bahkan disebut telah dibahas dalam rapat persiapan menyusun APBN 2025 di Istana Negara, Senin (26/2) kemarin.

CNNIndonesia.combertanya ke sejumlah warung makan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya tentang menu yang bisa diperoleh dalam satu piring dengan uang Rp15 ribu.

"Belum sama minum itu," kata Golun ditemui di warungnya, Rabu (28/2) pagi.

Golun menuturkan, dengan uang Rp15 ribu itu pembeli juga bisa mendapatkan menu dan variasi lauk pauk lainnya. Semisal, nasi lauk telur balado 'double' atau nasi orak-arik ditambah telur ceplok. Pembeli juga bisa menambah porsi nasi menyesuaikan harga dan jenis lauk serta sayur.

"Tapi jarang yang mesen begituan," imbuh Golun.

Warung warmindo cukup menjamur di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Populernya disebut warung burjo alias 'burjoan' meski tak semuanya menjajakan bubur kacang hijau. Menu yang disajikan di setiap warmindo bisa berbeda dengan sajian dan tarif di warung Aa Sayang.

Lain halnya dengan warmindo, nominal Rp15 ribu di sebuah warung angkringan bisa untuk membeli beberapa bungkus 'nasi kucing' dengan jenis lauk yang berbeda-beda.

Warung angkringan di Jalan Ipda Tut Harsono, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta semisal. Uang Rp15 ribu bisa untuk membeli lima bungkus nasi lauk ikan pindang, teri, atau tempe. Tentunya dengan porsi merakyat. Selain itu masih ada hidangan pelengkap berupa sate ati ampela atau usus seharga Rp2 ribu per tusuk serta aneka ragam gorengan senilai Rp1.000 per buah.

Sementara itu, nominal Rp15 ribu di Warung Padang yang berlokasi di Jalan Solo, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta bisa untuk membeli nasi sayur daun singkong dengan lauk telur tambah perkedel kentang atau nasi lauk ikan lele tanpa sayur.

Namun, di restoran Padang dengan brandterkemuka, menurut penuturan seorang pelanggan, uang Rp15 ribu tidaklah cukup untuk membeli lauk berprotein lebih dari telur.

"Nasi ikan, nasi ayam, apalagi yang ada dagingnya (rendang), udah di atas Rp20 ribu," kata Dian (26), seorang perantau asal Sumatera Barat yang mengaku bisa makan di Restoran Padang sampai empat kali dalam sebulan.

Sejumlah menteri kabinet Jokowi sebelumnya mengatakan APBN 2025 akan mengakomodasi program-program Prabowo-Gibran. Termasuk program makan siang dan susu gratis.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan alokasi dana untuk program tersebut akan masuk di APBN 2025. Hal itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta penyusunan APBN 2025 harus mengakomodasi program-program Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Angka Rp15 ribu per anak muncul dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. Jatah tersebut di luar susu gratis.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan besaran tersebut akan diterapkan merata di semua wilayah di Indonesia. Namun, ia tidak mengungkapkan secara spesifik wilayah mana yang akan mendapat gelontoran program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.

[Gambas:Video CNN]

Pedang, Sihir, dan Taksi

Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan******

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).