pasir4d

Kebangkitan industri militer

akun demo slot sky77

Jumlah korban tewas akibat longsor di China bertambah jadi 11 orang******

Kunming (ANTARA) - Jumlah korban tewas akibat tanah longsor yang terjadi pada Senin (22/1) di sebuah desa di Provinsi Yunnan, China barat daya, bertambah menjadi 11 orang, menurut otoritas setempat pada Selasa (23/1) .

Insiden itu terjadi pada Senin sekitar pukul 06.00 waktu setempat di desa pegunungan Liangshui, Kota Zhaotong, di mana 47 orang dilaporkan hilang. Hingga Senin pukul 22.00 waktu setempat, 11 orang ditemukan tewas, menurut kantor pusat bantuan bencana setempat.

Lebih dari 1.000 petugas penyelamat melakukan pencarian dan penyelamatan di lokasi tersebut.
 

Penyelidikan awal oleh sebuah kelompok ahli menyatakan bahwa bencana tersebut diakibatkan oleh runtuhnya tebing yang curam di puncak lereng, kata Wu Junyao, Direktur Biro Sumber Daya Alam dan Perencanaan Zhaotong.

Material longsor berukuran lebar sekitar 100 meter, tinggi 60 meter, dengan ketebalan rata-rata sekitar 6 meter, ujarnya.

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Fagositosis gen tanpa batas

erek erek lengkap 2d

Presiden: Bantuan Program Indonesia Pintar tidak boleh dibelikan pulsa******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa bantuan dana Program Indonesia Pintar tidak boleh dibelikan telepon selular atau pulsa telepon selular.Hal itu disampaikan Presiden Widodo saat menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar di Magelang, Jawa Tengah, Senin, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta.

“Uang ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah. Untuk beli buku, untuk beli alat-alat tulis, untuk beli seragam, untuk beli sepatu bisa. Untuk beli pulsa handphone? tidak boleh. Untuk beli handphone nggak boleh, untuk beli pulsa handphone tidak boleh,” kata Jokowi.

Dia mengatakan bantuan Program Indonesia Pintar diberikan kepada siswa dan siswi di Magelang masing-masing untuk SD sebesar Rp450 ribu per tahun, SMP Rp750 ribu per tahun, dan SMA/SMK sebesar Rp1,8 juta per tahun.

“Saya kira (jumlahnya) cukup dan patut kita syukuri bersama,” kata Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Negara salurkan bantuan beras di Salatiga

Baca juga: Kemendikbud: Program Indonesia Pintar 2023 sasar 17,92 juta siswa

Dia mengatakan bantuan Program Indonesia Pintar sepanjang 2023 sudah diberikan kepada 18 juta siswa dan siswi di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Sedangkan untuk 2024 bantuan ditargetkan untuk diberikan kepada 18,6 juta siswa dan siswi.

Presiden mengimbau para siswa untuk cermat dalam memanfaatkan dana bantuan Indonesia Pintar. Dia juga meminta para siswa dan siswi semangat belajar.

“Karena sekarang untuk biaya kebutuhan sekolah sudah ditutup dari Program Indonesia Pintar ini, termasuk nanti yang SMA/SMK, kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bisa mengajukan nanti ke KIP (Kartu Indonesia Pintar) kuliah atau ke LPDB,” jelasnya.

Dia menyampaikan sudah ada 960 ribu pelajar yang memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah.

Baca juga: KSP: Program Indonesia Pintar untuk tingkatkan prestasi peserta didik

Baca juga: Jokowi: Indonesia Emas 2045 butuh eksekusi pintar kepemimpinan kuat

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

tabelshio

Firli Bahuri cabut gugatan praperadilan kedua******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mencabut gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Iya betul," kata kuasa hukum Firli Bahuri, Fahri Bachmid saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Walau begitu Fahri belum dapat menjelaskan alasan pencabutan gugatan praperadilan tersebut. "Mungkin dalam satu jam ke depan saya akan kasih rilis ya, saya lagi rapat dulu," katanya. Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto membenarkan adanya gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri untuk yang kedua kalinya.

Baca juga: Polisi telah kembalikan berkas perkara Firli ke Kejati DKI 

"Ya memang betul ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin 22 Januari 2024," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/1). Djuyamto menjelaskan, gugatan praperadilan itu bakal digelar perdana pada pekan depan atau tepatnya pada 30 Januari 2024. "Selanjutnya oleh Pengadilan sudah ditunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Estiono," katanya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri 

Penyidik Polda Metro Jaya telah mengembalikan berkas perkara atau pemenuhan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke kantor Kejati DKI Jakarta terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Firli Bahuri. "Kami baru saja mengirimkan kembali berkas perkara a quo pada Kantor Kejati DKI Jakarta," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Rabu (24/1). Ade Safri menjelaskan, pengiriman berkas dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada sekitar pukul 13.50 WIB. "Berkas tersebut telah dilengkapi dengan pemenuhan petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kantor Kejati DKI Jakarta," katanya.
Baca juga: MAKI menghormati upaya Firli Bahuri layangkan praperadilan kedua

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

situs web judi slot online

Jumlah korban tewas akibat longsor di China bertambah jadi 11 orang******

Kunming (ANTARA) - Jumlah korban tewas akibat tanah longsor yang terjadi pada Senin (22/1) di sebuah desa di Provinsi Yunnan, China barat daya, bertambah menjadi 11 orang, menurut otoritas setempat pada Selasa (23/1) .

Insiden itu terjadi pada Senin sekitar pukul 06.00 waktu setempat di desa pegunungan Liangshui, Kota Zhaotong, di mana 47 orang dilaporkan hilang. Hingga Senin pukul 22.00 waktu setempat, 11 orang ditemukan tewas, menurut kantor pusat bantuan bencana setempat.

Lebih dari 1.000 petugas penyelamat melakukan pencarian dan penyelamatan di lokasi tersebut.
 

Penyelidikan awal oleh sebuah kelompok ahli menyatakan bahwa bencana tersebut diakibatkan oleh runtuhnya tebing yang curam di puncak lereng, kata Wu Junyao, Direktur Biro Sumber Daya Alam dan Perencanaan Zhaotong.

Material longsor berukuran lebar sekitar 100 meter, tinggi 60 meter, dengan ketebalan rata-rata sekitar 6 meter, ujarnya.

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

go 138 slot

Pengunduran diri Abdee sebagai komisaris Telkom diterima Erick Thohir******

Menyatakan dukungan enggak apa-apa, asal jangan kampanye. Abdee kan aktif kampanye, kalau dia mulai kampanye maka harus mengundurkan diri,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menerima surat pengunduran diri Abdi Negara Nurdin, yang dikenal sebagai Abdee Negara atau Abdee Slank dari Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Abdee telah menyampaikan surat pengunduran diri pada Jumat (19/1).

"Hari Jumat yang lalu, Pak Erick disampaikan oleh Abdee bahwa Abdee sudah bikin surat pengunduran diri Jumat," ujar Arya ditemui seusai meresmikan vending machineproduk UMKM di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin.

Baca juga: Abdee Slank ajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Telkom

Arya menyampaikan, pengunduran diri Abdee lantaran personel Slank tersebut aktif terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Untuk mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN terkait dengan aktivitas politik, Abdee memilih untuk mengundurkan diri.

"Menyatakan dukungan enggak apa-apa, asal jangan kampanye. Abdee kan aktif kampanye, kalau dia mulai kampanye maka harus mengundurkan diri," kata Arya.

Baca juga: Telkom Group siap meningkatkan kapasitas 28 tbps buat natal-tahun baru

Arya menyebut, beberapa komisaris BUMN telah menyatakan dukungannya terhadap capres dan cawapress, di antaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Said Aqil Siradj. Menurut Arya, hal tersebut diperbolehkan selama keduanya tidak terlibat kampanye.

Pengganti Abdee sebagai Komisaris Independen pun belum ditentukan. Arya mengatakan, hal tersebut baru bisa dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Belum RUPS. Kita solid, Telkom solid, direksinya solid, jadi tunggu saja sampai RUPS," ucap Arya.

Pada Jumat (19/1), Abdee menyatakan telah mundur dari jajaran komisaris PT Telkom Indonesia Tbk. Hal ini disampaikan saat grup band Slank mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu pasangan capres dan cawapres.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

penyihir penuh waktu

bocoran harmonibet hari ini

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024