slot demo gacor x500

Bajingan Hiburan China

Profil Henry Surya, Bos Indosurya yang Divonis Bebas oleh Hakim******

Terdakwa Henry Surya divonis bebas oleh hakim dalam kasus dugaan penipuandan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam(KSP)Indosurya.

Hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini, bukan pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).

Saat itu ia mendirikan koperasi simpan pinjam tersebut bersama dengan 23 orang lainnya.

Sebelum dibebaskan, Henry sebelumnya sempat dituntut hukuman 20 tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya.

Lihat Juga : Profil Jhon LBF yang Viral Dituding Asal PHK Karyawan

Jaksa juga menuntut agar Henry Surya selaku ketua KSP Indosurya diberi hukuman membayar denda Rp200 miliar. Jika tidak bisa membayar diganti dengan hukuman penjara satu tahun.

Jaksa menyatakan Henry melanggar Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Hal yang memberatkan dalam pandangan jaksa yakni Henry Surya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp16 triliun.

Dalam kasus ini, Henry juga diduga menghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka dan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah beberapa kali pemeriksaan, akhirnya membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.

"Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ujar hakim.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

MRT Ajukan Diri Jadi Objek Vital Nasional, Tunggu Restu Kemenhub******

PT MRT Jakarta (Perseroda) sedang dalam proses pengajuan agar asetnya ditetapkan sebagai objek vital nasional. Pengajuan ini untuk mengamankan aset MRT, termasuk stasiundan depo, dari potensi kericuhan demonstrasi.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi menjelaskan proses pengajuan status objek vital nasional tersebut dibantu oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit). Selain itu, ia mengaku sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Benar bahwa PT MRT Jakarta dalam proses pengajuan sebagai objek vital nasional," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (26/1).

Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.

Lihat Juga : Lansia Jatuh di Peron Stasiun Tebet, KAI Minta Maaf dan Janji Perbaiki

"Pengecualian untuk 'objek-objek vital nasional' meliputi radius 500 meter dari pagar luar," tulis penjelasan lebih lanjut dari pasal 9 ayat (2).

Dengan begitu, jika stasiun dan depo MRT resmi ditetapkan menjadi objek vital nasional, maka tidak boleh ada demonstrasi dalam radius batas 500 meter.

Meski MRT mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan Kemenhub, Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengaku belum menerima surat mengenai pengajuan aset MRT menjadi objek vital nasional.

"Belum (belum terima surat permintaan persetujuan dari MRT). Saya tetap nunggu suratnya," katanya saat dikonfirmasi.

Risal menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, stasiun bisa dikategorikan sebagai objek vital. Tak jauh beda, ia menyebut depo bisa masuk ke dalam bagian transportasi.

Meski begitu, Risal menegaskan hal tersebut bukan berarti menjadi lampu hijau DJKA bakal langsung menyetujui permintaan MRT menjadikan stasiun dan deponya sebagai objek vital nasional.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

Wagub Bali soal Pembangunan Bandara Bali Utara: Perlu Kajian Mendalam******

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace turut merespons soal rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Pembangunannya diprotes Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehingga santer beredar proyeknya dibatalkan.

Menurut Cok Ace, pembangunan Bandara Bali Utara itu perlu kajian-kajian yang lebih mendalam lagi.

"Kebetulan pas waktu itu saya lagi di Jakarta, saya dengar katanya belum. Butuh kajian-kajian yang lebih mendalam lagi," katanya di Denpasar, Bali, Senin (23/1).

"Tidak ada dalam hidup ini yang pasti. Yang pasti adalah perubahan," imbuhnya.

Ia mengisyaratkan Bali perlu bandara tambahan selain Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berada di Kabupaten Badung, Bali. Cok Ace mengambil contoh sulitnya evakuasi wisatawan saat Gunung Agung erupsi.

Kala itu, pemerintah kesulitan mengevakuasi wisatawan melalui bandara terdekat, yaitu di Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur.

Lihat Juga : RI Kaya Nikel, Pertamina Siap Produksi Baterai Kendaraan Listrik

"Pernah kita rasakan waktu Gunung Agung meletus, bagaimana sulitnya kita mengevakuasi wisatawan ke Juanda pada (waktu) itu susah sekali dan lewat darat, banjir di Sidoarjo. Ini bagaimana kita menjawabnya," ungkapnya.

Cok Ace juga menyinggung soal kapasitas runwayatau landasan pacu di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Apakah satu runway di bandara tersebut mencukupi untuk kedatangan pesawat para wisatawan.

"Sekarang kita miliki satu runway dapat perbaikan-perbaikan ,dan ini perlu perhatian juga. Di satu sisi kita sudah kadung masuk pariwisata dijadikan sebagai backbone (tulang punggung ekonomi Bali)," ujarnya

Megawati menolak keras proyek pembangunan BIBU. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu tidak strategis dan hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana, mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang," katanya dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1) lalu.

Ia mengklaim amukannya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Konsumen Meikarta Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M******

Sebanyak 18 orang pengurus dan anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadapi gugatan perdata senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar).

Gugatan itu diajukan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana mengungkapkan sidang perdana gugatan tersebut akan berlangsung hari ini, Selasa (24/1), pukul 09.30 WIB di PN Jakbar.

Aep mengungkapkan seluruh pengurus dan anggota PKPKM yang menjadi tergugat akan menghadiri persidangan tersebut.

Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Dalam gugatan itu, PT MSU selalu penggugat ingin pengadilan mengabulkan empat hal dalam provisi. Pertama, mengabulkan permohonan sita jaminan dari penggugat.

Kedua,menetapkan sita jaminan atas segala harta kekayaan para tergugat baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak.

Ketiga, memerintahkan para tergugat untuk menghentikan dan tidak mengulangi segala dan semua tindakan, aksi dan pernyataan pernyataan yang memfitnah dan merusak reputasi dan nama baik penggugat.

Keempat, menetapkan bahwa perintah ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara a quoberjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht .

Selain itu, dalam pokok perkara, penggugat juga menuntut tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum senilai Rp44,1 miliar dan imateriil senilai Rp12 miliar.

Berikutnya, tergugat juga dituntut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di 3 (tiga) harian koran nasional sebesar setengah halaman yakni di Harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan.

Kemudian, tergugat juga dituntut menuliskan surat resmi kepada Bank Nobu, DPR maupun pihak lain yang telah didatangi oleh para tergugat, dengan menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan adalah tuduhan yang tidak benar.

Lalu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menetapkan sita jaminan terlebih dahulu pada saat pemeriksaan tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada putusan akhir atas seluruh harta kekayaan para penggugat.

"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet,banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voordaad)," demikian dikutip dari petitum gugatan perkara.

Lebih lanjut, penggugat juga meminta pengadilan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Belum ada pernyataan dari PT MSU dan Lippo terkait gugatan ini. CNNIndonesia.commasih berupaya meminta tanggapan PT MSU atas gugatan tersebut.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah sejumlah konsumen mengeluh belum juga mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Dalam perkembangannya, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM mengadu ke DPR. Pada pertengahan bulan ini, mereka mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR dan menuntut pengembang mengembalikan dana mereka alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua PKPKM Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta******

Maskapai penerbangan PTGarudaIndonesia (Persero) Tbk menebardiskon harga tiket hingga 74 persen pada gelaran Sales Offine Travel Fair Soft(SOTF) 2023. Promo digelar dari 23-29 Januari 2023 untuk periode terbang 23 Januari 2023 hingga 23 Januari 2024. 

Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan diskon 74 persen diberikan untuk menyambut hari ulang tahun perseroan yang ke-74. 

"Penyelenggaraan SOTF 2023 ini merupakan salah satu upaya strategis Garuda Indonesia dalam meningkatkan pasar potensial domestik, khususnya dari dan menuju berbagai destinasi wisata unggulan nasional," ujar Irfan melalui keterangan resmi, Rabu (25/1).

Rute domestik

1. Jakarta-Yogyakarta pp mulai Rp 1,5 juta-an
2. Jakarta-Malang pp mulai Rp 1,9 juta-an
3. Jakarta-Pontianak pp mulai Rp 2,1 juta-an
4. Jakarta-Lombok pp mulai Rp 2,4 juta-an
5. Jakarta-Bali pp mulai Rp 2,3 juta-an
6. Jakarta-Labuan Bajo pp Rp 2,8 juta-an
7. Jakarta-Balikpapan pp mulai Rp 2,5 juta-an
8. Jakarta-Makassar pp Rp 2,7 juta-an
9. Jakarta-Medan pp Rp 2,8 juta-an
10. Jakarta-Manado pp mulai Rp3,7 juta-an.

Rute internasional

1. Jakarta-Kuala Lumpur pp mulai Rp 2,8 juta-an
2. Jakarta-Singapura pp mulai Rp 2,8 juta-an
3. Jakarta-Bangkok pp mulai dari Rp 5 juta-an
4. Jakarta-Seoul pp mulai Rp 8 juta-an
5. Jakarta-Hong Kong pp mulai Rp 4,4 juta-an
6. Jakarta-Amsterdam pp mulai Rp 11,8 juta-an
7. Jakarta-Tokyo pp mulai Rp 14,3 juta-an
8. Bali-Singapura pp mulai Rp 3,2 juta-an
9. Bali-Seoul pp mulai Rp 8 juta-an.

Dalam penyelenggaraan SOTF 2023, Garuda bekerja sama dengan Bank Mandiri sebagai bank partner. Nasabah Mandiri yang menjadi pengguna Garuda juga bisa mendapat cashback Rp300 ribu dengan minimal transaksi Rp3 juta untuk pembelian dengan cicilan 0 persen menggunakan kartu kredit Mandiri, serta diskon 10 persen tukar Livin'poin dengan kartu kredit dan debit Mandiri.

Konsumen juga dapat mengakses harga menarik ke berbagai destinasi yang dilayani maskapai partner Garuda antara lain KLM, Air France, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, dan Jet Star.

Selama penyelenggaraan SOTF 2023, Garuda memberi sejumlah benefit seperti Welcome Bonus 2023 miles untuk anggota baru GarudaMiles, diskon hingga 74 persen redemption tiket, Bonus 7400 Miles setiap transaksi Buy Mileage, free access Garuda Indonesia Lounge di Jakarta dan Denpasar untuk 2023 orang.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

DPR Bakal Panggil James Riady Buntut Kisruh Kasus Meikarta******

DPR bakal memanggil bos Lippo Group James Riady terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta. Selain James, perwakilan anak perusahaannya yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang juga akan dipanggil pada 13 Februari mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Komisi VI DPR usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Rabu (25/1) lalu. Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Bahkan, Andre melempar usul dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Menurutnya, tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholder atau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

RDPU ini digelar usai sidang perdana gugatan PT MSU ke 18 konsumen Meikarta yang meminta pengembalian dana (refund) lantaran unit apartemen mereka tak kunjung rampung.

[Gambas:Video CNN]