petir388

Bintang besar yang paling mempesona

omutgl

Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta.

"Hari ini Bawaslu DKI Jakarta memonitor persiapan TPS lokasi khusus dan panti," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin menuturkan kegiatan ini dilaksanakan demi kelancaran dan keamanan bagi pemilih yang tak dapat memilih di TPS seharusnya pada hari pemungutan suara sehingga diarahkan memilih di TPS lokasi khusus.

Kemudian, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli pengawasan politik uang bersama seluruh jajaran untuk memastikan tidak ada politik uang atau "serangan fajar" menjelang 14 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu DKI sediakan posko pengaduan untuk cegah kerawanan pemilu

Adapun sebanyak 80 TPS lokasi khusus itu terdiri atas 60 TPS di rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk 15.148 pemilih.

Ke-60 TPS lokasi khusus di rutan dan lapas itu meliputi 12 TPS di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, tujuh TPS di Lapas Kelas IIA Salemba, satu TPS di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan satu TPS di Rutan Mabes Polri.

Selain itu dua TPS di Rutan Direktorat Tahti Polda Metro Jaya dan satu TPS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

Berikutnya, 10 TPS di Rutan Kelas I Cipinang, satu TPS di Lapas Perempuan Kelas 2A Narkotika Cipinang, dua TPS di Rutan Kelas I Pondok Bambu, 11 TPS di Lapas Kelas 2A Narkotika Cipinang dan 12 TPS di Lapas Kelas I Cipinang.

Selanjutnya, ada pula satu TPS lokasi khusus di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSPUN) Dr Cipto Mangunkusumo untuk 236 pemilih, tiga TPS lokasi khusus di Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk 711 pemilih dan tiga TPS lokasi khusus di Apartemen Bassura untuk 607 pemilih.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Jangan terlena dengan situasi yang landai

KPU DKI Jakarta telah menyiapkan tiga TPS lokasi khusus di pondok pesantren untuk 544 pemilih yang terdiri atas satu TPS di Pondok Pesantren Darunnajah, satu TPS di Pondok Pesantren Nurul Amanah dan satu TPS di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.

"Ada pula delapan TPS di lokasi penambangan untuk 1.168 pemilih yang meliputi empat TPS di Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan empat TPS lainnya di PHE Offshore North West Jaya (ONWJ)," ujarnya.

KPU DKI Jakarta juga menyiapkan dua TPS lokasi khusus di salah satu real estat​​​​​​ di wilayah Cakung untuk 399 pemilih.

Sebelumnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyiapkan 80 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di berbagai titik, mulai dari rumah tahanan (rutan) hingga pondok pesantren untuk 17.038 pemilih.
Baca juga: Kecamatan Johar Baru berkoordinasi dengan Puskesmas

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Gadis, jangan main-main denganku

semua situs slot online

Tito ingatkan kepala daerah bantu distribusi logistik Pemilu 2024******

Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Tito mengatakan upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses.

"Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah," ucap Tito.

Menurutnya, hal ini seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana.

Selain itu, lanjut dia, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi itu berkaca dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan.

"Setelah petugas-nya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu," jelasnya.

Baca juga: KPU Yapen distribusi logistik gunakan kapal kayu dan perahu motor

Baca juga: KPU Belitung distribusikan logistik Pemilu 2024 ke pulau terpencil

Dia menuturkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun, Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota seperti kepala daerah.

"Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain," ujar Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung pentingnya pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Dirinya mengaku kerap mengimbau pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara.

Dia mencontohkan dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. "Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi," ucapnya.

Di lain sisi, Tito juga mengimbau Pemda agar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih, baik kepala negara maupun legislatif.

"Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia," pungkas Tito.

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewi Luar Angkasa Kiamat

login akun kredivo

KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

catatan pembunuhan bardik

rajalotre

Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemungutan suara metode tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur berjalan lancar dan seluruh pemilih terlayani, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

“Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi ‘concern’ itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Hasyim usai meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur, Minggu.

Seperti yang sudah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur jadwalkan, pemungutan suara metode TPS dilaksanakan pada 11 Februari di mana sekitar 222.945 pemilih suara tercatat dilayani di WTC.  Soal jumlah yang hadir atau persentase pemilih yang menyalurkan suara belum bisa diketahui karena operasional mulai dari pukul 08.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

KPU, ujar Hasyim, akan melihat situasinya jika ada sesuatu yang ditemukan tidak prosedural maka akan dicek. Dan jika memang harus ada yang dibenahi maka akan dibenahi.

Pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal daripada jadwal pencoblosan di Indonesia. Namun perhitungan suara dilakukan bersama dengan yang ada di dalam negeri, kata dia.

Hasyim mengatakan sejak Sabtu (10/2) malam hingga subuh di hari pemungutan suara ia ikut memantau persiapan pemilu yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur di WTC. Segala sesuatunya diusahakan dipersiapkan maksimal agar pemilih dalam jumlah yang begitu banyak bisa terlayani dengan baik dan tertib.

Mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mendapat kesempatan menyalurkan hak suara dari pukul 08.00-18.00. Sedangkan yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mulai dilayani dua jam sebelum TPS ditutup.

Sementara itu, ia mengatakan bagi mereka yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka dilayani pukul 17.00.

Namun, ia mengatakan itu semua situasional. Jika memang di separuh waktu dari 10 jam atau 13 jam pelaksanaan pemungutan suara jumlah DPT yang hadir sudah mulai sepi maka mereka yang masuk dalam DPTb dan DPK sudah dapat dilayani.

“Intinya kalau masih ada surat suara yang tersedia. Tapi kalau kita perhatikan surat suara masih tersedia dan kalau lihat dari dalam meja-meja pendaftaran juga terlihat rapi,” ujar Hasyim.

Terkait pemilih di luar pintu masuk, menurut dia, juga tertib. Setelah mendaftar mereka silih berganti memasuki bilik-bilik suara yang disediakan dari 223 TPS yang ada.

Masing-masing TPS tersedia dua bilik suara, sehingga total bilik suara menjadi 446, kata Hasyim.

Sejumlah insiden terjadi saat WNI mengantre dalam proses pemungutan suara di WTC Kuala Lumpur. Banyaknya jumlah pemilih yang hadir dalam satu waktu yang bersamaan sempat membuat adanya penumpukan massa, yang perlahan mencair saat mereka yang masuk DPTb dan DPK mulai diperbolehkan masuk melakukan pencoblosan.

Desak-desakan dalam antrean terjadi karena mereka yang telah lama menunggu berebut untuk dapat segera melakukan pencoblosan surat suara. Pembatas antrean di dalam lobi WTC beberapa kali rusak karena sempat diterabas oleh pemilih.

Ada pula puluhan WNI yang datang sekitar 20 menit setelah TPS ditutup dan meminta agar tetap dapat menyalurkan hak suara. Suasana tegang mencair setelah PPLN Kuala Lumpur mendatangi kelompok warga tersebut dan menjelaskan aturan yang telah ditetapkan, bahwa batas penerimaan pemungutan suara paling lambat pukul 18.00.

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
Baca juga: Pemungutan lewat kotak suara keliling wilayah Kuala Lumpur
 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

ciri ciri situs judi terpercaya

Dewan Pers dan 3 capres******

Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers dan tiga pasangan capres-cawapres menggelar 'Deklarasi Kemerdekaan Pers' serta penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu malam

Deklarasi tersebut dihadiri oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani, sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir secara virtual dan juga diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan kemerdekaan pers adalah salah satu simbol reformasi dan serta lambang tegak-nya demokrasi.

"Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun, sebaliknya merupakan penanda goyah-nya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu represi dan kehilangan independensi," kata Ninik di Gedung Dewan Pers.

Ninik juga mengingatkan kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Kemerdekaan pers akan menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari luar.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya informasi dan disinformasi maupun malainformasi.

"Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan Kemenkominfo mendukung Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers dan mendukung pemilu yang damai, jujur, dan adil.

"Kebebasan pers indikator yang penting, alhamdulillah selama reformasi berjalan dan setelah melewati beberapa pimpinan nasional komitmen itu cukup kuat dan lewat Pemilu 2024 ini kita harapkan kompetisi yang adil dan tentu saja pemilu damai," ujarnya.

Kemudian capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan saat ini Indonesia sedang menjalani proses demokrasi dan ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Namun secara garis besar bisa dikatakan sebuah tempat masuk kategori demokrasi jika pertama mempunyai pemilu yang jujur, adil dan transparan, kedua memberikan ruang bagi oposisi dan yang ketiga memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi.

"Kalau kita ambil tiga bagian itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar untuk menjaga itu dan kami kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar tiga ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Selanjutnya perwakilan Prabowo Subianto, Rosan Roeslani mengatakan Prabowo sangat menjunjung tinggi kebebasan pers dan mengatakan kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi.

"Pak Prabowo tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi beliau sangat menjunjung tinggi kebebasan pers karena kita adalah negara demokrasi yang besar di dunia. Kebebasan pers adalah salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi-nya kepada segenap insan pers yang telah memberitakan berbagai hal seputar kampanye dan pemilu, serta menyadari media punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat.

"Terima kasih kepada media yang suda meliput kami, tentu begitu pentingnya suara media untuk bisa mengawal Pemilu ini dan saya juga tidak akan baperankok dengan tulisan-tulisan yang dimunculkan tapi Yang penting itu bisa mengedukasi masyarakat," tuturnya.

Ganjar juga berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan pers dan mendorong agar pers Indonesia menjadi lebih baik.

"Pers tentu saja makin terbuka makin baik dan akan bisa mengedukasi masyarakat, saya terus terang bagian yang memang mendorong, menjaga, agar persnya bisa lebih baik," kata Ganjar.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Seni Bela Diri Abadi

playsbobet

Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, sekaligus mengangkat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur sebagai penjabat (pj) gubernur.

"Presiden telah menandatangani keppres pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur Jatim dan Emil Dardak sebagai wagub Jatim, sekaligus mengangkat (Sekretaris Daerah Provinsi Jatim) Adhy Karyono sebagai pj gubernur Jatim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Masa jabatan Khofifah dan Emil Dardak sebagai pasangan kepala daerah Provinsi Jawa Timur selesai pada tanggal 13 Februari 2024.

Baca juga: Gubernur Khofifah pimpin apel terakhir di Pemprov Jatim

Ari menyampaikan berdasarkan informasi, pj gubernur Jatim akan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada Jumat (16/2).

"Sampai dilantiknya pj gubernur, maka ditunjuk Sekda Jatim Adhy Karyono sebagai plh. (pelaksana harian) gubernur Jatim," jelas Ari.

Sebelumnya, Senin (12/2), Khofifah memastikan Tito Karnavian telah menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono untuk melaksanakan tugas harian sebagai gubernur.

"Tadi sore, saya telah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri terkait penunjukan Sekdaprov Adhy Karyono sebagai pelaksana harian gubernur Jatim," kata Khofifah usai acara Silaturahim dan Pelepasan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam.

Baca juga: Sehari sebelum jabatan berakhir, Khofifah resmikan bantuan PLTS Atap 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024