slot yang pasti menang

Kaisar Dewa Mekanik

Kemenhub Buka Opsi Jalur KA Argo Parahyangan Jadi Angkutan Barang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk menjadikan jalur KA Argo Parahyangan untuk angkutan barang saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menilai angkutan barang bisa jadi opsi ketimbang mematikan KA Argo Parahyangan.

"KA Argo Parahyangan untuk penumpang, bukan untuk barang. Artinya memang kalau nanti pun KCJB sudah jalan, maka tidak menutup kemungkinan jalur lama itu kita dedicateduntuk angkutan barang. KA Argo Parahyangan tetap ada, tapi angkutan barang ditingkatkan," katanya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

"Jadi kita bisa lebih memfokuskan juga angkutan barang di jalur yang saat ini Jakarta-Bandung," sambung Risal.

Menurutnya, jangan jadikan KA Argo Parahyangan saingan kereta cepat. Risal menekankan kalimat yang lebih tepat adalah saling melengkapi.

Selain karena pangsa pasar yang berbeda, jalur dua kereta yang bisa mengantarkan penumpang dari Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya itu juga berbeda.

Di lain sisi, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku optimistis meski KA Argo Parahyangan tetap beroperasi saat kereta cepat rampung.

"Jangan tanya saya. Jalurnya beda. KA Argo Parahyangan 1.067 mm jalurnya, kami (kereta cepat) 1.435 mm, kan beda. Memang beda jalur. Kalau sesuai perhitungan demand forecast Polar UI ya kita optimis dong," tegasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyinggung soal potensi membuka jalur KA Argo Parahyangan menjadi kereta barang.

Hal itu disampaikan Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12). Ia menjelaskan kalau kebijakan terkait perkeretaapian ada di tangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Meski begitu, Erick memastikan memiliki kesamaan dengan Budi mendorong ekosistem logistik secara menyeluruh di Jawa Barat.

"Nah, untuk kereta, kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia tidak punya kereta barang. Lalu, untuk penumpangnya, bisa pakai kereta cepat. Sinkronisasi ini yang memang harus dijalankan seperti pertanyaan bahan pokok tadi," jelas Erick, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Profil Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Nomor Wahid di Indonesia******

Hartono bersaudara kembali menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia versi Forbespada 2022. Total kekayaan Robert dan Michael Hartono tercatat tembus US,7 miliar atau setara Rp745,7 triliun (asumsi kurs Rp15.625 per dolar AS).

Dalam beberapa tahun terakhir, Hartono bersaudara juga menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Pada 2021, kekayaannya mencapai US,6 miliar atau Rp609,18 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS).

Sedangkan pada 2020 saat ekonomi tertekan akibat covid-19, Forbes mencatat kekayaan mereka masih bisa mencapai US,8 miliar atau Rp566,005 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS).

Mengutip berbagai sumber, pundi-pundi kekayaan Hartono diperoleh tak semudah membalikkan telapak tangan. Semua berawal pada 1951, ketika ayah mereka, Oei Wie Gwan membeli perusahaan rokok sekarat bernama NV Murup.

Olehnya, perusahaan rokok pemilik merek Djarum Gramofon itu 'diobati'. Merek produk yang awalnya bernama Djarum Gramofon dipangkas menjadi tinggal Djarum saja.

Upaya itu membuahkan hasil. Produk yang dihasilkan perusahaan dan pabrik terus berkembang.

Namun sayang, di tengah kegemilangan kinerja itu, musibah datang. Pada 1963, pabrik rokok Djarum terbakar. Yang tersisa hanya pabrik di kawasan Kliwon, Kudus, Jawa Tengah. Oei Wie Gwan meninggal tak lama setelah pabriknya kebakaran.

Tak ingin larut dan meratapi keterpurukan, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono bangkit. Mereka membangkitkan Djarum dengan melakukan berbagai pembenahan manajemen dan peralatan produksi.

Upaya itu memberikan hasil gemilang di mana pada 1965 hingga 1968, produksi rokok yang terjual berhasil tembus 3 miliar batang.

Kesuksesan itu tak lantas membuat mereka berpuas diri. Pada 1973, mereka mulai melebarkan pangsa pasar Djarum hingga ke mancanegara, Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang dan lain sebagainya.

Tak hanya berhenti di rokok, pada 1975, mereka juga melebarkan sayap bisnis ke beberapa industri. Salah satunya, industri elektronik dengan mendirikan PT Indonesian Electronic & Engineering yang kemudian pada 18 September 1976 berubah nama menjadi PT Hartono Istana Electronic lalu merger dan menjadi PT Hartono Istana Teknologi.

Hartono bersaudara juga memutuskan untuk mengambil BCA, dari keluarga Salim yang sudah kehilangan kontrol atas bank itu akibat krisis ekonomi pada 1998-1998.

Lewat proses panjang, Hartono bersaudara melalui konsorsium FarIndo Investments (Mauritius) Ltd dan Farallon Capital Management LLC berhasil menjadi pemegang suara mayoritas perusahaan dengan mengempit 51,15 persen saham BCA.

Hartono bersaudara juga terjun ke bisnis properti dan perhotelan dengan mengelola sejumlah kawasan perkantoran dan hotel mewah yang tersebar di beberapa tempat, antara lain, Grand Indonesia, Hotel Kempinski, Menara BCA dan lainnya.

Grup Djarum juga melebarkan sayap mereka ke sektor e-commerce. Mereka memiliki PT Global Digital Prima Venture yang menaungi Blibli.com, kaskus.co.id, Mindtalk, LintasME, Crazymarket, DailySocial.net.

Terlepas dari kekayaannya, Hartono bersaudara juga memiliki minat besar di bidang olahraga. Misalnya Michael yang menggemari permainan bridge. Ia bahkan pernah menyabet medali perunggu dalam kejuaraan bridge di Asian Games 2018.

Sementara Robert menggemari bulutangkis. Bermula dari sekadar hobi, ia kemudian mendirikan PB Djarum pada tahun 1969.

PB Djarum ini kemudian menelurkan sejumlah pemain bulu tangkis besar seperti Liem Swie King, Alan Budikusuma, dan Haryanto Arbi.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Tianxuan

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

IHSG Enam Hari Beruntun Merah, Kini Merosot ke Level 6.804******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.804 pada Kamis (8/12). Indeks saham melemah tipis 14.525 poin atau minus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14.519 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.462 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 226 saham menguat, 316 terkoreksi, dan 156 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia tampak mayoritas menguat. Hanya Nikkei 225 di Jepang yang tercatat minus 0,40 persen. Sedangkan, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong meroket tajam 3,72 persen, dan disusul indeks Kospi di Korea Selatan menguat tipis sebesar 0,02 persen.

Berbanding terbalik, bursa Amerika tampak dominan melemah. Indeks S&P 500 loyo 0,19 persen dan indeks NYSE Composite melemah 0,11 persen. Termasuk indeks NASDAQ Composite ikut merosot 0,51 persen.

Bursa saham Eropa juga ikut terpantau dominan melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,43 persen dan indeks CAC 40 di Prancis berkurang 0,41 persen. Pelemahan ini disusul indeks DAX di Jerman dengan 0,57 persen.

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Ditambah Jadi 80 Tahun******

Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Perpanjangan konsesi itu pun telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

Kedua, guna menjaga kesinambungan proyek KCJB, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan KCJB di berbagai aspek yang dapat menguntungkan stakeholder dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat memperat hubungan bilateral antar kedua negara," terang Risal.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambilalih oleh negara.

"Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambilalih oleh negeri sendiri," tegasnya.

Sumail Abdullah dari Fraksi Gerindra juga memprotes soal kenaikan masa konsesi kereta cepat. Ia menegaskan jangan sampai Indonesia 'dibohongi' terus-menerus.

Sumail juga menyinggung soal dana APBN yang digelontorkan ke dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, jangan sampai kucuran Rp7,3 triliun itu sia-sia.

"Tadi konsesinya membengkak dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kapan duit negara yang Rp7,3 triliun kembalinya, bisa kembali nggak ini? Setelah itu, apakah konsesi ini bisa diperpanjang atau langsung diambilalih Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan kondisi riil di tahun itu?" kata Sumail.

[Gambas:Video CNN]

Aku, si penjelajah bayangan

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]