a1sbobet365 983Jutaan kata 6109Orang-orang telah membaca serialisasi
《wdhoki》
PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Lihat Juga :Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024 |
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Lihat Juga :Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan |
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Lihat Juga :Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran |
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Lihat Juga :Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk |
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Lihat Juga :Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran |
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Pemerintah Buka Peluang Impor 2 Juta Ton Beras dari Thailand******
Pemerintah membuka opsi untuk mengimpor 2 juta ton berasdariThailand pada tahun ini.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengatakan impor akan dilakukan jika produksi beras dalam negeri kurang.
"Ini bisa jadi (langkah) antisipasi melalui rakornas dan ratas, tentunya dengan persetujuan presiden dan menteri. Tahun lalu 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tetapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup berarti impor itu tidak jadi," kata Sarwo di Bandung, dikutip Antara, Senin (19/2).
Sarwo menegaskan kenaikan harga beras ini tidak ada kaitannya dengan waktu menjelang Ramadan.
"Enggak, karena memang waktu tanam kita mundur, sehingga waktu panen kita juga mundur. Itu sebagai konsekuensi itu dari adanya El Nino," tegasnya.
Ia juga membantah ada pihak yang sengaja menimbun beras. Sarwo berharap ke depan stok dan harga beras kembali normal.
"Sampai saat ini belum. Jadi masih berjalan normal, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa normal," tuturnya menambahkan.
Saat ini, harga beras masih mahal. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per hari ini (19/2), harga beras kualitas bawah I naik 1,42 persen ke Rp14.250 per kg, beras kualitas bawah II naik 2,17 persen ke Rp14.150 per kg.
Lalu, beras kualitas medium I naik 1,31 persen ke Rp15.500 per kg, beras kualitas medium II naik 1,65 persen ke Rp15.400 per kg, beras kualitas super I naik 1,2 persen ke Rp16.850 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,93 persen ke Rp16.300 per kg.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:megawin188、nama situs slot paling gacor、situs gacor depo 25 bonus 25
Terkait:situs bo slot gacor、petir77、situs slot terbaik dan tergacor、3dbet slot、daftar slot terbaru 2022 resmi、king 77 slot、57 togel、game slot istana338、mega slot88 login、gen777
bab terbaru:miabet88(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Kementerian Pertanian saat ini terus memperkuat peningkatan luas lahanJakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan ada 10 provinsi di Indonesia yang menjadi penghasil atau produsen beras tertinggi dengan memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2024, sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Produsenmobil listrikAmerika Serikat (AS), Rivian, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen dari total karyawannya. Perusahaan juga memperkirakan produksi kendaraan listrik tahun ini jauh meleset dari perkiraan.
PHK dilakukan karena lambatnya permintaan kendaraan listrik karena tingginya suku bunga.
"Ada sejumlah tantangan di tingkat makro, konsumen berperilaku lebih sadar," kata CEO Rivian RJ Scaringe, dikutip Reuters, Rabu (21/2).
Setelah pengumuman perkiraan penurunan produksi, saham Rivian anjlok sekitar 16 persen. Kas perusahaan juga turun ke US,86 miliar pada kuartal terakhir tahun lalu dibandingkan US,94 miliar pada kuartal sebelumnya.
Rivian juga membukukan kerugian pada setiap kendaraan yang dijualnya. Perusahaan mencatat kerugian bersih sebesar US,52 miliar pada kuartal terakhir tahun lalu. Jumlah itu turun tipis dibandingkan kerugian pada tahun sebelumnya sebesar US,72 miliar.
Tak hanya Rivian, Lucid Group (LCID.O) juga memprediksi produksi kendaraan tahunan jauh di bawah perkiraan. Permintaan kendaraan listrik disinyalir akan akan melambat karena suku bunga yang tinggi membebani konsumen.
Perusahaan memperkirakan akan memproduksi 9.000 unit sepanjang 2024, turun dari perkiraan sebanyak 22.594 unit. Sementara tahun lalu perusahaan memproduksi 8.428 unit kendaraan.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkanChina ingin berinvestasi di industri hilirisasi nikel di Indonesia berupa pabrik sendok dan garpu.
Luhut menyebut pabrik yang memproduksi turunan stainless steel tersebut akan dibangun seiring dengan kelanjutan pembangunan proyek pabrik petrokimia di Kalimantan Utara (Kaltara).
"Downstreaming dari stainless steel yang menjadi garpu, sendok, jarum suntik, dan sebagainya itu mereka (China) sudah minta ingin masuk dan kita akan bikin kawasan khusus untuk ini," ujar Luhut dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Kamis (22/2).
Dengan dibangun kawasan khusus, Luhut juga berharap hal ini bisa membuka peluang bagi industri lokal bahkan UMKM untuk ikut terlibat dalam industri petrokimia tersebut.
"Yang saya senang lagi, kemarin walaupun di China, atau semua dunia, mengalami ekonomi agak sulit, mereka juga sudah sampaikan petrochemical yang akan dibangun juga akan tetap dilanjutkan," jelas Luhut.
[Gambas:Instagram]
Lebih lanjut, Luhut juga mengungkap investasi asing ke Indonesia akan semakin moncer usai Pilpres 2024 rampung. Ia mengklaim para investor sempat wait and see karena berlangsungnya kontestasi politik di Indonesia.
"Itu benar sekali (investor wait and see). Jadi memang mereka menanti-nanti. Tapi kemarin saya dapat beberapa telepon yang menyampaikan selamat bahwa Pilpres di Indonesia, salah satu atau mungkin pilpres yang terbesar di dunia," tuturnya.
Ia juga optimis target investasi yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai lantaran Pilpres 2024 membawa optimisme dan kabar baik terhadap kepastian investasi dalam negeri.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Pertanian saat ini terus memperkuat peningkatan luas lahanJakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan ada 10 provinsi di Indonesia yang menjadi penghasil atau produsen beras tertinggi dengan memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2024, sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
《wdhoki》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara belanja di bukalapak pakai akulakuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《wdhoki》bab terbaru。