sumobet 608Jutaan kata 749114Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs bonus》
Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.
Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.
Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.
Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.
"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.
Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.
Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.
Lihat Juga :Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot |
Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.
Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.
"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.
Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.
"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.
Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
[Gambas:Video CNN]
AAI Awards 2024 apresiasi peran arsiparis kelola memori bangsa******
"Seringkali tugas seorang arsiparis dipandang sebelah mata. Nah, kami ingin menghilangkan stigma tersebut, dengan menjadikan arsip ini sebagai pekerjaan yang sangat penting, sehingga petugasnya juga punya peran prioritas," ujar Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (PN-AAI) Andi Kasman di Jakarta, Jumat.
Andi menegaskan, aktivitas untuk mengarsipkan dokumen menjadi kegiatan yang sangat penting dalam sebuah lembaga, organisasi, atau perusahaan, sehingga peran arsiparis untuk mengelola dokumen yang akan dibutuhkan di masa depan menjadi sangat berguna untuk menyajikan informasi yang vital.
"Arsip merupakan sumber informasi yang otoritatif dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Maka, arsip harus dikelola dengan baik dan benar sehingga bisa melestarikan nilai guna dan pemanfaatannya," ujar dia.
Baca juga: Kepala ANRI ingatkan arsiparis jaga netralitas di masa kampanye pemilu
Baca juga: Duta Arsip RI: Arsiparis adalah pengawal peradaban bangsa
Andi juga mengemukakan, merujuk pada deklarasi universal kearsipan yang disahkan dalam sidang umum UNESCO ke-36 di Paris pada November 2011, kearsipan memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu serta kolektif.
Keterbukaan akses arsip, kata dia, juga memperkaya pengetahuan, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup.
"Sebagian besar masyarakat apabila mendengar istilah arsip akan timbul bayangan tumpukan kertas penuh debu, ruangan kotor, dan berserakan. Untuk itu, guna memberikan apresiasi kepada petugas arsiparis, PN-AAI menggelar kegiatan AAI Awards 2024," ucapnya.
Ia menjelaskan, AAI Awards 2024 merupakan ajang kontestasi kompetensi arsiparis Indonesia melalui lomba poster infografis tematik bagi arsiparis dan mahasiswa kearsipan termasuk rekam medis, serta lomba kinerja program kerja terbaik organisasi bagi Pengurus Wilayah (PW) AAI atau Forum Arsiparis kementerian/lembaga (K/L), dengan kategori kolaborasi, inovasi, keberlanjutan dan kepedulian sosial organisasi bagi para pemangku kepentingan.
"Kegiatan award ini juga mempertinggi mutu sumber daya manusia bidang kearsipan sehingga tercipta tenaga kearsipan yang andal dan mandiri, serta mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan arsip," tuturnya.
Menurutnya, AAI Awards 2024 juga menjadi wadah arsiparis Indonesia dalam menunjukkan talenta terbaiknya dalam olah cipta, rasa, karsa dan karya sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara.
Adapun tema lomba poster infografis untuk kategori arsiparis (anggota AAI) terdapat tiga pilihan, yaitu pengembangan profesi arsiparis, manajemen arsip digital, dan manajemen risiko arsip. Sedangkan khusus untuk kategori mahasiswa, ada dua tema pilihan, yakni serba-serbi pendidikan vokasi kearsipan dan perspektif milenial terhadap arsip.
Untuk lomba kinerja program kerja terbaik organisasi PW-AAI atau forum arsiparis kementerian/lembaga, mencakup empat kategori penilaian, yaitu kolaborasi, inovasi, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Adapun dewan juri AAI Awards 2024 terdiri dari para ahli dan praktisi sesuai bidangnya.
"Kepada juara dan para finalis lomba poster infografis diberikan uang apresiasi dan piagam. Sedangkan bagi juara dan finalis lomba kinerja terbaik organisasi diberikan piala dan piagam. Bagi juara lomba poster infografis, diberi peluang untuk mengikuti ajang international poster award, yang merupakan rangkaian kegiatan Kongres International Council on Archives (ICA) tahun 2025 di Barcelona, Spanyol," tuturnya.
Informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan ketentuan lomba akan disampaikan melalui media sosial AAI dan surat pemberitahuan kepada seluruh organisasi PW-AAI, forum arsiparis kementerian/lembaga, dan program studi kearsipan serta rekam medis se-Indonesia.*
Baca juga: Unja gandeng Arsiparis Kerajaan Belanda ajar artikulasi istilah hukum
Baca juga: Mendes: Arsiparis seperti malaikat pencatat perbuatan baik dan buruk
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot gacor cq9、daftar gacor、link lock slot machine
Terkait:klubvegas、undang teman dapat uang、link slot aman dan terpercaya、situs tergacor saat ini、mariah4d、situs slot filipina terpercaya、gas138 rtp、livedrawtoto、cara pasang togel di online、semar189
bab terbaru:angka jitu hk besok malam(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Transmart Full Day Sale kembali hadir pada Minggu (14/1) mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Selama Full Day Sale berlangsung, Transmart menghadirkan diskon besar-besaran hingga 50 persen untuk berbagai produk unggulan. Seperti produk elektronik, furnitur, perlengkapan dapur, sampai sepeda listrik!
Lihat Juga :![]() |
Produk segar:
Produk elektronik:
Kasur dan sofa:
Sepeda listrik dan sepeda lipat:
Koper Polo:
Perlengkapan rumah tangga:
![]() |
Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bantuan pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).
Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karenanya, Airlangga heran apabila program bansos dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.
Airlangga mengatakan setelah pemberhentian bantuan, pemerintah tetap memantau situasi di masyarakat sebagai ajang evaluasi. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan lantaran kondisi pertanian yang terdampak El Nino.
Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, tapi saat ini tidak bisa optimal dikarenakan El Nino serta adanya program renovasi waduk.
"Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita liat kondisi pertanian terganggu," jelasnya.
Airlangga lantas menyindir balik pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.
"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.
"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).
"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(tfq/pta)Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor berassepanjang 2023 sebesar 3,06 juta ton. Nilai ini tertinggi dalam lima tahun terakhir yang tak pernah mencapai 1 juta ton pun.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan komoditas yang impornya paling meningkat di 2023 adalah serealia, di mana penyumbang utamanya beras.
"Selama lima tahun terakhir impor beras di 2023 ini merupakan yang terbesar yakni 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 613,61 persen dibandingkan 2022," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1).
Impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.
Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.
Adapun impor beras tertinggi adalah golongan semi miled or wholly milled rice sebanyak 2,7 juta ton dan broken rice other than of a kind sebesar 345 ribu ton.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
《situs bonus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot terpercaya se asiaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs bonus》bab terbaru。