pinjol yang di blokir ojk 2022

Pencuri besar

ISI Solo Buka Tiga Program Studi Baru Tahun Akademik 2024******

Dia mengatakan program S1 Koreografi Inkuiri menjadi satu-satunya program studi koreografi di Indonesia. Prodi ini menekankan pada studi tari yang mendasarkan pada pengetahuan, riset, dan isu dalam wacana lokal maupun global. 

“Program studi S-1 Koreografi Inkuiri menelisik tentang wacana bahwa keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ini dapat menjadi sumber kekaryaan dan riset artistik yang tidak akan pernah habis untuk digali,” kata dia.

Anhar menambahkan Program Studi S-1 Koreografi Inkuiri ISI Solo berbasis pada riset artistik sehingga proses pembelajaran tidak terbatas pada bentuk kinestetik, akan tetapi memiliki pembacaan yang lebih luas terhadap aspek-aspek filosofis, aksiologis, antropologis, dan sosiologis. 

Prospek lulusan Program Studi S-1 Koreografi Inkuiri adalah menjadi penggerak yang menguatkan fungsi dan sistem kerja investigasi koreografi. Selain itu lulusan diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan keunikan kompetensi dalam penciptaan seni, melalui proses riset artistik. 

Dia mengatakan profil lulus S1 Koreografi Inkuiri adalah sarjana seni yang mampu mengaplikasikan metode riset artistik sebagai Dramaturgi, Konseptor, dan Skenografer.

“Proyeksi karier lulusan sebagai Konseptor Tari, Dramaturg Tari, Skenografer Tari, Peneliti Tari, Pencipta Tari, Sutradara Tari; Kritikus Tari, Pelatih Tari; Jurnalis Tari, dan Entrepreneurship Tari,” kata dia.

Prodi S1 Seni Intermedia ISI Solo mempunyai visi berperan sebagai pusat unggulan dalam penyelenggaraan bidang pendidikan keilmuan dan kreativitas seni intermedia yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif.

Anhar menjelaskan lulusan diharapkan memiliki kemampuan menghasilkan karya dan melakukan kajian seni di bidang intermedia yang berorientasi pada nilai kearifan lokal dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

“Proyeksi karier lulusan program studi Intermedia meliputi : Seniman Intermedia; Peneliti Seni Intermedia; Konsultan Artistik; dan Desainer Artistik,” kata dia.

Selain itu, terdapat prodi baru D4 Animasi, yang merupakan prodi Sarjana Terapan yang diproyeksikan untuk menghasilkan lulusan-lulusan profesional di bidang animasi. “Harapannya  dapat memenuhi kebutuhan dunia industri animasi yang berkembang pesat,” kata Anhar.

Anhar juga menjelaskan Prodi Animasi didukung oleh tenaga pendidik profesional dari internal maupun eksternal, dengan melibatkan praktisi dunia industri animasi sebagai tenaga pengajarnya. 

Sedangkan Profil lulusannya adalah sebagai Kreator Animasi yang memiliki konsentrasi minat sesuai dengan masing-masing skill mahasiswa diantaranya sebagai storyboard artist; layout artist; penulis naskah; animator, pengarah artistik animasi dan sutradara animasi.

“Pembelajaran berfokus pada peningkatan skillmahasiswa dari semester satu hingga semester delapan sehingga diharapkan lulusannya siap terjun ke dunia industri animasi secara profesional dan berkarakter kuat dengan basis budaya nusantara,” kata dia.

Putri tertua dari keluarga terkenal

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Mahfud Tak Ambil Pusing Jika Dibuntuti Intel******

“Waktu saya jadi Menhan (menteri pertahanan) dulu, intel itu adalah keperluan negara untuk melindungi negara. Oleh sebab itu, saya suka ke mana-mana kalau diikuti intel. Itu saya suka dan saya merasa perlu diikuti oleh intel agar yang saya sampaikan itu terekam dengan benar,” kata Mahfud Md.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Dalam surat itu, Mahfud menjelaskan kepada presiden alasan utamanya mundur adalah karena dia maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Di hadapan para pegawainya, Mahfud membeberkan alasan dia memutuskan mundur meskipun aturan undang-undang memperbolehkan seorang menteri maju sebagai peserta pemilu.

Mahfud mengakui dia kesulitan menghindari konflik kepentingan yang kerap muncul saat menjalankan tugasnya sebagai Menkopolhukam.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk. Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai menko tidak sebagai cawapres. Terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menkopolhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud pun meminta pegawai Kemenko Polhukam, termasuk yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

“Bekerjalah baik-baik. Tidak usah mendukung saya, profesional saja. Saya tahu banyak yang merasa terikat hatinya karena dulu bersama saya lalu sekarang di suatu tempat. Lalu saya bilang, kalau saya ke sana Anda tidak usah menemui, karena Anda pejabat pemerintah, aparat. Sedangkan saya datang sebagai politikus dan cawapres, sehingga saya bilang, tidak usah ketemu saya. Bekerja saja secara baik-baik. Jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya,” kata Mahfud Md.

Dunia suci pergi

Mahfud Md Bantah Mundur karena Tugas Menko Polhukam Diambil Presiden Jokowi******

Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.

Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.

Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.

Pada awalnya

DKPP Beri Sanksi KPU karena Loloskan Gibran, Anies: Becik Ketitik Ala Ketara******

Anies mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan tentang pentingnya etika. Ia juga mengapresiasi keberanian DKPP yang berani memutuskan adanya pelanggaran etik dalam pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo sebagai cawapres.

“Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Saya menyapaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” tegasnya.

Ia menegaskan, jangan ada lagi permasalahan semacam ini lagi di kemudian hari. Menurutnya, keburukan apapun sudah tidak bisa disembunyikan lagi.

“Sembilan hari lagi pemilu jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ‘becik ketitik, ala ketara‘. Jadi itu peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

DKPP memvonis Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Debat Capres 2024, Anies: Kekerasan pada Perempuan Jangan Disepelekan******

“Fokus saya adalah membantu dari segi gizi, makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Fokus pendidikan, membangun sekolah unggul dan terpadu di setiap kabupaten. Kaum perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ini sudah saya lakukan di Unhan, dan politeknik di Atambua, ternyata banyak porsi perempuan. Kita harus memberikan layanan pendidikan dan kesehatan. Kita harus kurangi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Upaya-upaya untuk kesetaraan gender juga penting, di bidang politik sudah cukup menonjol,” katanya.

Anies menambahkan, pihaknya menyoroti tiga hal penting dalam isu perempuan. Mulai dari angka kekerasan perempuan yang tinggi, melindungi perempuan yang bekerja, dan memperjuangkan kesejahteraan perempuan.

Pada debat pamungkas ini, Anies Baswedan menjadi satu-satunya capres yang membicarakan isu perempuan. Tema besar debat terakhir capres 2024 adalah kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Subtemanya meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi.