cara dapat uang sejuta sehari

Pasangan abadi yang lahir di surga

Data BPS: Ketimpangan Gender Turun karena Makin Banyak Wanita Bekerja******

Ketimpangan gender di Indonesia makin menurun. Hal ini tercermin dari makin banyaknya wanitayang bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ketimpangan gender pada 2022 menjadi 0,459, turun dibandingkan 2021 yang di level 0,465. Penurunan lebih tinggi terjadi dari 2020 yang berada pada posisi 0,472.

Data indeks ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan makin mengecil atau kesetaraan makin membaik.

Pudji menjelaskan ketimpangan gender ini diukur melalui tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender dan pasar tenaga kerja.

Selain itu, perbaikan indeks gender juga terlihat dari pendidikan. Di mana, persentase perempuan sekolah sampai jenjang minimal SMA meningkat.

Berdasarkan wilayahnya, ada 15 provinsi yang memiliki indeks ketimpangan gender di bawah capaian nasional. Sementara 19 sisanya berada di atas capaian nasional.

Indeks ketimpangan gender turun terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara 0,064. Sedangkan peningkatan ketimpangan gender tertinggi terjadi di DKI Jakarta 0,126.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Erick Thohir Alihkan Modal Negara Rp3 T Waskita ke Hutama Karya******

Menteri BUMNErick Thohir buka suara mengenai pembatalan pemberian penyertaan modal negara (PMN) Rp3 triliun untuk PT Waskita Karya(Persero) Tbk. 

Erick menjelaskan, PMN itu dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero). Dari situ, HK akan mengambil aset-aset Waskita.

Menurut Erick, proses 'perkawinan' BUMN karya masih membutuhkan waktu. Namun, proses restrukturisasi BUMN karya telah dijalankan dari beberapa tahun yang lalu.

Dia mengatakan proses restrukturisasi di BUMN karya terbukti berhasil menekan utang di Bank Himbara dari semula Rp 123 triliun menjadi Rp 70 triliun.

"Terbukti utang Himbara untuk proyek-proyek karya ini yang Rp 123 triliun sekarang Rp 70 triliun-an, jadi udah turun, ini yang lagi kita rapikan," katanya.

Sejalan dengan itu, Erick mengatakan telah menggelar rapat dengan wakil menteri BUMN dan Bank Himbara. Dalam rapat itu, ia mengatakan Kementerian BUMN  akan mendorong kinerja BUMN tidak lagi berdasarkan korporasi namun berbasis proyek.

"Karena itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kita coba inisiasi. Jangan sampai aksi korporasi di atas kita bantu, nanti ada penyelewengan, mestinya buat proyek ini, beli tanah, beli gedung, itu yang problemloh di karya," ujarnya.

Pemberian modal negara untuk Waskita Karya 2022 dibatalkan. Atas hal itu, perseroan mengembalikan dana senilai Rp 3 triliun ke rekening kas umum negara.

"Komite privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp 3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata Direktur Utama Waskita Karya Mursyid dalam keterbukaan informasi BEI.

Pembatalan PMN Waskita Karya 2022 tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 tertanggal 2 Agustus 2023. Waskita mengakui pembatalan  akan berdampak terhadap rencana kerja anggaran perseroan (RKAP).

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Menteri PUPR Pastikan Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Tak Salah Desain******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal jembatan lengkung bentang panjang (longspan)LRTJabodebek di Gatot Subroto-Kuningan salah desain.

Basuki menilai konstruksi jembatan lengkung tersebut sudah baik.

Menurutnya, sangat wajar jika LRT Jabodebek bergerak dengan kecepatan 20 km per jam di tikungan. Ia menyebut semua kereta pasti melambat saat melintas di jalur yang menikung.

"Mau kecepatan berapa lagi? Wong di lurus saja 30-40 km per jam. Jadi kalau di tikungan, semua kereta api pasti melambat," lanjutnya.

Basuki menyebut Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan pengujian terhadap proyek ini. Menurutnya jika longspan tidak dibangun seperti sekarang, maka bangunan gedung di sekitarnya akan terkena dampak.

"KKJTJ sudah melakukan uji waktu itu. Jadi semua oke. Karena ini bayangkan dari Warung Buncit ke Rasuna Said, itu kan 90 derajat. Kalau mau dilengkungkan panjang, hotel-hotel habis semua. Tapi kan ini masuk dalam koridor keselamatan transportasi," bebernya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-capture berbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.