slot yg sedang gacor

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

BI Izinkan Pebisnis Pakai Rekening Simpanan Dolar Jaminan Kredit******

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Pengkhianat menyayangi istrinya

Aktivitas Pabrik China Lesu, Data Manufaktur Kontraksi pada Juli 2023******

Aktivitas pabrik di China kembali lesu, di mana data indeks manajer pembelian (PMI) pada Juli 2023 kontraksi ke 49,2 dari bulan sebelumnya yang sempat menyentuh 50,5.

Mengutip Reuters, Survei Caixin menunjukkan pasokan, permintaan, dan pesanan ekspor semuanya memburuk. Banyak pabrikan China menyalahkan kondisi pasar yang lesu, baik di dalam dan luar negeri.

Tak jauh beda, data resmi yang dirilis Biro Statistik Nasional China menunjukkan PMI mereka lesu di 49,3, meski sedikit membaik dari Juni 2023 sebesar 49. Namun, tetap saja capaian di bawah 50 menandakan kondisi kontraksi yang tidak baik-baik saja.

"Outputmanufaktur menyusut untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, sementara pesanan baru mengalami penurunan tercepat sejak Desember (2022)," tulis survei tersebut, dikutip Selasa (1/8).

Terakhir kali China mengalami kontraksi lebih dari 3 bulan berturut-turut pada Mei hingga Oktober 2019, alias sebelum pandemi covid-19.

Para pembuat aturan China berjanji untuk meningkatkan dukungan kebijakan ekonomi, dengan fokus peningkatan permintaan domestik, menjaga kepercayaan, serta mengurangi risiko.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Usai Dilantik, Rosan Langsung Rapat dengan Erick Bahas Tugas Baru******

Rosan Roeslani langsung bertemu Menteri BUMNErick Thohir setelah dirinya diangkat menjadi wakil menteri (wamen) BUMNpada Senin (17/7) ini.

Agenda pertemuan itu untuk membahas tugas barunya mengurus perusahaan-perusahaan pelat merah ke depan. Oleh karena itu, ia belum bisa menjabarkan secara rinci apa target yang dikejar setelah menjabat menjadi wakil menteri.

"Saya juga belum tahu sektornya apa, nanti abis ketemu dengan Pak Erick, mungkin saya akan lebih mengetahui, jadi saya sekarang sudah ditunggu meeting untuk jam 12.00 WIB oleh Pak Erick untuk bertemu dengan timnya," ucap Rosan di Istana Presiden, Jakarta.

Menurutnya, setelah berdiskusi dengan Erick nanti dirinya bakal lebih mengetahui kondisi yang terjadi di Kementerian BUMN.

Lebih lanjut, Rosan mengatakan dirinya belum mengetahui akan mengurusi sektor apa saja di Kementerian BUMN. Ia menyebut semua itu akan lebih jelas setelah berbicara dengan Erick.

"Nanti mesti ketemu dengan Pak Menteri Erick dulu untuk mendapatkan arahan dan feedbackselanjutnya, sehingga programnya dalam setahun ke depan bisa terlaksana dengan baik," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Rosan Roeslani menjadi wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini. Rosan sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) sejak 2021.

"Saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Rosan mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Jokowi.

Dia mengucapkan sumpah jabatan bersama-sama dengan sejumlah wamen dan menteri yang baru dilantik Jokowi pada hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Zaman kuno

Perusahaan Terkait Gita Wirjawan Digugat PKPU Imbas Honor Rp76,6 M******

PT Tatamulia Nusantara Indah melayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Narendra Interpacific Indonesia selaku pengembangHotel Shangri-La Resort & Spa, The Maj Nusa Dua, Balike Pengadilan Niaga Surabaya.

Perusahaan yang digugat tersebut terkait mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. PT Narendra Interpacific Indonesia merupakan tempat atau perusahaan di mana Gita menjadi komisaris. 

Ia tercatat menjadi saksi dalam perjanjian kerja sama antara Tata Mulia dengan Narendra dalam pengembangan Hotel Shangri-La Resort & Spa. Begitu juga dengan Hotel Shangri-La Resort & Spa, The Maj Nusa Dua. 

Kuasa hukum Tatamulia Nusantara Frank Alexander Hutapea mengatakan gugatan PKPU dilayangkan karena hingga saat ini Narendra belum membayarkan honor kontraktor Rp76,664 miliar yang harusnya menjadi hak kliennya. 

Ia menambahkan sidang pertama gugatan telah dilangsungkan pada 14 Juli 2023 lalu.

"Klien kami dan masih menunggu jawaban Debitur," ujar Frank melalui keterangan resmi, Kamis (20/7).

Frank menuturkan pihak Narendra sudah menunggak utang honor kontraktor sejak 31 Desember 2018. Namun, hingga saat ini tidak ada pelunasan yang dilakukan serta selalu menghindar ketika diajak bertemu.

"Mohon dicek apa benar untuk sewa tanah lapangan golf di mana ada Hotel Shangri-La tersebut juga masih menunggak kepada ITDC sebagai pemilik tanah?," ucap Frank.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Gita Wirjawan. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Anak Buah Luhut Bongkar Kelicikan Konsultan di Proyek BUMN******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Kemenko Marves) pimpinan Luhut Panjaitanmembongkar dugaan praktik licik konsultan di tender proyek yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kelicikan berujung pada pengadaan barang impor. Kelicikan itu diungkap oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender yang mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh', sehingga terpaksa impor.

"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini,look, dan warnanya begini dan itu (barang) gak ada di Indonesia," sambungnya.

Untuk itu, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.

Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.

"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.

"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.

Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.

Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.

Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah buka suara soal usulan upah minimum naik sebesar 15 persen pada tahun depan. Usulan tersebut dikemukakan oleh Partai Buruh. 

Ida mengatakan upah minimum akan mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

"Penetapan UMP-kan menggunakan dasar UU Cipta Kerja yang juga meminta membuat aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Ida di Istana Kepresidenan, Rabu (2/8).

"Saya kira kan ump itu adalah berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, di atas itu berlaku struktur skala upah, dan itu sudah diatur di undang-undang bahwa pekerja di atas 1 tahun tidak lagi menggunakan upah minimum," katanya.

[Gambas:Video CNN]