gacor 131

game slot online mudah menang 988Jutaan kata 641455Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor 131》

Keluarga AWK di Probolinggo tidak tahu terkait ancaman tembak Anies******

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Keluarga AWK yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengaku tidak tahu menahu terkait tindakan AWK yang membuat cuitan akan menembak calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan.

"Saya kaget karena adik saya ditangkap, sementara tidak tahu apa permasalahannya," kata Wulandari yang merupakan kakak AWK di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Sabtu sore.

Pemilik akun TikTok @calonistri71600 berinisial AWK telah ditangkap oleh tim Siber Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri di wilayah Jember pada Sabtu pagi.

Pelaku ditangkap karena telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman menembak terhadap salah satu pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Penangkapan pemuda berusia 24 tahun itu langsung membuat syok keluarga dan mereka kaget bukan main karena AWK ditangkap di Kabupaten Jember.

"Setelah penangkapan itu, kami dihubungi oleh polisi dan dijelaskan bahwa adik saya tersandung kasus ancaman penembakan pada capres nomor urut 1," tuturnya.

Pihak keluarga AWK kemudian sepakat untuk mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mengetahui pasti keadaan yang sebenarnya.

Polri telah menangkap pemilik akun yang membuat cuitan terkait ancaman akan menembak calon presiden nomor urut 1 di Kabupaten Jember pada Sabtu pukul 09.30 WIB.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta mengatakan bahwa penangkapan itu terlaksana berkat kerja sama antara Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur berdasarkan informasi dari masyarakat.

Jajaran Siber Bareskrim dan Polda Jawa Timur masih melakukan pendalaman terhadap pelaku pengancaman, baik itu motifnya, latar belakangnya.

Dari penangkapan pelaku, penyidik menyita barang bukti berupa alat yang digunakan oleh pelaku untuk membuat cuitan pengancaman. Polisi tidak menemukan adanya senjata saat dilakukan penangkapan pelaku dan pelaku diancam dengan Pasal 29 UU ITE, dengan ancaman 4 tahun pidana penjara.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tiga balita Sukabumi tewas di proyek galian tambang******

Ketiga balita itu tenggelam di galian tambang

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Tiga anak bawah lima tahun (balita) di Kampung Warungwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tewas diduga karena tenggelam di sekitar lokasi proyek galian tambang, Desa Desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung. 

"Ketiga balita itu tenggelam di galian tambang, RT 01/04, Desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung," kata Pelaksana Tugas (Plt) Camat Nyalindung Mulyadi di Sukabumi, Kamis.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, menyebutkan, kejadian nahas yang menimpa tiga balita atas nama Humairah (4), Sarif (4) dan Hafidz (5) ini berawal ketika mereka bermain di sekitar proyek galian tambang yang tidak jauh dari rumahnya.

Saat sedang asyik bermain, ketiganya tiba-tiba tanah yang diinjak mereka longsor sehingga tubuhnya ikut terbawa sampai ke tempat galian tambang berisi air yang cukup dalam.

Ketiga balita ini tidak bisa menyelamatkan diri dan tenggelam di tempat itu. 

Baca juga: Balita tewas tercebur ke dalam kolam di Sukabumi

Warga yang melihat kejadian itu langsung mengevakuasi seluruh korban dari dalam galian. Dua korban yakni Humairah dan Sarif dibawa ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, sementara satu korban lainnya, Hafidz dievakuasi ke Puskesmas Cijangkar, Kecamatan Nyalindung.

Namun, nyawa tiga balita ini tidak berhasil diselamatkan setelah mendapatkan resusitasi jantung dan paru karena terlalu banyak kemasukan air dan lama tidak bernafas.

Polsek Nyalindung langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi agar tidak ada warga atau orang tidak berkepentingan masih ke lokasi kejadian.

Mulyadi mengatakan ia telah berkoordinasi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Nyalindung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi untuk memberikan imbauan kepada warga untuk tetap waspada agar tidak terulang kejadian serupa.

Selain itu, untuk penanganan lebih lanjut kasus tewasnya tiga balita di sekitar lokasi proyek galian tambang, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Baca juga: Balita Tewas Terlindas Bus di Sukabumi

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slotgg、cuan138、91 togel

Terkait：situs slot original、arus4d、bayar kredivo tokopedia、yg gacor、senang slot 77 login、cara mengetahui dapat uang dari youtube、pinjol pencairan lewat dana、koi 202 slot login、pola rtp gacor hari ini、situs paling gacor di indonesia

---

---

bab terbaru：aksara4d（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03