slot terbaru gacor 2022

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Gebrak Meja Andre Rosiade dan Asa Pembeli Usai DPR Datangi Meikarta******

Angin segar didapat para konsumen Meikarta. Keluh kesah mereka soal sengketa pembelian apartemen Meikarta ke DPR akhirnya mendapatkan respons dari wakil rakyat di Senayan.

Selasa (14/2) kemarin, anggota DPR lintas komisi dan sejumlah media ramai-ramai mengunjungi Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rombongan, ada sejumlah anggota wakil rakyat seperti; Andre Rosiade, Mohamad Hekal, Arsul Sani, dan Daeng Muhammad.

Kunjungan itu dilakukan sehari usai rapat antara Komisi VI dan manajemen Meikarta di Gedung DPR. Di rapat itu, Andre Rosiade sampai menggebrak meja di depan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Saat kunjungan ke Meikarta, DPR nampak luluh. Setelah bertemu dengan manajemen, Dasco membenarkan konsumen tidak bisa mengambil kembali uangnya alias refund.Namun, pembeli yang ingin dananya kembali bisa menjual apartemen yang mereka beli dengan menitipkan ke manajemen Meikarta.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

Hasil tersebut, tak sesuai dengan harapan konsumen saat mengadu ke DPR beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam aduan ke wakil rakyat, pembeli yang sudah terlanjur kecewa kepada Meikarta, ingin dan bersikeras dana kembali alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual

Di sisi lain, pihak Meikarta memang menjanjikan seluruh unit akan diserahkan bertahap hingga 2027. Dari 18 ribu unit yang dipesan, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022.

Sayangnya, 4.800 unit yang disebut telah diberikan tak diperlihatkan oleh pihak Meikarta saat rombongan DPR mengunjungi proyek itu kemarin. Anggota DPR pun tidak ada yang berinisiatif meminta untuk meninjau hunian yang sedang dibangun.

Yang ditunjukkan pihak Meikarta adalah sebuah unit di Distrik 1. Dalam satu unit apartemen itu terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang kerja, ruang tamu, dapur dan balkon.

Unit tersebut telah diisi penuh dengan berbagai furnitur seperti tempat tidur, sofa dan meja, rak buku hingga peralatan masak di dapur. Tata letaknya sangat rapi dan perkakasnya masih baru sampai-sampai terkesan belum ditempati.

Di luar unit itu, pihak Meikarta enggan menunjukkan unit apartemen lainnya yang masih dalam proses pengerjaan. Rombongan DPR hanya bisa melihat dari luar. Beberapa bangunan masih berbentuk kerangka dan terlihat para pekerja konstruksi terlihat sedang bekerja.

Begitu juga untuk Distrik 2, rombongan DPR hanya diperlihatkan maket atau miniatur proyek dan diberi tahu kondisi proyek terkininya.

Ketut menjawab berbelit saat wartawan mempertanyakan secara pasti berapa unit yang sudah dibangun untuk diserahkan pada tahun ini. Padahal, ia menyebut unit yang akan diserahkan pada 2023 ini mencapai 2.200 unit.

"Ya itu 2.200 kami harapkan selesai tahun ini. Sedang dikerjakan. Itu terus berlanjut. Setiap hari, ada dikerjakan. Jadi bukan selesaikan semua, baru serahkan gitu," jawab Ketut setelah berulang kali ditanya berapa unit yang sudah dibangun dari target 2.200 tahun ini.

Rombongan tidak diajak sama sekali mengunjungi Distrik 3. Pihak Meikarta tak menjelaskan kondisi distrik tersebut dan hanya mengatakan Distrik 3 nantinya akan dipindahkan ke Distrik 2.

Usai para anggota DPR pergi meninggalkan Meikarta, Ketut pun enggan menanggapi media yang meminta penjelasan detil. Ia berlalu dengan alasan sedang ditunggu orang, sehingga tak bisa menanggapi media lebih lanjut.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan mengapresiasi langkah manajemen.

"Kalau pandangan saya, saya mengapresiasi, semoga dengan tindakan yang dilakukan DPR ini itikad baik dari mereka (Meikarta) terealisasi untuk pemenuhan hak-hak korban Meikarta," ujarnya kepada redaksi.

Menurut Rudi, titip jual hanya skema saja. Yang penting, konsumen terkait bisa mendapatkan uangnya kembali.

"Itu (titip jual) kan teknis dari mereka. Kita kan sebagai korban enggak mau tahu seperti apa, mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang dimintarefundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah kita sepakati," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Pelarian Tuan Giveta

KAI Tunjuk Suryawan Putra Sebagai Plt Dirut KCI******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menunjuk Suryawan Putra Hia sebagai pelaksana tugas Direktur Utama KAICommuter (KCI) menggantikan Roppiq Lutzfi Azhar.

Suryawan sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Penunjukan dilakukan KAI pada Rabu (11/1) lalu.

"Seluruh jajaran manajemen KAI Commuter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian bapak Roppiq selama menjabat sebagai direktur utama mulai 17 September 2021 yang lalu," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (19/1).

"Begitu pula dengan Bapak Wawan, terima kasih atas kontribusinya dalam mengembangkan KAI Commuter," tambah Anne.

Dengan perubahan jajaran direksi baru ini, KAI berharap bisa membawa KAI Commuter semakin berkembang dan terus maju sehingga menjadi ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia.

"Diharapkan juga, kolaborasi yang sudah berjalan antara KAI Commuter dengan KAI Daop 1 Jakarta semakin terus erat dan terus berjalan secara sinergis," jelasnya.

Berikut susunan Direksi KAI Commuter yang baru setelah ada perubahan tersebut,:

Direktur Utama: Suryawan Putra Hia
Direktur Operasi dan Pemasaran: Broer Rizal
Direktur Teknik: Denny Haryanto
Direktur Keuangan dan Administrasi: Adang Sujana

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,032 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,032 juta per gram pada Selasa (17/1). Harga emas Antam per gram ini anjlok Rp10 ribu dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp10 ribu, dari Rp950 ribu menjadi Rp940 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp566 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,98 juta, 5 gram Rp4,93 juta, 10 gram Rp9,81 juta, 25 gram Rp24,41 juta, dan 50 gram Rp48,74 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,22 persen menjadi US.917,5 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot macet di US.916 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas hari ini akan berkonsolidasi dengan kecenderungan naik. Ini karena dolar AS masih dalam tekanan ekspektasi kebijakan kenaikan suku bunga yang lebih rendah dari The Fed.

"Untuk jangka panjang, harga emas masih didukung oleh optimisme pembukaan kembali ekonomi di China dan pembelian dari bank sentral," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.910 per troy ons dan resistance US.930 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

momok ilmu hitam

Profil Charlie Javice Pendiri Frank yang Diduga Tipu JP Morgan Rp2,6 T******

Pendiri startupFrank, Charlie Javice, digugat oleh JP Morganyang merasa tertipu saat akuisisi perusahaan rintisan itu senilai US5 juta atau sekitar Rp2,6 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Javice sempat masuk dalam daftar Forbes 30 under 30 pada 2019 untuk kategori Finance. Daftar ini ditujukan bagi anak muda berusia di bawah 30 tahun yang dianggap memiliki kontribusi bagi masyarakat luas.

Dilansir dari Forbes, Charlie mendirikan Frank yang awalnya hanya beranggota 15 orang pada 2016. Perangkat lunak milik Frank ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman pelajar.

Javice digugat usai kebohongannya terbongkar oleh JP Morgan. Mulanya, JP Morgan meminta bukti selama uji tuntas mengenai daftar nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya untuk 4 juta lebih pelajar, yang sebenarnya fiktif.

Temuan JP Morgan, Frank baru memiliki kurang dari 300 ribu akun pelanggan saat itu.

Kasus ini bukan kali pertama menimpa Javice. Dilansir dari Insider, pada 2017 lalu, Javice juga pernah dituduh melanggar merek dagang FAFSA milik pemerintah federal Amerika Serikat.

FAFSA adalah aplikasi gratis milik pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang mengajukan pinjaman.

Departemen Pendidikan menyatakan Frank dapat menyesatkan pelamar yang mencari situs resmi FAFSA pemerintah. Akibatnya, Javice pun harus mengganti nama situsnya.

Inovasi Javice dalam dunia keuangan sudah ditunjukkan sejak 2013 silam, sebelum ia lulus kuliah. Javice bahkan disebut sebagai "anak ajaib" sebab fokus membangun produk keuangan untuk orang-orang miskin dan pelajar.

Lebih jauh, sekolah bisnis Wharton menyebutnya "The Voice of a Microfinance Generation".

Perempuan kelahiran 1993 ini sempat menjadi Anggota Dewan Pengawas di Universitas Pennsylvania Hillel selama lebih dari tiga tahun dari September 2011 hingga 2015.

Selain itu, Javice juga menjabat sebagai Penasihat Khusus untuk Program Inkubasi Ventura (VIP) di Sekolah Bisnis Wharton sejak 2010 hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Dalih Zulhas soal Minyakita Langka: Salahkan B35 hingga Ibu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuding banyak hal yang menjadi penyebab langkanya minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, di pasaran.

Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Zulhas lantas membongkar mengapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Namun, ada beberapa versi kelangkaan tersebut yang diungkap Zulhas.

Berdasarkan data Zulhas, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

2. Salahkan program biodiesel B35

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, di hari yang sama.

3. Kualitas Minyakita bagus, Zulhas 'salahkan' aksi serbu ibu-ibu

Selain dua alasan di atas, Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Menanggapi kelangkaan ini, Zulhas mengatakan jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Sementara itu, Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Bahkan, Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam akan beralih ke minyak curah karena Minyakita mahal dan kian langka di pasar.

Minyakita adalah produk yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu. Niat Zulhas kala itu adalah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Namun, saat ini Minyakita justru langka di pasar. Abdullah bahkan menyebut, stok Minyakita juga sudah tidak ada, mengutip keterangan para agen dan distributor produk tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pelindung Negara Long Shuai

Ombudsman Sebut Ada Pelanggaran Hukum di Pemasaran Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan praktik ilegal atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Praktik itu dilakukan pengembang Meikarta dengan memasarkan apartemen meski unit yang terbangun belum ada.

Bahkan, penjualan itu dilakukan saat lahan masih kosong. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pihak pengembang baru boleh memasarkan ketika sudah 20 persen bangunan jadi.

Bahkan, menurutnya, klaim pengembang soal pembangunan 20 persen secara bertahap itu hanya strategi untuk mendapatkan dana konsumen sebagai biaya awal pembangunan proyek.

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," kata Deden.

Deden mengaku pihaknya telah memperingatkan berbagai pihak mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk juga publik. Pasalnya, saat itu pemasaran Meikarta dilakukan besar-besaran, tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa.

"Makanya 2017 dulu itu Ombudsman sudah mengingatkan salah satu ketidakjelasan ini. Kita sudah ingatkan semua termasuk OJK, karena proyek ini telah menjadi upaya penghimpunan dana masyarakat, padahal tidak jelas dana uang muka, uang pesan, atau tanda jadi apa," tuturnya.

Sementara, sebagian besar konsumen saat itu menganggap uang yang diberikan adalah uang muka (down-payment/ DP).

"Kalau sekarang ramai lagi, sebetulnya sudah terlambat. Dari dulu Ombudsman sudah mengingatkan menyangkut pemasaran apartemen Meikarta yang gila-gilaan di hampir semua media massa bahkan mal di kota-kota besar di Indonesia," tegas Deden.

CNNIndonesiaberupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.