raja95

produser superstar

Serikat Buruh Protes Isu Jalan Berbayar: Seperti Dipalak Pemprov DKI******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.

Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.

"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.

Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.

"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).

Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

Kemenhub Respons Amarah Megawati soal Bandara Bali Utara******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tidak akan melanjutkan pembangunan Bandara Bali Utaradi Buleleng, Bali yang baru-baru ini diamuk oleh Ketua PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan Bandara Bali Utara sudah dicoret dari daftar proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintah. Dengan begitu, Kemenhub bakal lebih fokus untuk mengintegrasikan infrastruktur transportasi yang sudah ada di Bali.

Adita mengatakan urgensi pembangunan bandara baru di Bali berkaitan dengan sektor pariwisata. Namun, Kemenhub menilai pariwisata Bali tidak hanya ditopang oleh sektor udara, tapi juga pelabuhan hingga jalan tol.

Ia menegaskan Kemenhub saat ini lebih memilih mengintegrasikan dan mengembangkan semua infrastruktur yang ada dibandingkan membangun bandara baru di Bali.

"Kan sudah tidak ada di PSN (Bandara Bali Utara), kami tentu akan lebih fokus dulu untuk pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada. AP I juga sudah confirmakan melakukan peningkatan kapasitas. Kami optimalkan yang ada dulu," sambungnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi enggan berbicara gamblang soal kejelasan status proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Ia menjelaskan sudah menyampaikan komentar melalui keterangan tertulis.

Dalam keterangan tertulisnya, Budi mengatakan pihaknya menggenjot pembangunan transportasi di Bali dari berbagai sektor. Di sektor laut, Kemenhub membangun 3 pelabuhan yang menghubungkan kawasan segitiga emas, yaitu Pelabuhan Sanur di Sanur, Pelabuhan Penyeberangan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan.

Di sektor udara, Budi menilai Bandara I Gusti Ngurah Rai masih mungkin untuk dikembangkan secara signifikan. Terlebih, statusnya pada tahun lalu sebagai bandara tersibuk yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (AP I).

Pertumbuhan penumpang pesawat udara di Bandara Ngurah Rai baik domestik maupun internasional pada 2022 sebesar 12,5 juta penumpang, meningkat signifikan sebesar 231 persen dibandingkan 2021 sebanyak 3,7 juta penumpang.

"Dengan adanya rencana maskapai Emirates yang akan mengoperasikan pesawat Wide Body Airbus A380 pada pertengahan 2023 nanti, perlu dilakukan peningkatan kapasitas seperti perpanjangan runway, pengembangan terminal, maupun apron agar pelayanan yang diberikan semakin baik," jelas Budi dalam keterangan tertulis.

Dewa Pedang Penelan Langit

Harga Kripto Menghijau Jelang Tahun Baru Imlek Dipimpin XRP******

Harga sejumlah aset kriptomenghijau dalam 24 jam terakhir jelang Tahun Baru Imlekdipimpin XRP.

Mengutip coinmarketcap pada Jumat (21/1), harga XRP melesat 3,32 persen ke level USMelihat Manfaat Dana Haji Usai Menag Usulkan Biaya Haji 2023 Rp69 Juta******

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumasmengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH) 2023 sebesar Rp98.893.909,11 per jemaah.

Biaya itu rencananya 30 persennya atau Rp29.700.175,11-nya akan diambilkan dari komponen manfaat optimalisasi dana haji. Sementara itu, Rp69 juta lainnya akan berasal dari pembiayaan yang dibayar jamaah haji. 

BPIH 2023 itu kontras bila dibandingkan BPIH 2022 lalu yang sebesar Rp98.379.021,09. Saat itu, komposisi BPIH  yang dikenakan kepada calon haji sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen.

Yaqut beralasan pengurangan nilai manfaat dana haji ini untuk menyeimbangkan antara jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat haji di masa yang akan datang.

Ia menjelaskan, pembebanan biaya haji harus menjaga likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji dan manfaatnya sehingga pengurangannya membuat ongkos naik haji yang dibebankan ke jemaah menjadi meningkat?

Mengutip UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dana itu dikelola oleh Badang Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Berkaitan dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji, besarannya ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPR.

Sementara itu bila melihat laporan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

Serupa, nilai manfaat yang diperoleh sepanjang 2022 juga melampaui target dengan realisasi Rp10,08 triliun.

Sementara, dalam laporan keuangan semester I 2022 yang dilansir dari situs bpkh.go.id, dana itu untuk belanja perjalanan ibadah haji (PIH) dengan kategori Biaya PIH (BPIH) sebesar Rp3,76 triliun dan subsidi PIH sebesar Rp3,52 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Secara akumulatif, total belanja dana PIH adalah Rp7,29 triliun atau baru sekitar 42,83 persen dari pagu yang dianggarkan yaitu Rp17 triliun. Jika dirinci, anggaran untuk BPIH sebesar Rp7,9 triliun dan subsidi PIH Rp9,1 triliun.

Sedangkan, belanja untuk dana abadi umat dalam bentuk program kemaslahatan mencapai Rp42,87 miliar.

Kemudian diikuti dengan belanja operasional BPKH yang meliputi belanja pegawai Rp64,1 miliar; belanja operasional kantor Rp39,2 miliar; dan belanja modal Rp442 juta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan  penempatan dana haji di perbankan per Desember 2022 mencapai Rp48,97 triliun. Jumlah ini lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji per tahunnya.

Fadlul menjelaskan bahwa BPKH bahkan sanggup untuk memberikan kontribusi kepada jamaah haji senilai kurang lebih Rp20 triliun dengan asumsi kuota yang berangkat mencapai 100 persen.

Penguatan XRP diikuti cardano yang naik 2,91 persen. Pada pagi ini, cardano diperdagangkan di level USFTX Mengaku Kemalingan Rp6,26 T Akibat Peretasan******

Platformkripto yang kini bangkrut FTX menyatakan aset US5 juta atau Rp6,26 triliun (Kurs Rp15.095 per dolar AS) telah dicuri melalui sebuah peretasan.

Pengakuan itu mereka sampaikan dalam sebuah laporan ke kreditor FTX pada Selasa (17/1) kemarin. Mengutip Reuters, Rabu (18/1), dalam pengakuan itu, FTX menyatakan peretasan dilakukan di dua tempat.

Pertama, sebesar US3 juta dilakukan di bursa internasional FTX. Sementara itu kedua, US juta sisanya diretas di bursa AS. Peretasan terjadi sejak FTV melayangkan permohonan kebangkrutan. 

Aset kripto yang dipulihkan hingga saat ini termasuk US5 juta di Solana, US9 juta dalam token FTT milik FTX dan US8 juta dalam bitcoin. Nilai aset kripto itu berdasarkan harga 11 November 2022. 

Tapi klaim mereka, peretasan itu kembali memberikan pukulan telak kepada FTX.

FTX sekarang ini sedang terbelit masalah. Pendiri FTX Sam Bankman-Fried dituduh mencuri dana nasabah triliunan rupiah demi membayar utang yang ditimbulkan oleh hedge fund yang berfokus spada crypto, Alameda Research.

Karena tuduhan itu, ia kini diadili oleh pengadilan.

Namun, tuduhan itu dibantah oleh Bankman-Fried. Ia mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan yang dialamatkan kepadanya.

Bankman-Fried mengklaim FTX memiliki dana lebih dari cukup uang untuk membayar dana nasabahnya. Menurut klaimnya, ia hanya memiliki tanggungan utang antara US1 juta dan US7 juta.

Namun, hingga saat ini utang itu belum bisa dia bayar. Bankman-Fried mengaku belum memiliki akses ke catatan FTX sejak mengundurkan diri sebagai CEO pada November 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Selama sepekan, ethereum sudah menguat 10,01 persen. Penguatan juga dialami bitcoin dan BNB.

Untuk bitcoin penguatan mencapai 1,58 persen dalam 24 jam terakhir dan 11,83 persen dalam seminggu belakangan ini. Kini, bitcoin diperdagangkan dengan harga US.095,15 per keping.

Sementara itu BNB menguat 1,67 persen ke US4,87 per keping. 

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Dewa pejuang pertanian

Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund******

Sejumlah konsumen Apartemen Meikartamengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cashkepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1).

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cashmaupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

Menanggapi kasus Meikarta tersebut, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holder terkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan yang berbeda

<句子>

penyelamatan ekstrem

<句子>