slottube99

Riasan merah di seluruh dunia

H+1 Lebaran, 47 Ribu Orang Menyeberang dari Bakauheni ke Merak******

PTASDP Indonesia mencatat 47.405 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak per 23-24 April 2024 atau H+1 Lebaran 2023.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengungkapkan data itu berasal dari catatan Posko Bakauheni yang dipantau selama 24 jam. Menurutnya, kapal yang beroperasi untuk mengangkut pemudik dari Sumatera ke Jawa ada sejumlah 29 unit.

"Realisasi total penumpang mencapai 47.405," ujar Shelvy dalam keterangannya, Senin (24/4).

Selanjutnya, perusahaan melaporkan total seluruh kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera pada H+1 tercatat ada 10.045 unit.

Menurutnya, sudah ada lebih dari 450 orang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak. Data itu berasal dari pantauan selama H-10 hingga H+1 arus mudik di dua pelabuhan tersebut.

"Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 464.104 orang. Sedangkan kendaraan tercatat 89.807 unit," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

Bulog Salurkan Bansos Beras Hingga H******

PerumBulogbakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras hingga H-1 Lebaran. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut diungkap Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, sampai mendekati Lebaran Bulog tidak libur agar target distribusi bansos tahap pertama diterima seluruh KPM sebelum Lebaran.

"Kita pastikan penyaluran bantuan pangan oleh Bulog masih terus berjalan sampai dengan H-1 Idulfitri. Langkah ini untuk mendorong pemenuhan target pendistribusian untuk tahap pertama ini, sehingga diharapkan seluruh KPM bisa mendapatkan bantuan pangan beras sebelum Idulfitri," ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (18/4).

Hingga Senin (17/4) kemarin, Bulog telah merealisasikan bantuan pangan beras tahap pertama sebanyak 131.271.300 kg atau sekitar 61 persen dari total penyaluran sebanyak 213,5 juta kg. Berdasarkan jumlah tersebut, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan beras ini kepada sekitar 13,1 juta KPM yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Arief mengatakan 4 provinsi telah menyelesaikan penyaluran bantuan, yaitu Jambi, Sumatrra Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

"Beberapa provinsi yang sudah di atas 90 persen, seperti DKI Jakarta yang penyalurannya sudah 98 persen dan Aceh yang sudah 95 persen. NFA (Bapanas) mendorong agar dilakukan percepatan pendistribusian termasuk di daerah terdepan dan terluar," ungkap Arief.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan beras ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat serta menekan lonjakan inflasi khususnya jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Bansos pangan ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Peramal Tai Chi

H+1 Lebaran, 47 Ribu Orang Menyeberang dari Bakauheni ke Merak******

PTASDP Indonesia mencatat 47.405 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak per 23-24 April 2024 atau H+1 Lebaran 2023.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengungkapkan data itu berasal dari catatan Posko Bakauheni yang dipantau selama 24 jam. Menurutnya, kapal yang beroperasi untuk mengangkut pemudik dari Sumatera ke Jawa ada sejumlah 29 unit.

"Realisasi total penumpang mencapai 47.405," ujar Shelvy dalam keterangannya, Senin (24/4).

Selanjutnya, perusahaan melaporkan total seluruh kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera pada H+1 tercatat ada 10.045 unit.

Menurutnya, sudah ada lebih dari 450 orang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak. Data itu berasal dari pantauan selama H-10 hingga H+1 arus mudik di dua pelabuhan tersebut.

"Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 464.104 orang. Sedangkan kendaraan tercatat 89.807 unit," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.394 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) per 17 April 2023 pukul 12.00 WIB. Berdasarkan aduan tersebut, perusahaan di DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi yang paling banyak dilaporkan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan 1.394 aduan pekerja, ditemukan masih ada perusahaan yang nunggak THR.

"Saat ini terdapat 36 aduan yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

Berdasarkan provinsi sebaran, aduan terbanyak diterima dari DKI Jakarta mencapai 455 aduan. Sedangkan Jawa Barat membuntuti dengan 322 aduan THR.

Sementara itu, belum ada laporan soal THR yang diterima Kemnaker dari dua provinsi, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Selain aduan, posko THR Kemnaker juga menerima 1.182 layanan konsultasi. Dengan begitu, sudah ada 2.576 layanan di posko tersebut per kemarin.

Berikut rincian 1.394 aduan THR yang diterima Kemnaker berdasarkan provinsi:

- Aceh: 3
- Sumatra Utara: 24
- Sumatra Barat: 18
- Riau: 17
- Jambi: 11
- Sumatra Selatan: 24
- Bengkulu: 1
- Lampung: 5
- Kepulauan Bangka Belitung: 5
- Kepulauan Riau: 17
- DKI Jakarta: 455
- Jawa Barat: 322
- Jawa Tengah: 147
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 43
- Jawa Timur: 84
- Banten: 120
- Bali: 9
- Nusa Tenggara Barat (NTB): 2
- Nusa Tenggara Timur (NTT): 2
- Kalimantan Barat: 7
- Kalimantan Tengah: 11
- Kalimantan Selatan: 17
- Kalimantan Timur: 16
- Kalimantan Utara: 2
- Sulawesi Utara: 2
- Sulawesi Tengah: 6
- Sulawesi Selatan: 11
- Sulawesi Tenggara: 6
- Gorontalo: 2
- Sulawesi Barat: 0
- Maluku: 1
- Maluku Utara: 1
- Papua: 3
- Papua Barat: 0

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]