cari usaha yang cepat dapat uang

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

pinjol kirim ke dana

Haryono Suyono ingatkan pentingnya BKB untuk cetak pemimpin bangsa******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) periode Presiden Soeharto, Prof Haryono Suyono mengingatkan pentingnya program bina keluarga balita (BKB) untuk mencetak pemimpin bangsa di masa depan.

"BKB itu diukur bukan dari pembinanya, tetapi dari balita yang tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang saat Indonesia berulang tahun ke-100, akan menjadi pemimpin bangsa," kata Haryono dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan saat ini adalah periode yang tepat untuk bekerja keras memberdayakan masyarakat, bukan hanya mendidik, sehingga pada saat Indonesia berusia 100 tahun, para balita yang dibentuk lewat BKB sudah menjadi pemimpin bangsa yang sanggup berdiri sejajar dengan pemimpin bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

Baca juga: BKKBN gencarkan Program BKB optimalkan penurunan stunting di 1.000 HPK

"Jadi, para balita yang akan menjadi pemimpin bangsa yang akan dianut oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia," ujar dia.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus berpikir positif dan memandang ke depan agar pemberdayaan juga dapat mengangkat orang-orang miskin, sehingga tidak tergantung pada pemberian bantuan terus-menerus.

"Pemberdayaan itu penting untuk menjadikan kita mandiri dan sanggup menjadi pemimpin bangsa," ucapnya.

Pada diskusi tersebut, kader BKB asal Madiun, Jawa Timur Wuryaning berbagi pengalamannya dalam mengurus BKB di kota tersebut.

"Menurut saya, BKB saat ini lebih luas penjabarannya, tidak hanya membina keluarga balita, tetapi juga bagaimana membina tumbuh kembang balita secara optimal," tuturnya.

Ia mengisahkan BKB Asri yang diketuainya dan pertama kali dibentuk pada tahun 2008, adalah salah satu BKB terbaik dan percontohan di Kota Madiun dari 112 BKB yang ada di daerah itu.

"Kami juga memantau perkembangan anak lewat kartu kembang anak (KKA) daring dan KKA luring, ada kalender pengasuhan. Kami juga punya e-Bunda Hebat, khusus di Kota Madiun bisa diakses di dinkes.madiun.go.id," tuturnya.

Ia mengemukakan kader BKB di Kota Madiun juga memberikan pelayanan dan kunjungan rumah, serta memotivasi ibu balita apabila merujuk anaknya untuk melakukan pemeriksaan ketika memiliki permasalahan tumbuh kembang.

"Kami juga memiliki beberapa inovasi yang kami ampu di BKB, yakni inovasi centing mayur (cegah stunting dengan makan sayur dan protein) dan balo anting (bahan lokal anti stunting). Centing mayur kami memberikan sayuran dan protein berupa telur atau ikan (lele), sedangkan balo anting kita berupa bahan lokal yang kita olah, seperti nugget atau bakso sayur," paparnya.

Baca juga: BKKBN: 64 persen balita terpantau perkembangannya melalui BKB

Baca juga: BKKBN targetkan pantau perkembangan sejuta anak per bulan melalui BKB

Ia mengutarakan pihaknya juga berkolaborasi dengan pekarangan pangan lestari (P2L) yang ada di lingkungan BKB untuk pencegahan stunting.

"Dari sini, ibu balita tergerak untuk mengikuti BKB," ucapnya.

Wuryaning menyampaikan BKB di daerahnya secara aktif mengelola sekolah orang tua hebat, yang merupakan inovasi dari perwakilan BKKBN Jawa Timur.

"Dalam sekolah orang tua hebat tersebut, ada proses belajar-mengajar untuk meningkatkan keterampilan orang tua dalam pengasuhan, mengoptimalkan tumbuh kembang dan karakter positif anak atau balita BKB," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Faun

angka main 5d toto macau hari ini

Indonesia Perlu Rp164,1 T untuk Bangun Tanggul Laut di Utara Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan biaya untuk membangun tanggul lautatau giant sea walldi wilayah utara Jakartamencapai Rp164,1 triliun.

Hal itu ia ungkap dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Berdasarkan bahan paparan Airlangga, biaya Rp164,1 triliun itu hanya mencakup pembangunan tanggul laut fase A dan B. Pembangunan tanggul laut sendiri terdiri dari 3 fase, yakni A,B, dan C.

"Ini total costyang diperkirakan di wilayah Pantura, ini hanya untuk bendungnya saja, untuk tanggul, banyak proyek yang bisa dikembangkan dari sini," ucap Airlangga.

Untuk fase A, dana pembangunannya akan berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui konsep pembangunan atau tanggul laut.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat 3 fase pembangunan tadi yang akan dikerjakan.

Rinciannya, fase A adalah pembangunan tanggul pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara Jakarta. Adapun untuk fase A saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Fase B pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta. Menurut Airlangga proyek ini harus dikerjakan sebelum 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.

Sedangkan fase C, adalah pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum 2040.

"Ini program yang sifatnya transformatif," tutup Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Perjuangan Cannon Fodder

alfamabet

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Buatlah revolusi sebagai penyihir

paylater pinjaman

Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.

"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.

"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

bo gacor slot

NIQ Berdayakan Klien dan Mitra dengan Peluncuran Divisi Media Global******

Chicago--(ANTARA/Business Wire)-- NIQ, perusahaan intelijen konsumen terkemuka di dunia, dengan bangga mengumumkan peluncuran Divisi Media barunya, yaitu sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan nilai yang diperoleh pengiklan dari upaya pemasaran mereka dan memberdayakan berbagai mitra dalam mendukung para klien pengiklan kami. Langkah ini menegaskan komitmen berkelanjutan NIQ untuk menyediakan Full View™ kepada para klien dan memperkuat kemampuan pemasaran mereka.
Divisi Media Global ini dikepalai oleh Lana Busignani, seorang tenaga profesional berpengalaman dengan rekam jejak yang mengesankan dalam mengarahkan strategi di berbagai produk media. Lana, yang sebelumnya bekerja di Quotient Technology Inc., menghadirkan pengalamannya yang luas untuk memimpin inisiatif strategis ini. Ia memperoleh pengalaman ini setelah bekerja selama tujuh tahun di Nielsen Media, awalnya memimpin tim Marketing Effectiveness global lalu menjabat sebagai manajer umum layanan media internasional. Dengan banyaknya pengalaman riset pasar, termasuk memimpin intelijen periklanan global di IPSOS selama 15 tahun, Lana berada pada posisi yang tepat untuk mendorong kesuksesan Divisi Media NIQ.
“Kami sangat gembira dapat memperkenalkan Divisi Media kami, yakni sebuah bukti komitmen kami dalam menyediakan Full View™ kepada para klien. Inisiatif strategis ini, yang menyatukan kemampuan NIQ, GfK, dan MRI-Simmons, akan meningkatkan nilai bagi klien dan menunjukkan sebuah langkah penting menuju industri yang menarik dan dinamis,” kata Lana Busignani, Manajer Umum, Media Global di NIQ. “Dengan memanfaatkan kekuatan kami secara keseluruhan, kami dapat membentuk masa depan yang memungkinkan berbagai bisnis mengambil keputusan yang tepat dalam investasi pemasaran dan pelaksanaannya, sehingga memperkuat posisi kami sebagai pemimpin industri.”
Divisi Media ini akan menangani tiga aspek inti industri, yaitu menentukan audiens yang tepat untuk merek, menyediakan data audiens tersebut, dan memastikan data audiens tersebut menghasilkan kinerja yang baik, dengan mengintegrasikan kekuatan NIQ, GfK, dan MRI-Simmons.
“Dengan diluncurkannya Divisi Media di bawah kepemimpinan Lana, kami sangat gembira dapat melengkapi rangkaian layanan NIQ,” kata Susan Dunn, Kepala Pejabat Pendapatan di NIQ. “Inisiatif strategis ini menyelaraskan kemampuan kami, sehingga menawarkan solusi komprehensif kepada para klien untuk membuat keputusan yang tepat dan terpadu dalam upaya pemasaran mereka. Luasnya pengalaman dan visi strategis Lana sepenuhnya selaras dengan komitmen kami untuk menyediakan Full View kepada para klien, sehingga memperkuat posisi NIQ sebagai mitra tepercaya dalam mendorong kesuksesan bisnis.”
Tentang NIQ NIQ adalah perusahaan intelijen konsumen terkemuka di dunia, yang memberikan pemahaman paling lengkap tentang perilaku pembelian konsumen dan mengungkap berbagai jalur baru menuju pertumbuhan. Pada tahun 2023, NIQ bergabung dengan GfK, sehingga mempertemukan dua pemimpin industri dengan jangkauan global yang tak tertandingi. Dengan penilaian bidang retail secara holistik dan wawasan konsumen paling lengkap—yang dihasilkan menggunakan analitik tingkat lanjut melalui berbagai platform yang canggih—NIQ menghadirkan Full View™.
NIQ adalah perusahaan portofolio Advent International yang beroperasi di lebih dari 100 pasar, sehingga mencakup lebih dari 90% populasi dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi NIQ.com.
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakMedia Gillian Mosher (Gillian.Mosher@NIQ.com)
Sumber: NIQ

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan ini, waktu itu

pola mahjong ways 1

Hotman Paris Desak Jokowi Tunda Aturan Pajak Hiburan 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)