situs depo 25 bonus 25

Penyelamat Pesawat

Masayoshi Son, Investor Kelas Kakap Incaran Pebisnis Startup******

Masayoshi Son bukan nama asing di bisnis startup Tanah Air. Taipan asal Jepang ini menyalurkan pendanaan ke banyak perusahaan rintisan dalam negeri.

Son dikenal sebagai investor kelas kakap. Melalui SoftBank, ia banyak mendanai hingga mengakuisisi perusahaan teknologi. Kejelian Son dalam memilih perusahaan untuk dikucur modal membuatnya meraup keuntungan jauh lebih besar.

Tak ayal, ia menjadi orang terkaya ke-69 di dunia pada 2023 versi Forbes. Di level Jepang, Son menduduki rangking ketiga dengan nilai kekayaan bersih yang ditaksir mencapai US,9 miliar atau setara Rp313 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS).

Son lahir di Tosu, Jepang, pada 11 Agustus 1957. Meski lahir dan berkewarganegaraan Jepang, Son merupakan keturunan Korea Selatan. Keluarganya berimigrasi ke Korea dan bekerja sebagai penambang batu bara.

Son sendiri merupakan nama keluarga Korea. Ya, ia lebih memilih menggunakan identitas Koreanya ketimbang memakai nama keluarga Jepang yang dipakai ayah dan kakeknya, Yasumoto.

Opsi itu ternyata membuat Son kerap jadi korban perundungan di sekolah. Gara-gara nama Koreanya, Son kecil menjadi korban bully hingga diskriminasi dari kawan-kawannya. Kala itu, hubungan Korea-Jepang memang tak akur. Apalagi, ia tidak lahir dalam keluarga kaya. Ayahnya mencari nafkah sebagai penjual ikan dan mengurus peternakan babi.

Lihat Juga : TAIPANSavitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T

Namun pengalaman pahit masa kecilnya menguatkan tekad Son: suatu hari, ia akan sukses.

Saat berusia 16 tahun, Son nekat menemui Den Fujita, taipan yang membawa McDonald's ke Jepang. Son ramaja begitu terinspirasi saat membaca buku karya Fujita.

Setelah ditolak beberapa kali, ia akhirnya bertemu Fujita meski hanya diberi waktu 15 menit. Dalam kesempatan langka nan singkat itu, Son bertanya kita sukses agar bisa seperti sang taipan. Kuncinya bahasa Inggris dan belajar mengenai informatika, begitu jawab Fujita.

Son pun hijrah ke AS. Ia melanjutkan kuliah di University of California, Berkeley, pada 1976 dan mengambil jurusan ekonomi dan ilmu komputer.

Setiap hari, isi kepalanya sibuk merancang rencana bisnis yang prospektif dan bakal ngetrendi masa depan. Ia pun menjajal bisnis distributor perangkat lunak, meski kala itu software belum populer.

Son lalu membuat aplikasi penerjemah 8 bahasa. Kamus elektronik iti dibuat seukuran kalkulator. Karya tersebut dibeli Sharp Corporation seharga US juta.

Setelah lulus, Son pulang kampung ke Jepang dan mendirikan perusahaannya sendiri, Nihon Softbank, pada 1981. Masih sebagai distributor software, bisnisnya fokus pada telekomunikasi dan internet. Di awal merintis, hanya ada dua pekerja lepas di kantor kecilnya. Lama-lama, Nihon Softbank berubah menjadi Softbank.

Berkat kegigihan Son, Softbank terus berekspansi dari sekedar distributor perangkat lunak. Softbank berinvestasi di beberapa perusahaan teknologi. Yang paling masyur kala itu investasi Softbank di Yahoo, lalu membangun Yahoo Jepang.

Kini, sudah banyak perusahaan rintisan yang telah mencicipi gelontoran modal Softbank. Sebut saja Grab, Coupang (raksasa e-commerce Korea) dan Paytm (India), Grab hingga Tokopedia.

Ada lebih dari 100 perusahan yang mendapat pendanaan dari Softbank. Modal itu kucur melalui Vision Funds. Investor yang menanam modal di perusahaan Son antara lain Apple, Qualcomm, Foxconn, Larry Ellison, dan Dana Kedaulatan Arab Saudi.

Namun, bisnis tak selalu mulus. Kinerja Softbank pernah sangat terpukul pada 2021. Kala itu, perusahaan ride-hailing Didi Chuxing, mendapat tekanan luar biasa dari pemerintah China. Softbank mencatat kerugian hingga miliar.

Lanjut ke halaman sebelah...

Bertemu Jokowi, kepincut berinvestasi di IKN

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Waspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir lautdengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Izin tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi juga mengizinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Namun, ekspor pasir laut hanya boleh dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Melalui PP nomor 26 tahun 2023 itu, Jokowi juga mencabut aturan pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri.

Aturan itu adalah Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang berisi beberapa ketentuan, antara lain;

(1) Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

(2) Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil. Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Jokowi lewat PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi pun menuai banyak kritik. Salah satu pihak yang berkomentar adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia berharap Jokowi membatalkan keputusannya mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut Susi, hal tersebut bakal memberikan kerugian besar pada lingkungan.

"Climate changesudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya.

Kekhawatiran Susi ini bukan omong kosong. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir laut pada masa lalu memang merusak lingkungan. Hal ini yang menjadi alasan ekspor dilarang pada 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pengambilan pasir pada masa itu tidak teratur dan menggunakan alat yang tak ramah lingkungan.

Berkaca pada pengalaman buruk tersebut, Wahyu mengklaim saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

Menurutnya, untuk detail pengaturan bakal dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan bisa segera dirilis. Saat ini, aturan teknis turunan PP 26 Tahun 2023 tersebut masih dalam pembahasan.

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelas Wahyu kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ekspor Pasir Laut Bisa Rusak Lingkungan

Panggil si jenius

Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.

Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).

Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.

Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).

Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Airlangga Klaim Indonesia Siap Pasok Baterai Mobil Listrik ke AS******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartartomenyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.

Hal itu disampaikan Airlangga saat bertemu Menteri Perdagangan AS Gina M Raimondo di sela pertemuan tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) pada Jumat (26/5) di Detroit, AS. Pertemuan Tingkat Menteri IPEF sendiri diselenggarakan dua hari pada 26-27 Mei 2023.

"Indonesia siap untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan listrik, khususnya sebagai pemasok baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat," ujar Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (27/5).

Mengutip data U.S. Geological Survey memperlihatkan bahwa cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22 persen cadangan global.

Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton).

Airlangga juga menyampaikan Indonesia telah melakukan berbagai reformasi struktural salah satunya melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) guna meningkatkan Foreign Direct Investment(FDI) dan memperbaiki iklim investasi.

Pada pertemuan tersebut, Airlangga dan Raimondo juga membahas pemberlakuan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan peluang bagi produk critical mineral asal Indonesia.

Airlangga juga menekankan perlunya berbagai proyek konkret pada Pilar III IPEF termasuk implementasi Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di area pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Implementasi dari PGII diyakini akan membantu dukungan domestik negara partisipan dalam memajukan perundingan Pilar III.

Dalam keterangan yang sama, Raimondo disebut mengapresiasi dukungan Indonesia dalamIndo-Pacific Economic Frameworkserta menyampaikan bahwa kerja sama pengembangan baterai kendaraan listrik dapat memberikan dampak besar bagi kedua negara khususnya penyediaan lapangan kerja.

"IPEF dapat menjadi pintu masuk investasi pelaku usaha Amerika ke Indonesia, khususnya di sektor critical mineral, semikonduktor, dan teknologi tinggi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

5 Petinggi Elzatta Ramai******

Sejumlah petinggi perusahaanbusana muslim milik PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) atau Elcorps dengan merek dagang Elzatta ramai-ramai mengundurkan diri. 5 Petinggi Elzatta Ramai-ramai Mengundurkan Diri 

Informasi pengunduran diri itu diketahui dari Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Elzatta yang digelar di Bandung pada 25 Mei 2023 lalu. Berdasarkan informasi risalah itu, setidaknya ada lima pentolan Elzatta yang mengundurkan diri.

Pertama, Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym. Ia mengundurkan diri dari posisi komisaris independen perusahaan.

Ketiga, Akbar Fatahillah Sabanda yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama.

Keempat, Toha Azhari yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur.

Kelima, Sukaesih yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur.

Risalah itu tidak mengungkap apa yang menjadi alasan kelima pentolan itu mengundurkan diri dari jabatannya di Elzatta. Yang pasti, RUPST Elzatta sudah menyetujui pengunduran diri kelima orang tersebut. 

[Gambas:Video CNN]