kerja di hp dapat uang

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Erick Minta Usut Tuntas Joki Rekrutmen Tes BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir meminta jajarannya menindaklanjuti kabarjokidalam tes rekrutmen bersama BUMN batch 2 yang tengah viral di media sosial.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan deputi SDM BUMN akan menuntaskan kasus tersebut.

"Kami langsung menindaklanjuti yang sedang ramai saat ini dan Pak Erick langsung memerintahkan kepada jajaran baik deputi SDM maupun FHCI untuk secepatnya menuntaskan hal ini," ujar Arya, dikutip detikcom, Senin (16/1).

Meski demikian, ia menyebut bahwa Erick Thohir kecewa dengan penggunaan joki dalam tes rekrutmen bersama BUMN.

"Jadi Pak Erick itu kecewa, kok bisa gitu apalagi beliau melihat bahwa masuk jadi karyawan saja sudah pakai joki atau langkah-langkah yang nggak benar, nanti gimana di BUMN-nya gitu ketika bekerja," kata Arya.

Sebelumnya, Twitter sempat dihebohkan dengan adanya kabar bahwa pengerjaan tes rekrutmen bersama BUMN batch 2 menggunakan joki. Salah satu pengguna Twitter, @momogimatch mengungkapkan bahwa ada sebuah lembaga bimbingan belajar bernama EduCV yang membantu peserta didiknya dalam mengerjakan tes Bahasa Inggris pada tes rekrutmen bersama BUMN batch 2.

Namun, Founder EduCV Maulana Yusuf Hanafi menyanggah tuduhan tersebut. "Tidak ada niat awal EduCV buat sistem seperti itu. Saya murni hanya membuat kelas online untuk membahas soal-soal dari batch 1 sama yang TOEFL, kalau yang bahasa Inggris," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Kronologi Bentrokan Maut PT GNI Versi Serikat Pekerja******

Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkap bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Insiden ini bermula dari surat aduan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tidak mendapat respons.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menuturkan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT GNI di Morowali Utara sudah menyampaikan surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI.

"Itu (mogok kerja yang berujung bentrok) dimulai dari surat yang ditujukan ke Kemnaker, ke Bu Ida (Menaker Ida Fauziyah), tapi tidak ditanggapi," kata Ramidi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Dalam surat tertanggal 29 Desember 2022 itu, para pekerja PT GNI menyampaikan 7 tuntutan utama agar pemerintah melakukan investigasi. Pertama,pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua,menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga,menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh,menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

"Di awal Januari, 7 tuntutan yang disampaikan teman-teman serikat itu normatif semua, persoalan K3, peraturan perusahaan, pemotongan upah nggak jelas, pokoknya kalau sudah jadi pengurus (SPN) kontraknya dihabisin," katanya.

Ramidi menilai PT GNI seakan menolak kehadiran serikat pekerja. Setiap upaya audiensi yang diajukan selalu ditolak, bahkan kontrak pekerja yang menjadi pengurus SPN tidak diperpanjang.

Lihat Juga : Bulog Bakal Jual Stok Beras Lebih dari 4 Bulan dengan Harga Murah

Ia mengatakan serikat pekerja sempat dibantu audiensi oleh wakil bupati dan bupati Morowali Utara, tetapi tidak membahas persoalan kasus, hanya mendengarkan pandangan, nasihat, dan arahan dari pemimpin setempat.

Karena tak ada respons, kata Ramidi, maka muncul rencana aksi mogok kerja lanjutan pada 11 hingga 14 Januari 2023. Ia menegaskan langkah mogok kerja selalu diawali permintaan pertemuan dengan manajemen PT GNI, yang selalu tidak ditanggapi dengan berbagai alasan.

Namun, sebelum ada pernah ada mediasi lain pada 10 Januari di kantor dinas ketenagakerjaan yang menghasilkan dua kesepakatan.

"Pertama, teman-teman serikat diminta untuk tidak melakukan aksi dulu sebelum terjadinya pertemuan yang disepakati 13 Januari. Kedua, jika di 13 tidak terjadi pertemuan, maka dipersilahkan untuk mogok kerja," jelas Ramidi.

Lanjut ke halaman sebelah...

Perundingan Mentok

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Meneropong Harga Komoditas Penopang Ekspor dan Ekonomi RI******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,72 persen secara tahunan pada kuartal III 2022, salah satunya ditopang oleh kinerja ekspor. 

Dalam hal ini, beberapa komoditas unggulan menjadi andalan dalam menjaga kinerja ekspor seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan besi/baja.

"Kita lihat bahwa neraca dagang RI surplus US,92 miliar, tumbuh 12,58 persen (yoy). Kalau diperhatikan surplus tersebut dari beberapa komoditas unggulan, seperti batu bara US,31 miliar, kelapa sawit ekspornya capai US,95 miliar, besi baja ekspor US,38 miliar," ungkap kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Mengutip tradingeconomic.com, harga batu bara terus naik sejak perang atau awal 2022. Tercatat, pada Februari 2022, harga batu bara masih di level US9,5 per ton.

Harga ini terus mendaki hingga menyentuh level tertinggi pada 6 September 2022, yakni US7,8 per ton. Artinya harga komoditas fosil itu naik lebih dari dua kali lipat.

Namun, memasuki Desember 2022, harga batu bara berada turun menjadi di level US8 hingga US3 per ton. Meski begitu harga ini masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang.

Selain batu bara, harga CPO juga sempat melesat dan menopang ekonomi Indonesia. Tercatat harga CPO terus naik dari 4.778 ringgit Malaysia pada Januari 2022, hingga mencapai puncak tertinggi 7.116 ringgit Malaysia pada 29 April 2022. Sayangnya, harga CPO kembali tergelincir ke level 3.918 ringgit Malaysia per ton pada awal Desember 2022.

Melihat kondisi tersebut, apakah komoditas-komoditas itu masih bisa menjadi andalan di 2023 atau Tahun Kelinci Air?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga dan ekspor Indonesia masih akan ditopang oleh komoditas-komoditas tersebut.

Menurutnya, batu bara dan CPO akan tetap memainkan peran sebagai penghasil devisa nasional, baik di tahun depan maupun tahun-tahun mendatang.

"Negara seperti China akan menjadi importir utama batu bara nasional, sama seperti tahun-tahun kemarin. Transisi menuju energi bersih membutuhkan waktu puluhan tahun. Jadi peran batu bara masih tetap penting bagi China sebagai sumber energi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/12).

Hal yang sama juga berlaku untuk CPO. Ronny mengatakan meski Eropa masih mempersoalkan CPO dari Indonesia, peran CPO masih akan tetap penting sebagai penghasil devisa nasional. Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah mengupayakan agar pasar Eropa untuk CPO bisa segera diganti dengan pasar yang baru.

Di sisi lain, ia mengatakan lonjakan harga tak terkait langsung dengan ekspor komoditas nasional. Dengan demikian, meskipun harga tidak terlalu melonjak tinggi, aktivitas ekspor komoditas tersebut akan tetap berlangsung.

"Karena selama ini memang demikian. Hanya margin keuntungannya yang berkurang, yang berimbas pada nominal devisa nasional," jelas Ronny.

Perlu eksplorasi komoditas baru

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Daftar Terbaru 5 Provinsi Termiskin di Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.

Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Secara jumlah, penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

Berdasarkan catatan BPS, terdapat lima provinsi termiskin di Indonesia per September 2022 berdasarkan persentasenya.

Posisi keduaditempati oleh Provinsi Papua barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen. Angka ini naik dari Maret 2022 yang mencapai 21,33 persen.

Provinsi termiskin ketigaditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2022, yakini 20,05 persen.

Posisi keempatadalah Provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin 16,23 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 15,97 persen.

Provinsi kelimaadalah Gorontalo, yakni 15,51 persen pada September 2022. Persentase penduduk miskin ini meningkat dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 15,42 persen.

Lebih lanjut, BPS mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.