livedrawtotomacau

Transformasi Naga yang Dipanggil

Bagaimana Nasib IKN Kalau Benar Prabowo Jadi Presiden, Cerahkah?******

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasionalnya kelak. Dan sekarang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count KPU menempatkan Prabowo-Gibran di urutan pertama pasangan yang mendapat perolehan suara terbanyak.

Bahkan dari hasil survei dan real count itu, mereka berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, kembali lagi ke IKN, pembangunan proyek ini merupakan salah satu upaya Jokowi mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketidakseimbangan secara geografis dan ekonomi yang selama ini cenderung terfokus di Pulau Jawa.

Gibran beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta, dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah Pemilu 2024 berakhir, atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Sebagai bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya.

Pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta partisipasi swasta.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani sempat mengatakan Prabowo bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya.

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Lantas bisakah janji itu direalisasikan?

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai proyek IKN masih berpotensi dilanjutkan kalau Prabowo jadi presiden. Namun, ada beberapa risiko besar yang mengintai. 

Salah satunya berkaitan dengan minat investor. Narasi Prabowo yang selama ini terkesan anti asing akan berdampak ke minat investor dari luar negeri ke IKN.

Kalau prediksi itu benar, pastinya pembangunan IKN hanya akan bertumpu ke investor dalam negeri dan BUMN.

Hal ini tentu akan berdampak besar. Berkaitan dengan BUMN saja misalnya, tentu peran besar di IKN akan berdampak juga ke APBN.

Pasalnya, seperti yang sudah-sudah BUMN selalu butuh tambalan modal dari negara untuk melaksanakan proyek pemerintah. Tambalan tentu tidak sedikit.

Nah, dengan berbagai 'janji mercusuar' Prabowo-Gibran, hal itu tentu akan membuat APBN jebol. Apalagi, Prabowo-Gibran juga punya janji melaksanakan program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang.

Program memerlukan anggaran sampai dengan Rp400 triliun. 

"Saya rasa beban APBN semakin berat karena IKN juga akan semakin banyak menggunakan APBN," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Tak hanya APBN katanya, dengan tiadanya investor yang masuk, IKN juga hanya jadi kota yang ramai ketika jam kerja saja. Selebihnya, IKN bisa menjadi kota mati, sehingga pengembangannya menjadi gagal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal merasa Prabowo bakal menepati janjinya dalam meneruskan kebijakan Jokowi, terutama untuk IKN.

Ia menilai Prabowo memiliki minat dan komitmen yang sama dengan Jokowi dalam hal ini. Kendati demikian, lanjut Faisal, jika Prabowo jadi presiden nanti, ia perlu membuktikan kepada investor dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar hingga relokasi penduduk ke IKN dengan baik.

"Karena investor itu wait and see, karena ingin melihat kepastian dari sisi kebijakannya ke depan, dan juga kepastian dalam hal bagaimana kesempatan progres pembangunan IKN yang sekarang," katanya.

"Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur dasar nya, kemudian juga nanti dalam hal, bukan hanya infrastrukturnya, tapi relokasi penduduknya, terutama ASN," sambung Faisal.

Faisal menerangkan investor yakin bahwa investasinya akan mendapatkan keuntungan melihat dari progres tersebut. Inilah yang membuat para investor wait and see. Sepanjang progresnya bagus dan cepat, keyakinan investor akan menjadi lebih tinggi.

Menurut dia, investor masih belum banyak yang menanamkan modal di IKN karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai dan belum ada penduduk. Padahal, beberapa investasi bergantung pada jumlah populasi yang ada.

"Misalkan untuk retail, untuk bangun supermarket, minimarket yang ada di situ, misalkan itu bergantung pada jumlah populasi yang ada di sana," tambah dia.

Faisal mengatakan persepsi anti-asing terhadap Prabowo bisa saja luntur nantinya jika pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan dengan efektif. Maka itu, Prabowo perlu membuktikan dengan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan keyakinan investor asing.

"Karena kan, ini kan semuanya belum dibuktikan, jadi artinya kalau ingin memang memberikan peluang bagi investor asing, atau meningkatkan keyakinan investor asing ya Prabowo memang harus membuktikan dari sisi eksekusi kebijakannya nanti." jelas dia.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sejatinya jagonya sudah menyiapkan berbagai kebijakan agar IKN bisa berjalan dengan baik dan mengundang banyak investor dengan memastikan bahwa tingkat populasi dan trafik di proyek itu lebih dari memadai.

Kebijakan itu diharapkan bisa membuat perputaran uang di proyek IKN besar. 

"Dengan demikian investor yakin IKN merupakan pasar besar bagi semua bentuk investasi dalam ekonomi kota," katanya.

Langkah lain, memangkas birokrasi dan berbagai hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi supaya investor mau masuk."

"Dan juga mempercepat pembangunan di wilayah pusat pemerintahan IKN, dan berbagai langkah lainnya," katanya.

mitos dan legenda kuno

Luhut Bongkar Praktik Culas Kementerian Lembaga Akali Produk Impor******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.

Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.

Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka. 

Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.

Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.

Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.

Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.

Potong menembus langit

Daftar Direksi dan Komisaris Baru BNI, Ada Orang Istana******

Menteri BUMNErick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Ada 'orang istana' hingga BUMN Jasa Raharja di susunan kepengurusan yang baru.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini (4/3), Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana ditunjuk sebagai komisaris.

Ia menggantikan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, yang diberhentikan dengan hormat.

Selain ada 'orang istana' jadi komisaris baru, RUPS juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebagai komisaris BNI.

Di jajaran direksi, Erick merombak banyak posisi. RUPS menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Ia digantikan oleh Putrama Wahju Setyawan, yang sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, Corina Leyla Karnalies diangkat menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Erick juga menunjuk Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Lihat Juga : Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

Lalu, Silvano Winston Rumantir diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Pengganti Silvano adalah Agung Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

Kemudian, Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal juga diberhentikan dengan hormat. Posisinya diisi Munadi Herlambang, yang sebelumnya menjabat Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

RUPS Tahunan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Ia digantikan I Made Sukajaya, yang sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

Daftar Komisaris BNI terbaru:

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pradjoto
Wakil Komisaris Utama Pahala Nugraha Mansury
Komisaris Independen Sigit Widyawan
Komisaris Askolani
Komisaris Independen Asmawi Syam
Komisaris Mohamad Yusuf Permana
Komisaris Independen Iman Sugema
Komisaris Independen Septian Hario Seto
Komisaris Independen Erwin Rijanto Slamet
Komisaris Fadlansyah Lubis
Komisaris Robertus Billitea

Daftar Direksi BNI terbaru:

Direktur Utama Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan
Direktur Digital & Integrated Transaction Banking Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur Enterprise & Commercial Banking I Made Sukajaya
Direktur Finance Novita Widya Anggraini
Direktur Risk Management David Pirzada
Direktur Institutional Banking Munadi Herlambang
Direktur Network & Services Ronny Venir
Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies
Direktur Human Capital & Compliance Mucharom
Direktur Technology & Operations Toto Prasetio
Direktur Wholesale & International Banking Agung Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Prabowo Pede Bisa Kerek Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen 5 Tahun Lagi******

Prabowo Subianto optimis ia bisa mengerekpertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam 4 hingga 5 tahun ke depan jika terpilih menjadi presiden.

Calon presiden nomor urut 2 tersebut mengatakan rakyat Indonesia harus makmur dan sejahtera. Ia menegaskan pemimpin di negara manapun kudu punya cita-cita menyejahterakan warganya.

"Pada dasarnya, saya secara pribadi yakin bahwa kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Estimasi saya adalah dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan (ekonomi) sampai 8 persen atau bahkan lebih besar lagi," ucap Prabowo dalam Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan dirinya butuh masukan dari sejumlah pihak tentang bagaimana meningkatkan tax ratio tersebut.

"Bukan berarti kita perlu menaikkan pajak, tapi dalam hal ini kita perlu memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Dan saya pikir ini bisa dilakukan," jelasnya.

"Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand, maka kenaikan 6 persen dari US.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan, mencapai US miliar," tambah Prabowo.

Usai acara, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia harus berkolaborasi demi mencapai target-target yang telah ditentukan.

Selain menggalakkan kolaborasi, Menteri Pertahanan Prabowo berjanji akan meneruskan keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : Cerita Prabowo Pernah Punya Utang di Bank Mandiri

"Pendekatan kita di Indonesia adalah kolaborasi, kerja sama ekonomi, yang besar, menengah, kecil, koperasi, pedagang pasar, petani, nelayan, ini kerja sama yang baik. Kalau ini kuat, yang bawah berdaya, kemampuan daya beli daya mereka kuat. Karena itu kita harus sepakat dan sudah sepakat kita harus hilangkan kemiskinan," tegas Prabowo.

"Kita harus kerja keras. Banyak negara butuh 50 tahun, 60 tahun, ada negara yang cepat, tapi kita akan terus yang sudah dirintis presiden-presiden terdahulu, yang dikerjakan Pak Jokowi kita teruskan," tutupnya.

Ini bukan pertama kalinya Prabowo sesumbar bisa mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Saat masa kampanye Januari lalu, ia menyatakan hal serupa.

Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai minimal 8 persen jika ia terpilih dalam Pilpres 2024.

"Saya optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita, sasaran saya bila menerima mandat, saya harus mencapai pertumbuhan 8 persen minimum," katanya di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Rabu (31/1).

Prabowo mengatakan capaian ekonomi di era Presiden Jokowi akan menjadi fondasi baginya. Menurutnya, era pemerintahan Jokowi mencapai prestasi yang baik. Hal itu dilihat dari tingkat inflasi yang terkendali.

"Tingkat inflasi menurut pengetahuan saya, adalah yang terendah sepanjang sejarah RI," katanya.

Namun, ia mengatakan orang Indonesia cenderung kurang menghargai prestasi Jokowi tersebut. Padahal katanya, tingkat inflasi Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara lain, termasuk Argentina yang mencapai 150 persen.

"Sifat bangsa Indonesia kadang-kadang diberi karunia kurang begitu menghargai gitu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

pacar sekretarisku

Kemendagri Sebut Banyak PNS Main 4 Kaki ke Peserta Pemilu Demi Jabatan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang main 4 kaki memepet peserta pemilihan umum (pemilu) demi jabatan saat pesta demokrasi dan Pilpres 2024 kemarin.

Ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro. Mulanya, ia membagi tiga kelompok PNS yang eksis selama ini.

Pertama, mereka yang bekerja secara profesional. Suhajar menegaskan kelompok ini akan bekerja demi menjaga birokrasi yang profesional.

"Sebagian (kelompok kedua) pegawai negeri itu merasa macam kurang nyaman, mempunyai obsesi masuk ke sebelah. Yang ini-ini (PNS) akan tergoda, walaupun dia belum lepas dari pegawai negeri, dia mulai main-main gitu loh. Dia mulai dukung si A, si B. Ini terjadi di semua lapisan, bukan hanya di daerah, di eselon I juga terjadi," ungkapnya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

"Jadi ada yang main, kakinya cuma 2 dipasang 4 juga ada itu, tambah-tambah... Dan melakukan perjanjian-perjanjian tak tertulis dengan calon-calon (peserta pemilu), 'Besok kalau bapak menang saya jadi apa pak?. 'Ya pokoknya kau pilih saja mau jabatan yang mana'. Gitu kalimatnya," sambung Suhajar.

Ketiga, ada PNS yang tak jelas alias wait and see. Menurutnya, kelompok ini harus diberikan contoh yang tepat agar lebih yakin dalam bekerja sebagai abdi negara.

Terlepas dari itu, Suhajar tak mempermasalahkan jika ada PNS yang mau berpaling menjadi anggota partai politik (parpol). Namun, Kemendagri menegaskan orang tersebut harus dengan jantan mengajukan pengunduran dirinya sebagai PNS.

Sekjen Kemendagri Suhajar menyebut sudah banyak PNS yangresigndemi menjadi anggota parpol. Ia mencontohkan ada rekan dari Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo hingga Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Andi Kriarmoni yang resigndari PNS demi menjadi pejabat politik.

"Banyak kok pegawai negeri yang mundur, kawan Pak Muhadam sudah berapa yang mundur nih, ada kan? Jadi pejabat politik dia, hah 3 orang? Kawan Pak Andi ini ada yang mundur kan? 4 orang?" ungkapnya.

"Jadi, adik-adik yang masih muda merasa kalau begitu lebih enak (menjadi anggota parpol), ya memang lebih enak jadi partai kalau kekuasaan, tapi dosanya juga lebih besar nanti. Di Padang Mahsyar besok diminta pertanggungjawaban nomor satu itu kelompok partai, kedua baru birokrasi," tandas Suhajar.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

BRI Microfinance Outlook 2024 Siapkan Pembicara dari ADB dan Harvard******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2024 pada Kamis (7/3). Acara ini akan menghadirkan dua pembicara kunci yang merupakan ahli di bidang keuangan mikro dan pembangunan ekonomi, yaitu Country Director for Indonesia dari Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga, dan Research Affiliate at Harvard University, Beatriz Armendariz.

Melansir dari keterangan tertulis, ADB memiliki visi untuk mendorong inklusi keuangan di negara negara Asia yang sejalan dengan pembahasan pada BRI Microfinance Outlook 2024. Oleh karena itu, kehadiran Jiro yang akan berbicara mengenai 'Fostering Inclusive Growth Worldwide: Strategies for Equal Economic Opportunities' sangat tepat.

Dalam paparannya, ia akan membagikan pengalaman danbest practicedari berbagai negara di dunia yang berhasil menciptakan perekonomian yang inklusif melalui program dan kebijakan yang tepat.

Pada tahun ini, BRI Microfinance Outlook 2024 mengusung tema 'Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth'. Tema terkait inklusi keuangan ini diangkat karena dalam tiga dekade terakhir sejak 1993, Indonesia telah berada dalam kelas negara berpendapatan menengah.

Gill & Kharas (2007) menyebut kondisi ini sebagai jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yaitu situasi di mana suatu negara bertahan dalam kelas pendapatan menengah pada waktu yang lama dan gagal untuk menuju negara berpendapatan tinggi.

Terdapat beberapa aspek pembangunan yang cenderung mandek, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kisaran 5 persen per tahun, pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15 persen, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang relatif rendah, kontribusi industri yang cenderung menurun, dan tingkat kemiskinan ekstrem yang persisten di angka 1,7 persen (LPEM FEB UI, 2023).

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa karena peran krusial inklusi keuangan tersebut perseroan menetapkan visi untuk menjadi 'The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion' pada 2025.

"Salah satu visi 'Champion of Financial Inclusion' ini dimiliki BRI karena perusahaan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkat dalam hitungan tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Melalui visi ini, BRI sebagai grup perbankan berupaya menjadi institusi jasa keuangan yang berperan dalam peningkatan serta perluasan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat. Penciptaan nilai itu bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga berupa kontribusi sosial terhadap lingkungan.