erek erek 2d 39

voucher eiger 878Jutaan kata 971807Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek 2d 39》

MIND ID resmi akuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia******

Kita akan tandai bahwa Pemerintah Indonesia melalui MIND ID menjadi pemegang saham terbesar dari PT Vale Indonesia. PT Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia yang juga memiliki pengelolaan ESG (environmental, social,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui holdingBUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

 Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan serangkaian perjanjian definitif dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Jakarta, Senin.

 Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang saham Vale Indonesia sebesar 34 persen. Adapun, harga divestasi saham Vale tersebut, yakni Rp3.050 per saham.

 Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.

 "Kita akan tandai bahwa Pemerintah Indonesia melalui MIND ID menjadi pemegang saham terbesar dari PT Vale Indonesia. PT Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia yang juga memiliki pengelolaan ESG (environmental, social, and governance) yang baik," kata Luhut dalam acara penandatanganan tersebut.

 Luhut menekankan bahwa selesainya proses divestasi tersebut merupakan pertanda penting dalam program hilirisasi nikel.

 "Hal ini juga menjadi pertanda penting dalam program hilirisasi nikel Indonesia ke depannya, terutama untuk mensuplai kebutuhan nikel kepada pasar Eropa dan Amerika Serikat," ucap Luhut.

 Selain itu, kata dia, dengan rampungnya proses divestasi tersebut maka syarat bagi Vale untuk bisa memperpanjang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan (IUPK) telah terpenuhi.

 "Saya juga minta kepada semua teman-teman kementerian untuk memastikan pengembangan hilirisasi berjalan secara menguntungkan dan ini harus ada dalam kewajiban IUPK-nya," ucap Luhut.

 "Dan juga saya terakhir minta kepada teman-teman menteri, semua perizinan yang masih belum keluar segera diselesaikan. Terutama IUPK bisa dikeluarkan dalam minggu ini sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera. Ini saya pikir penting, buat kita Indonesia harus terkenal transparan," lanjutnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pastikan program hilirisasi di Vale tetap berjalan

Baca juga: Menteri ESDM ungkap divestasi saham Vale Indonesia sudah disepakati

Baca juga: Arya: Pemegang saham mayoritas Vale bisa tentukan sosok direksi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Program bajak sawah gratis Tanah Datar sasar 4.400 hektare pada 2024******

Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare

Batusangkar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menargetkan Program Bajak Sawah Gratis bisa menyasar 4.400 hektare lahan petani pada tahun 2024. "Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare," kata Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Wel Embra di Batusangkar, Selasa. Ia menjelaskan, dari target yang ditetapkan itu diperkirakan bisa memberikan manfaat kepada sekitar 10 ribu orang petani di Tanah Datar. "Kita berharap dengan program ini petani bisa terbantu, dan hasil panen di Tanah Datar bisa meningkat," katanya. Ia menyebutkan, Program Bajak Sawah Gratis adalah salah satu program unggulan di bawah kepemimpinan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak program tersebut diluncurkan di Sawah Pincuran Jambu, Jorong Sitakuak, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab pada Februari 2022, sebagian besar petani di daerah itu telah merasakan manfaatnya. "Sejak program itu diluncurkan total sebanyak 16.303 orang petani penggarap di Tanah Datar telah menikmati manfaatnya dari rentang waktu 2022-2023," katanya. Dia mengatakan, jika menghitung jumlah keseluruhan petani yang ada di Kabupaten Tanah Datar memang belum semuanya terlayani layanan bajak sawah gratis. Namun secara capaian, layanan bajak sawah gratis selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 program layanan bajak sawah gratis mencapai 4.204,49 hektare lahan dari 4.200 hektare target yang ditetapkan atau sebesar 100,11 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon sebanyak 8.028 orang. Kemudian meningkat pada 2023 menjadi 4.311,38 hektare lahan dari 4.300 target atau sebesar 100,26 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon 8.275 orang. Ia menyebut dalam mendukung terlaksananya layanan bajak sawah gratis ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah daerah, yaitu dengan membentuk tiga pola layanan dan membentuk tim Brigade Alsintan.
Pertama pola satu, yaitu alat mesin pertanian (Alsintan) dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis (mesin, BBM, dan upah bajak) ditanggung oleh pemerintah daerah. Pada pelaksanaan tahun 2022 pola satu diminati sebanyak 787 pemohon dan 644 pemohon di tahun 2023. Pola dua, yaitu Alsintan disediakan oleh kelompok tani dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah. Pola ini pada tahun 2022 diminati oleh sebanyak 7.231 pemohon, dan 7.615 pemohon pada tahun 2023. Pola dua paling banyak diminati dengan memanfaatkan mesin yang telah ada pada masyarakat dan pembiayaan ditanggung oleh Pemda.
"Artinya program layanan bajak sawah gratis tidak membunuh mata pencarian masyarakat yang telah memiliki mesin, justru memaksimalkan mesin yang telah ada tersebut," katanya. Terakhir pola tiga, yaitu Alsintan disediakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh kelompok tani (peminjaman alsintan). Tidak sampai di situ, selain layanan bajak sawah gratis pemerintah daerah juga memberikan kemudahan bagi para petani maupun kelompok tani yang memiliki mesin alsintan untuk perawatan dan perbaikannya. Kemudahan itu juga diberikan secara gratis yang disebut dengan "gebetan manis" (Gerakan Bengkel Alsintan dan Mekanisme Pertanian Gratis). Sejak diluncurkan di Gedung Serba Guna Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara September 2023, program tersebut telah banyak dinikmati masyarakat.*

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：togel oregon 3 paito、danafix ojk、area slot bonus new member

Terkait：situs judi slot yang gacor、situs slot pasti bayar、buku mimpi menangis、run113、pinjol yang pasti acc、prediksi togel washington、keju4d、slot asli maxwin、bandar togel、gitartogel

---

---

bab terbaru：slot games login（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08