manis 888 slot

Tur Santo

Pengguna Angkutan Umum Tembus 3,9 Juta Orang Sampai H******

Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pengguna angkutan umum di masa mudik Idulfitri 2023 mencapai 3.953.352 orang.

Angka itu merupakan jumlah pengguna angkutan umum di semua moda sepanjang H-8 sampai dengan H-3 atau Rabu lalu (19/4).

Jumlah tersebut juga meningkat 1,69 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022 lalu yakni sebanyak 3.887.615 orang.

Didominasi penumpang angkutan udara yaitu sebanyak 275.231 orang atau 32,64 persen dari total pengguna angkutan umum.

Moda dengan jumlah penumpang tertinggi berikutnya adalah angkutan jalan (189.192 orang atau 22,43 persen), angkutan kereta api (161.748 orang atau 19,18 persen), angkutan penyeberangan (136.414 orang atau 16,18 persen), dan angkutan laut (80.758 orang atau 9,58 persen).

Pengguna angkutan umum pada H-3 Idulfitri 2023 meningkat 83,59 persen dibanding hari normal. Akan tetapi, menurun 11,67 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022.

Pengguna angkutan umum pada Rabu (19/4) juga lebih sedikit dibanding Selasa (18/4) yang mencapai 923.767 orang.

"Berdasarkan data sementara, dari H-8 hingga H-3 kemarin, jumlah pergerakan penumpang angkutan umum tertinggi terjadi di hari Selasa 18 April atau H-4 yaitu sebesar 923.767 orang," ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat siaran pers, Kamis (20/4).

Kendaraan pribadi meningkat

Kemenhub mencatat pergerakan kendaraan mobil yang keluar Jakarta pada H-3 kemarin meningkat cukup tajam, yaitu sebanyak 300.568 kendaraan atau meningkat 61,61 persen dibanding hari normal.

Sebanyak 106.970 kendaraan di antaranya keluar melalui jalan arteri dan 217.441 kendaraan keluar melalui jalan tol.

"Berdasarkan data sementara, H-3 kemarin merupakan puncak tertinggi pergerakan kendaraan mobil yang keluar Jakarta. Jumlah ini meningkat. Diprediksi lonjakan kendaraan masih akan tinggi pada hari ini hingga Sabtu besok," tutur Adita.

Jumlah sepeda motor yang keluar dan masuk Jabodetabek pada H-3 kemarin juga mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebanyak 685.719 kendaraan. Mmeningkat 80,53 persen dibanding hari normal.

Penguasa Misteri

PUPR Pastikan Jalur Pantura Jateng Tanpa Lubang Saat Mudik Lebaran******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan jalur pantura di Jawa Tengah sudah tak ada lubang sehingga aman dilewati untuk arusmudik Lebaran.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIY Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyebut bila penutupan semua lubang jalan di sepanjang jalur pantura Jawa Tengah telah diselesaikan sejak Minggu (16/4) kemarin.

"Prioritas kita di titik-titik black spot, yang berlubang-lubang, bergelombang dan sering jadi penyebab kecelakaan. Mulai hari ini sudah kita pastikan jalan di sepanjang pantura Jateng tanpa lubang", ungkap Wida saat meninjau jalur Pantura di kawasan Gringsing, Batang, Senin (17/4).

Direktur Lalu-Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan bila jalur pantura masih dijadikan jalur mudik mereka yang menggunakan sepeda motor. Untuk itu, pemudik dengan sepeda motor diwajibkan untuk selalu menjaga keselamatan dirinya.

"Kita cek tadi sudah ditambal. Titik-titik lokasi lubang yang kita tunjukkan juga sudah ditutup. Ini penting karena jalur pantura masih digunakan pemudik sepeda motor," ujar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Mudik Naik Kereta Api, Berapa Biaya Kelebihan Bagasinya?******

Kelebihan bagasi penumpang kereta apibisa terjadi saat mudik. Terlebih, pemudik kerap membawa oleh-oleh saat pergi maupun kembali dari kampung halaman.

Bagi pemudik, biaya kelebihan bagasi perlu diperhatikan. 

Lantas, berapa biaya kelebihan bagasi saat naik kereta api?

"Bagasi yang melebihi berat dan/atau ukuran sebagaimana dimaksud, sampai dengan setinggi-tingginya 40 kg atau dengan volume 200 dm3 (dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 60 cm), diperbolehkan dibawa dengan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk ekstra," ujar Eva dalam keterangan resmi, Jumat (21/4).

Ia merinci biaya tambahan atas bagasi yaitu untuk kelas eksekutif Rp10 ribu per kg, kelas bisnis Rp6.000 per kg dan kelas ekonomi Rp2.000 per kg.

Selain itu pelanggan KA tidak boleh membawa barang-barang tertentu di dalam bagasi kereta api, di antaranya barang yang mudah terbakar, senjata api/ senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya, benda atau barang yang berbau menyengat serta hewan peliharaan.

"Pelanggan KA yang akan bepergian menggunakan jasa layanan KAI juga diimbau agar datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA-nya,"ujarnya.

Hingga kini, KAI telah menjual hampir 2,5 juta untuk keberangkatan pada masa angkutan Lebaran 2023.

Mengutip data KAI yang dihimpun hingga Jumat (21/4) pagi pukul 07.00 WIB, tiket kereta jarak jauh terjual 2.492.562 tiket atau 81 persen dari total keseluruhan yang disediakan yaitu 3.065.404 tiket.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

H+1 Lebaran, 47 Ribu Orang Menyeberang dari Bakauheni ke Merak******

PTASDP Indonesia mencatat 47.405 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak per 23-24 April 2024 atau H+1 Lebaran 2023.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengungkapkan data itu berasal dari catatan Posko Bakauheni yang dipantau selama 24 jam. Menurutnya, kapal yang beroperasi untuk mengangkut pemudik dari Sumatera ke Jawa ada sejumlah 29 unit.

"Realisasi total penumpang mencapai 47.405," ujar Shelvy dalam keterangannya, Senin (24/4).

Selanjutnya, perusahaan melaporkan total seluruh kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera pada H+1 tercatat ada 10.045 unit.

Menurutnya, sudah ada lebih dari 450 orang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak. Data itu berasal dari pantauan selama H-10 hingga H+1 arus mudik di dua pelabuhan tersebut.

"Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 464.104 orang. Sedangkan kendaraan tercatat 89.807 unit," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Sistem yang akan diperbaiki

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]