slot skywind terbaru

Perburuan protagonis tanpa batas

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Q menghancurkan langit

Impor RI dari Israel Melesat 80 Persen Jadi Rp708 M di 2022******

Indonesia tidak mau mengakui Israelsebagai suatu negara di Dunia. Namun, ternyata masih membutuhkan sejumlah barang dan mengimpor dari negara tersebut.

Hal ini tercermin dari masih adanya hubungan dagang dengan Israel. Bahkan, setiap tahunnya Indonesia mengimpor sejumlah barang dari Israel dengan nilai mencapai juta dolar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima CNNIndonesia.com, pada April 2023 ini saja nilai impor dari Israel mencapai US,19 juta. Meski mengalami penurunan dibandingkan April 2022 maupun Maret 2023, tapi jumlahnya tetap besar.

Sedangkan, sepanjang 2022 lalu mencapai US,8 juta, atau meningkat 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/yoy). Beberapa komoditas yang diimpor adalah alat pemanas dan pendingin, penerima sinyal, mesin dan alat listrik pada tahun lalu.

Setidaknya ada 11 komoditas lebih yang dibutuhkan Indonesia dari Israel. Komoditas yang paling besar di impor pada April 2023 adalah pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas dengan nilai US9,18 ribu.

Kedua, ada komoditas bromida dari natrium atau kalium senilai US7,35 ribu. Naik dibandingkan nilai impor Maret 2023 yang sebesar US4,9 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Ketiga, komoditas konduktor listrik yang belum dipasang dan tidak digunakan untuk telekomunikasi, karet, plastik/kertas senilai US2,91 ribu.

Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel. Namun, masih memiliki hubungan dagang, hingga pariwisata.

Bahkan, Indonesia sudah tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara sejak Tel Aviv tersebut mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara berdaulat pada 1948.

Harta Keluarga Istri Jelek

Uji Coba LRT Jabodebek Dimulai Hari Ini******

Masa uji coba (trial run) moda transportasi LRT Jabodebek dijadwalkan mulai hari ini (15/5).

Manajer Humas LRT Kuswardoyo mengatakan uji coba ini akan dilakukan oleh pihak LRT tanpa mengikutsertakan masyarakat.

"Untuk hari ini, dimulai trail run secara resmi tanpa penumpang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

"Untuk uji coba bersama masyarakat baru dimulai 12 Juli nanti dan rencananya gratis," imbuhnya.

Kuswardoyo menjelaskan trial run ini adalah tahap uji coba LRT Jabodebek seperti saat beroperasi nanti. Salah satu tujuannya, untuk memastikan bahwa LRT siap beroperasi ke depannya tanpa ada kendala atau terjadi kondisi yang tidak diinginkan, seperti gangguan operasional.

Lihat Juga : Rekomendasi SahamDeretan Saham Cuan Pekan Ini: Transportasi hingga Kesehatan

Misalnya, bila ada kendala, maka LRT bisa langsung melihat apa penyebab dan bagaimana cara untuk mengatasi kondisi tersebut. Itu lah sebabnya, saat ini uji coba belum menyertakan penumpang.

"Intinya semua kondisi normal dan tidak normal kita simulasikan dan kita coba penanganannya. Itulah sebabnya belum menyertakan masyarakat saat kegiatan ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan industri militer

KompasTV Soal Digugat Video Kereta Cepat: Ancaman Pers Gaya Baru******

Redaksi KompasTV dan Kompas.com digugat seorang YouTuberkarena mengunggah di akun YouTube masing-masing berita tentang utang Kereta CepatIndonesia China (KCIC) yang membengkak Rp8,5 triliun.

Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi mengatakan youtuber tersebut meminta Kompas membayar Rp1,3 miliar.

"Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai Rp200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp1,3 miliar dan itu diketahui pihak PT KCIC. Menurut PT KCIC, youtuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 content creator binaan PT KCIC, " ujar Rosi dalam keterangannya, Kamis (11/5).

Rosi menambahkan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah dilakukan sejak April lalu, termasuk dengan berkomunikasi dengan PT KCIC dan YouTube. KompasTV juga berdiskusi dengan dengan Forum Pemred, AJI, dan Dewan Pers.

"Sebetulnya urusan kami sudah selesai. Akun Youtube KompasTV juga sudah tidak dalam ancaman hangus. Tapi kami melihat ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers gaya baru dengan menggunakan global platform dalam hal ini YouTube," katanya.

Rosi mengatakan kejadian ini harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kemerdekaan pers di era digital. Kejadian ini dikhawatirkan bisa menimpa redaksi media lainnya di waktu mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Sesal Dewan Pers

kaisar naga merah

Produk UMKM Binaan PLN Laris di KTT ASEAN: Diborong Erick hingga Sandi******

Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT PLN (Persero) laris manis pada gelaran Small-Medium Enterprises (SMEs) Hub yang merupakan rangkaian kegiatan pendukung dari KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.

Produk-produk berupa kerajinan tangan, kopi, tenun, hingga souvenir dari binaan Rumah BUMN Bajawa dan Rumah BUMN Ende ini diborong para pembeli, termasuk sederet menteri.

Mulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo. Mereka antusias mencoba dan membeli beragam produk unggulan yang telah tembus pasar internasional tersebut.

Terkait gelaran ini, Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Menurutnya, kehadiran UMKM merupakan ujung tombak dari fondasi perekonomian Indonesia.

"UMKM itu ujung tombak dari fondasi ekonomi kita, tetapi mereka tidak mungkin dilepas sendiri. Karena itu kita di BUMN fokus untuk bersinergi dengan semua kementerian dan pemerintah daerah untuk pembiayaan, pembinaan, dan menciptakan pasar," kata Erick.

Untuk itu, Erick mengatakan, Kementerian BUMN bersinergi dengan berbagai pihak terus melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar naik kelas. Di antaranya, melalui berbagai program seperti kredit usaha rakyat (KUR), Rumah BUMN dan lainnya.

"Ini bukti nyata bahwa memang kita hadir, tetapi pembiayaan nggak cukup kalau tidak ada pendampingan. Banyak kementerian, ada Kemenpora, Pak Teten (Kementerian Koperasi dan UMKM), kami dari BUMN, Kementerian Perdagangan juga mendampingi mereka supaya kualitasnya lebih bagus," ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menjadi salah satu menteri yang turut membeli produk UMKM binaan PLN dalam acara side event KTT ASEAN 2023, SMEs Hub. (Foto: Arsip PLN).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, KTT ASEAN ke-42 menjadi salah satu ajang untuk mendukung pengembangan UMKM serta mengenalkan berbagai produknya lebih luas.

Menurut dia, hal ini membuktikan PLN tak hanya berkomitmen pada kelistrikan tetapi juga memberikan dukungan bagi UMKM untuk bisa mandiri secara ekonomi.

"Ajang KTT ASEAN ini juga menjadi momentum promosi produk UMKM lokal binaan PLN untuk terus berkembang dan memasarkan produknya sehingga bisa dikenal lebih luas tak hanya nasional tetapi juga global," ujar Darmawan

Darmawan menjelaskan, pelaku UMKM yang terlibat juga telah melalui kurasi yang ketat. Sehingga, dia memastikan UMKM binaan PLN yang tampil dalam gelaran KTT ASEAN mempunyai produk yang berdaya saing.

"Tentunya kami turut berbangga produk UMKM binaan kami bisa berkontribusi dalam side event KTT ASEAN. UMKM yang kami bawa ke Labuan Bajo ini sudah kami kurasi dan merupakan UMKM yang memiliki produk berdaya saing tinggi sehingga dapat hadir dalam event sebesar ini," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN akan terus melanjutkan komitmennya dalam pengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat. Upaya PLN ini merupakan komitmen perseroan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLN akan terus memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Kami harap dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar," kata Darmawan.

Selain itu, PLN juga telah menyediakan wadah khusus bagi pelaku UMKM melalui fitur marketplace dalam aplikasi PLN Mobile. Fitur ini merupakan inovasi dari PLN untuk pelaku UMKM agar dapat memasarkan serta mempromosikan produknya secara digital. Melalui fitur ini, PLN mengakselerasi pengembangan UMKM.

"Dengan jumlah downloader yang kini mencapai lebih dari 39 juta, PLN Mobile dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara digital," pungkas Darmawan.

Su Xian'er Han Jin

Asa Jokowi dan 'Tangan Besi' Luhut Demi Percepat Investasi IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menggantungkan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Kali ini, percepatan investasi IKN jadi amanah baru yang harus dipikul Luhut usai ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembentukan satgas ini untuk meningkatkan koordinasi antara badan otorita dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam percepatan investasi calon ibu kota baru Indonesia itu.

Bambang menyebut sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest/LOI) yang diterima Otorita IKN. Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menambahkan satgas yang dipimpin Luhut hadir untuk memperkuat sinergi khususnya demi percepatan investasi di IKN.

"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja, dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Alasan Harga Telur Ayam Mahal, Imbas Pakan Sampai Nasi Bungkus Caleg

Jabatan baru ini menambah daftar 'amanah' yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves.

Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.

"Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Peternak Duga Nasi Bungkus Caleg Ikut Picu Kenaikan Harga Telur

Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.

Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di RI.

Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.

"Ya mungkin karena gak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya," katanya.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyebut Jokowi malah menambah beban kerja Luhut. Padahal, tidak ada jaminan sang Menko Marves itu bisa membawa investor masuk ke Indonesia.

Nirwono mengatakan investor swasta belum tentu mau terlibat langsung dalam pembangunan IKN di 2023 dan 2024 ini. Ia menyinggung meski ada ratusan LOI, belum ada satu pun realisasi konkret karena para calon investor masih menunggu kepastian selepas 2024.

"Ini menunjukkan kekurangpercayaan terhadap kinerja Badan Otorita IKN, di mana sudah ada bagian yang mengurusi soal investasi tersebut. Ini akan membuat dualisme pengurusan investasi yang justru akan membingungkan calon investor di IKN, pemborosan anggaran, dan ketidakefektifan sistem kerja," kritik Nirwono.

"Pak Jokowi menunjukkan ketergantungannya terhadap Pak Luhut yang belum tentu mampu membuat investor segera langsung membangun sekarang, meski sudah membuat LOI dengan BOIKN. Pak Jokowi belum berhasil meyakinkan calon investor maupun investor yang sudah membuat LOI untuk benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN," sambungnya.

Realisasi investasi IKN lambat atau belum waktunya masuk?