a1sbobet365

situs judi slot mudah menang 289Jutaan kata 689149Orang-orang telah membaca serialisasi

《a1sbobet365》

Mengintip Dana Desa di Papua di Tengah Dugaan untuk Beli Senjata KKB******

Dana Desa di Papua diduga disalahgunakan untuk membeli senjata oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Fakta itu disampaikan Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Donny Charles Go. Ia mengatakan fakta diketahui saat Polri sedang melakukan razia dan menangkap pelaku pembawa senjata api serta amunisi.

Berdasarkan pemeriksaan, kata Donny, pelaku mengaku mendapatkan kedua benda itu dengan cara membeli dari tersangka lain yang telah lebih dulu diproses hukum.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua daerah yang menjadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.

"Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu di Manokwari, 28 Oktober 2022.

Romylus menegaskan Dana Desa sama sekali tidak dibenarkan jika mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Ia juga menuturkan polisi sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Lalu sebenarnya berapa Dana Desa yang mengalir ke daerah itu?

Berdasarkan data Kementerian Desa (Kemendes), Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 ke Provinsi Papua menyentuh Rp4,79 triliun untuk 5.411 desa. Tercatat sudah 98,42 persen penyaluran Dana Desa terealisasi.

Sementara itu, Kemendes PDT mencatat Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp1,36 triliun yang terbagi ke dalam 1.742 desa. Realisasinya sudah menyentuh 97,42 persen.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, berikut rincian dana desa yang di beberapa daerah rawan konflik:

1. Maybrat, Papua Barat

Di Maybrat pernah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh 50 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menggunakan senjata tajam secara tiba-tiba dalam gelap.

Empat orang meninggal dunia imbas insiden tersebut, yakni atas nama Lettu Chb Dirman, Serda Ambrosius, Praka Dirham, dan Pratu Zul Ansari.

TNI yang menginvestigasi insiden penyerangan itu menangkap dua orang yang diduga terlibat. Mereka diduga anak buah kelompok separatis pimpinan Manfet Fatem yang merupakan DPO kasus pembunuhan.

Berdasarkan data Kemenkeu, Maybrat mengantongi dana desa sebesar Rp182 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar Rp120 miliar, alokasi formula Rp52,87 miliar, alokasi afirmasi Rp1,26 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp8,14 miliar.

Sedangkan pada tahun ini Maybrat tercatat menerima dana desa sebesar Rp182,29 miliar.

[Gambas:Video CNN]

2. Kali Braza, Yahukimo, Papua

KKB pernah membunuh dua pekerja pembangunan jembatan dari PT Indo Papua bernama Rinaldo Raturoma dan Dedi Imam.

Aksi keji itu terjadi di sekitar jembatan Kali Braza, Kabupaten Yahukimo. Saat itu, mereka dihadang oleh KKB ketika hendak mengantar masyarakat ke Kali Yegi. Mobil yang dikendarai korban diduga dibakar oleh para pelaku usai dibunuh.

Yahukimo tercatat mengantongi dana desa Rp427 miliar pada tahun lalu. Rinciannya adalah alokasi dasar Rp263,42 miliar, alokasi formula Rp138,20 miliar, alokasi afirmasi Rp12,04 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp13,77 miliar.

3. Dekai, Yakuhimo, Papua

Selain di Kali Braza, konflik juga terjadi di Distrik Dekai, Yakuhimo. Serangkaian kontak senjata dan pembakaran rumah warga yang diduga melibatkan kelompok separatis terjadi jelang peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia.

Penyerangan diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Tenius Gwijangge yang bermarkas di Kabupaten Nduga. Aksi itu kemudian dibenarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Yahukimo tahun ini tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp427,45 miliar. Sedangkan Dekai mendapatkan dana desa Rp1,1 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar sebesar Rp788 juta dan alokasi formula Rp319 juta.

4. Ilaga, Puncak, Papua

Wilayah Distrik Ilaga menjadi salah satu lokasi yang sering terjadi kontak senjata antara aparat dengan KKB. Warga sipil sering diungsikan jika baku tembak pecah.

Fasilitas umum seperti Puskesmas hingga gedung sekolah sempat menjadi target pembakaran oleh KKB sepanjang Mei 2021 lalu. Tercatat, beberapa bangunan yang dirusak seperti gedung SD Mayuberi, rumah dinas guru, Puskesmas, Jembatan Kimak, Jalan Tagaloa, hingga Jalan Wuloni Pintu Angin.

Distrik Ilaga berada di Kabupaten Puncak yang menerima dana desa sebesar Rp190 miliar. Alokasi dasar untuk Puncak mencapai Rp108,40 miliar, alokasi formula sebesar Rp65,04 miliar, alokasi afirmasi Rp8,77 miliar, dan alokasi kinerja menyentuh Rp8,08 miliar.

Angka dana desa yang diterima Kabupaten Puncak tahun ini tak beda jauh, yakni di kisaran Rp190 miliar.

5. Pegunungan Bintang, Papua

Kelompok separatis menyerang Kantor Polisi Sub Sektor Oksamol, Pegunungan Bintang pada Mei 2021. Buntutnya, Kapolsubsektor Briptu Mario Sanoy meninggal dunia.

Mario saat itu berada di kantor polisi seorang diri. Sekitar pukul 01.330 WIT, ada enam orang tak dikenal yang menyantroni tempat kejadian perkara. Mereka diduga membunuh Mario dan mencuri senjata api di kantor tersebut.

Berdasarkan data Kemenkeu, Kabupaten Pegunungan Bintang mengantongi dana desa sebanyak Rp231,67 miliar di 2023. Jika ditotal secara keseluruhan dengan dana alokasi umum hingga dana otonomi khusus, Pegunungan Bintang mengantongi Rp1,25 triliun.

6. Beoga, Puncak, Papua

Baku tembak antara aparat dengan KKB pernah terjadi di Distrik Beoga, Puncak, Papua pada April 2021. Akibatnya, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha meninggal dunia.

Penjagaan dan pengejaran terhadap KKB dilakukan secara masif selepas penembakan perwira tinggi TNI berpangkat Jenderal itu. Bahkan, beberapa saat setelah kematian Kabinda, pemerintah langsung menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Puncak tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp190 miliar per 2023. Namun, wilayah di Papua ini mendapatkan Rp1,32 triliun dari keseluruhan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, hingga dana desa.

Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik kebijakan ekspor pasir lautyang diizinkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai izin ekspor pasir laut itu bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak beradab dan sudah kuno.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," ujar Dani dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube KNTI, Minggu (11/6).

"Agar penggunaan diksi yang disampaikan pemerintah, terutama KKP, itu memiliki posisi yang jelas. Jangan menganggap rakyat ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional yang pernah menjadi (tempat) praktik eksploitasi pasir laut itu gak ngerti dampak yang terjadi," kata Dani.

"Sudah saatnya (pemerintah) mengakui, jangan buat istilah-istilah yang akan membuat mereka bodoh sendiri," imbuhnya.

Ia juga curiga dengan perumusan PP tersebut yang dinilai senyap tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Dani mengatakan pengerukan dan ekspor pasir laut bertentangan dengan niat pemerintah yang menggemakan hilirisasi demi menambah nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa besar tingkat kerahasiaan PP ini? Jika ini adalah wujud kebijakan publik, seharusnya melibatkan rakyat," katanya.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran berpendapat kaum oligarki dan kapitalis diuntungkan dalam beleid baru pemerintah tersebut.

Ia mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut aturan tersebut prematur. Zulhamsyah juga menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kata Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," ucapnya.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Survei BI: Keyakinan Konsumen ke Ekonomi Meningkat pada Mei 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) terhadap ekonomi RI naik dari 126,1 menjadi 128,3 pada Mei 2023. Hal ini berdasarkan survei konsumen BI yang dilakukan bulan lalu.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Mei 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (12/6).

Berdasarkan kategori pengeluaran, peningkatan optimisme terutama tercatat pada responden dengan pengeluaran Rp4,1 juta - Rp5 juta.

Tercatat, IKE Mei 2023 sebesar 118,9, lebih tinggi dibandingkan 116,6 pada April 2023. Menguatnya IKE Mei 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang meningkat sebesar 3,0 poin menjadi 121,1 pada Mei 2023.

Peningkatan juga terjadi pada IEK Mei 2023 sebesar 137,8, lebih tinggi dari 135,5 pada April 2023.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja masing-masing tercatat sebesar 139,9 dan 136,6, lebih tinggi dari 132,1 dan 136,5 pada bulan sebelumnya.

Survei konsumen merupakan survei bulanan BI untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Label：voucher pengguna baru blibli、ugmaxwin、pinjol ojk bunga rendah 2022

Terkait：kingbet89、slot demo dollar、at slot、alilabola、link game slot gacor、djarumtoto、klik iklan dapat uang 2022、cara pinjam online kredivo、pion368、asian2bet

bab terbaru：slot 4d paling gacor（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12