erek 17

Ahli alkimia

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

LRT Batasi Kecepatan Agar Roda Tak Cepat Aus, Waktu Tunggu Lebih Lama******

Manajemen LRT Jabodebekmembatasi kecepatan kereta hingga 50 persen demi mengurangi gaya gesek antara rodadan rel. Hal ini dilakukan supaya kepingan roda LRT tak cepat aus.

"Pembatasan kecepatan adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi keausan roda kereta," ucap Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardojo kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/10).

Kuswardojo menuturkan saat ini pihaknya pun telah melakukan perawatan pada sejumlah trainset LRT. Ia mengatakan saat ini LRT hanya mengoperasikan 9 dari 16 trainset yang ada.

"Operasional LRT saat ini memang mengurangi jumlah perjalanan dikarenakan sebagian trainset (rangkaian kereta) yang ada harus melakukan perawatan pembubutan roda sehingga tidak dapat kami operasikan untuk memastikan keamanan dalam operasionalnya," ucap Kuswardojo seperti dikutip dari detik.com.

Ia mengatakan 7 rangkaian kereta LRT masuk bengkel untuk perawatan roda sejak kemarin. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut hingga kapan 7 rangkaian kereta LRT itu selesai perbaikan.

Menurutnya, roda kereta yang aus tersebut perlu dilakukan perawatan dengan pembubutan.

"Roda sebagian kereta sudah mengalami keausan yang harus dilakukan pembubutan untuk menjadikan kondisi roda menjadi sesuai dengan aturan keselamatan operasional KA," ucapnya.

Kuswardojo menyebut dengan pengurangan jumlah perjalanan kereta mengakibatkan waktu kedatangan dan keberangkatan dari stasiun menjadi semakin lama. Alhasil, waktu operasional kereta pun diatur menyesuaikan jam sibuk dan jam non-sibuk.

"Untuk headway di jam sibuk 30 menit dan di jam non sibuk, jam 10.00-15.00 keberangkatan kami kurangi dan diatur waktu keberangkatan menjadi 60 menit," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Penyihir Serbaguna

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.

Perjalanan Orang Asing

Bahlil Resmi 'Tendang' Pontjo Sutowo dari Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan sudah membekukan izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan.

Bahlil mengatakan kementeriannya bertugas untuk mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk Hotel Sultan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah alas hak alias sertifikat.

Sementara itu, hak guna bangunan (HGB) perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambung Bahlil.

Di lain sisi, Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva bersikukuh kubu Pontjo Sutowo masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan hingga 2053. Menurutnya, PT Indobuildco harus diberikan prioritas memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun ke depan usai hak mereka habis.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/10).

"HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan 30 tahun lagi (sampai 2053)," imbuhnya.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membocorkan pembicaraan dari kuasa hukum pemerintah atau Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Chandra Hamzah atas sengketa Hotel Sultan tersebut. Sandi menyebut proses hukum sudah selesai, di mana hotel tersebut akan kembali ke negara.

Oleh karena itu, Sandi meminta masalah dengan kubu Pontjo Sutowo tidak berlarut-larut. Ia ingin segera move ondemi kelangsungan pariwisata Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan nasib pengelolaan Hotel Sultan bakal sangat berdampak bagi para pekerjanya.

"Pemerintah akan segera mengelola dan dimungkinkan untuk pihak swasta penyelenggara bekerja sama dengan pemerintah, tetapi kerja sama ini (dengan PT Indobuildco) harus dihentikan lebih dulu," katanya usai Weekly Brief di Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

"Silakan PT Indobuildco ikut juga, bisa berpartisipasi dalam pengelolaan (Hotel Sultan) ke depan, tapi setelah proses ini selesai dan disiapkan untuk ditawarkan kembali," sambung Sandi.

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Minim 'Vitamin', IHSG Diproyeksi Melemah Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (24/10) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menandakan momentum bearish.

Bearishmerupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar ketika terjadi banyak aksi jual dan pasar menurun atau melemah.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.600 danresistance7.020 hari ini.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG bergerak dalam rentang terbatas hari ini. Menurutnya, pergerakan indeks saham terlihat masih dibayangi dengan potensi tekanan yang cukup besar dalam rentang jangka pendek.

Ia menyebut fluktuasi harga komoditas serta nilai tukar rupiah turut memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan IHSG saat ini. Namun, hal ini merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang.

"Di sisi lain, masih minimnya sentimen cukup menjadi tantangan untuk dapat mendorong kenaikan IHSG, hari ini IHSG berpotensi bergerak dalam rentang terbatas," ucap William.

William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.702 dan resistance 6.899 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBNI, TBIG, AALI, BBRI, KLBF, AKRA, dan MYOR.

IHSG ditutup melemah 107,2 poin atau minus 1,57 persen ke level 6.741 pada perdagangan Senin (23/10) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,49 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Jokowi Groundreaking 10 Proyek IKN Senilai Rp12,5 T pada 1 November******

PresidenJoko Widodo akan meletakkan batu pertama (groundbreaking) 10 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp12,5 triliun pada 1 November-3 November 2023.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ini adalah groundbreakingtahap kedua yang bakal dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jokowi memimpin peletakan batu pertama proyek konsorsium Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan pada September 2023 lalu.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/10).

Khusus untuk sekolah, ia menyebut ada relokasi SD Negeri 020 Sepaku yang mengusung konsep baru. Nantinya, SD tersebut bakal menjadi percontohan untuk sekolah negeri lainnya di IKN.

"Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang akan pindah tahun depan (2024)," klaim Bambang.

Bambang mengklaim sejauh ini nilai investasi proyek yang sudah di-groundbreaking mencapai Rp23 triliun. Nantinya, proyek-proyek IKN lainnya dijadwalkan groundbreakingpada Desember 2023.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut menyoroti groundbreakingproyek Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN. Proyek yang akan diresmikan awal bulan depan ini setidaknya menelan dana Rp4 triliun.

Basuki berharap investor bisa lebih cepat melirik dan masuk dengan adanya groundbreakingtersebut. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Sudah siap. Tanggal 1 mungkin, 1 November (2023). Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).