cara mengecek pin kredivo

Ruang Hidup Dewa Dharma

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Darah kerajaan

Mudik Gratis Kemenhub 2024 via Bus, Kapal dan Kereta, Cek Jadwalnya******

Mudik gratis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2024mulai digelar, mulai dari jalur darat, laut, hingga kereta api.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya kembali menggelar program mudik gratis di tahun ini demi mengantisipasi lonjakan pemudik. Terutama, mereka yang nekat pulang kampung menggunakan sepeda motor.

"Kami mengajak masyarakat bergabung dalam program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Selain penumpang, sepeda motornya juga akan kami angkut secara gratis, sehingga bisa digunakan untuk bermobilitas di tempat tujuan," imbau Adita dalam keterangan resminya, Kamis (29/2).

Program mudik gratis tersedia melalui jalur darat, laut, serta kereta api. Ini akan diadakan di beberapa titik simpul transportasi.

"Kami tidak bosan-bosannya juga mengimbau masyarakat agar seyogyanya tidak melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor karena berpotensi tinggi terjadi kecelakaan. Kami berharap masyarakat mudik menggunakan angkutan umum atau memanfaatkan program mudik gratis ini," tutur Adita.

"Kami (juga) berharap, tahun ini kian banyak BUMN dan perusahaan swasta yang mengadakan mudik gratis. Jika program mudik gratis semakin banyak, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor dapat ditekan sehingga angka kecelakaan turun dan kepadatan di jalan berkurang," tandasnya.

Lihat Juga : Daftar Tarif Listrik Terbaru per 1 Maret 2024

Berikut jadwal program mudik gratis Kemenhub 2024

1. Mudik gratis jalur darat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menggelar program mudik gratis dengan tajuk 'Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Bus dan Truk'.

Pendaftaran program ini bisa dilakukan melalui aplikasi Mitra Darat yang direncanakan dimulai pada 5 Maret 2024-3 April 2024.

Kemenhub menyediakan 722 unit bus untuk 30.088 penumpang dan 30 unit truk untuk 900 unit sepeda motor pada arus mudik dan balik. Keberangkatan arus mudik akan dilakukan pada 5 April 2024 hingga 7 April 2024, sedangkan arus balik dijadwalkan pada 14 April 2024 dan 15 April 2024.

2. Mudik gratis jalur laut

Untuk jalur laut, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub mengadakan program 'Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut'. Kuota yang disediakan ada 9.800 penumpang dan 4.800 unit sepeda motor, di mana dijadwalkan berangkat pada 3 April 2024-17 April 2024.

3. Mudik gratis jalur kereta api

Ditjen Perkeretaapian juga menyelenggarakan program dengan nama 'Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kereta Api'.

Tiket kereta api untuk mudik gratis bisa didapatkan mulai 4 Maret 2024 hingga 18 April 2024. Ada tiket untuk 28.196 penumpang dan 12.180 unit sepeda motor.

Keberangkatan arus mudik akan dilakukan pada 2 April 2024 sampai 8 April 2024. Sementara itu, arus balik akan dilakukan pada 13 April 2024-19 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Pengusaha Ungkap 80 Persen Susu Masih Impor******

Pengusaha mengungkap 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih harus diimpor.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana saat membahas soal realisasi program makan siang dan susu gratis yang digaungkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mulanya, ia mewanti-wanti Indonesia bakal terjerat impor untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

"Untuk susu juga demikian. Penerima manfaat mungkin sebagian adalah bukan konsumen susu karena kondisi ekonomi. Jadi, realisasi program minum susu gratis akan meningkatkan konsumsi susu secara nasional. Saat ini 80 persen kebutuhan susu harus diimpor," sambung dia.

Ia menegaskan janji Prabowo ini akan meningkatkan konsumsi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Teguh menyebut perlu ada upaya radikal dari pemerintah jika mau kebutuhan tersebut terpenuhi dari dalam negeri.

"Untuk menggenjot produksi daging dan telur ayam relatif lebih mudah, tapi menggenjot produksi susu dan daging sapi lebih berat. Dua puluh tahun program swasembada daging sapi gagal," wanti-wanti Teguh.

"Untuk peningkatan produksi susu, selain perbaikan sapi, populasi sapi perah kita (saat ini) sangat rendah. Perlu impor sapi perah dalam jumlah besar untuk meningkatkan produksi susu segar. Produksi susu segar yang ada saat ini masih rendah dan kurang untuk memenuhi industri pengolahan susu," tandasnya.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko sebelumnya mengatakan program makan siang dan susu gratis mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Dibutuhkan 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

Penyaluran Rumah Subsidi Turun ke 166 Ribu Unit Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit rumah tahun ini dengan anggaran Rp13,7 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di 2023 sebesar 229 ribu unit dengan anggaran Rpp26,3 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah berencana menambahnya menjadi 220 ribu unit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.

"Mudah-mudahan tahun ini akn ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.

Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.

KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Garuda Menang Banding di Paris, Lessor Pesawat Greylag Dihukum Rp1,3 M******

Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) menang banding di PengadilanParis atas lessor pesawat Greylag.

Greylag Entities, yakni Greylag 1410 dan Greylag 1446, sebenarnya sudah kalah saat mengajukan sita sementara rekening GIHF. Namun, lessor alias perusahaan leasing pemberi kredit itu tak terima dan mengajukan banding pada 19 April 2023.

"Selanjutnya, pada 22 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding Paris memutus putusan judicial releaseyang juga memenangkan GIHF serta memerintahkan Greylag Entities untuk membayar sejumlah biaya kepada GIHF," kata Plh Direktur Utama Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (27/2).

Tumpal mengatakan Greylag diharuskan membayar 80 ribu euro alias Rp1,35 miliar (asumsi kurs Rp16.988 per euro) oleh Pengadilan Paris. Kewajiban ini dihitung dari putusan tingkat pertama hingga banding.

"Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tandasnya.

Pengadilan Paris mulanya membebaskan GIHF dari pengajuan sita sementara yang dilayangkan Greylag karena sudah ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

PT KAI Buka Suara soal Viral Parkir VIP Stasiun Tugu Yogya Rp350 Ribu******

PT KAI(Persero) buka suara soal unggahan berisi keluhan masyarakat terkait tarif parkirkendaraan di area VIP Stasiun TuguYogyakarta sebesar Rp350 ribu yang belakangan viral di media sosial.

Nampak dalam unggahan, karcis dengan tarif parkir Rp350 ribu tersebut ditulis tangan tertanggal parkir 27 Februari 2024. Durasi parkir selama tujuh jam, yakni dari pukul 12.30 WIB hingga 18.30 WIB.

"Gimana tanggapan Dishub dan warga sekitar?? Parkir bandara saja kalah. Loksi: didepan stasiun tugu drop off pintu selatan sblm putar balik," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Krisbiyantoro menyebut tarif tersebut besarannya ditentukan oleh salah satu mitra PT KAI Daop 6 selaku pengelola area parkir.

"Tarif sebesar itu diakui oleh pihak pengelolanya yaitu Sheyco Tour & Travel, salah satu mitra kami," kata Krisbiyantoro saat dihubungi, Kamis (29/2) malam.

Dia memastikan bahwa pihaknya akan menertibkan besaran tarif parkir ini agar menyesuaikan peraturan daerah setempat, sehingga tak membebani pengunjung atau pemakai jasa layanan PT KAI Daop 6.

"Kami akan meminta kepada pengelola slot parkir tersebut untuk mengikuti Perda Yogyakarta," katanya.

"Kami juga mengimbau kepada para pengendara yang akan parkir di Stasiun Tugu Yogyakarta untuk memastikan area parkir yang akan digunakan, bisa menggunakan area parkir sisi barat yang dikelola oleh Reska atau KAI servis dengan tarif biasa," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengklaim telah memanggil PT KAI Daop 6 Yogyakarta dan pengelola parkir guna memintai keterangan atas kejadian viral ini.

Pemkot meminta agar PT KAI Daop 6 Yogyakarta selalu penanggungjawab lokasi dan pengelola parkir merevisi tarif parkir VIP supaya bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kota Yogyakarta.

"Kami minta untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," kata Agus saat dihubungi, Kamis malam.

[Gambas:Video CNN]