menara368

bonus new member tanpa to 535Jutaan kata 983232Orang-orang telah membaca serialisasi

《menara368》

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Polisi (Purn) Dharma Pongrekun menyatakan tidak gentar menghadapi pesaingnya di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

"Ada wajah gentar terlihat dari saya?," kata dia usai deklarasi di Gedung Juang 45 Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan hanya takut kepada Allah yang memiliki seluruh dunia ini. "Saya cuma takut sama Allah. Dia Yang Maha Kuasa dan Dia punya semua. Jika Allah meridhoi maka akan jadi," katanya.

Dharma Pongrekun telah mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
"Hari ini saya deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 dari jalur independen," kata dia.

Baca juga: Legislator duga ada kampanye dini terkait stiker Heru di halte

Lulusan terbaik Akpol 1988 A ini memiliki satu visi yang membawa dirinya ingin bertarung dalam pemilihan gubernur (pilgub), yakni "Selamatkan jiwa Keluarga Kita".

"Menjadikan keselamatan dengan melindungi, melayani dan mengayomi jiwa keluarga masyarakat DKI Jakarta sebagai prioritas utama dan hukum tertinggi," kata dia.

Dharma menawarkan lima misi. Pertama, memberikan kebebasan kepada warga DKI Jakarta untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Saya akan memastikan setiap orang dapat beribadah secara tenang dimana pun dan kapan pun dan tanpa perlu dihambat oleh pihak mana pun," kata dia.

Kedua, dirinya akan mencabut atau memperbaiki kembali semua kebijakan yang tidak prorakyat. Jika terpilih sebagai gubernur, ia akan memperbaiki atau bahkan mencabut semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Jakarta.

Baca juga: Persiapan Pilgub 2024, KPU DKI terus berkoordinasi dengan pemprov

Ketiga, memastikan semua pelayanan masyarakat dipermudah sekaligus memangkas akar korupsi.

Ia mengatakan meski tak lagi menjadi pusat pemerintahan ke depan karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), ia akan memastikan Jakarta tetap menjadi kota perdagangan, pusat ekonomi dan bisnis.

"Kami mendukung terus berlanjut pengembangan pariwisata dan maritim untuk mendatangkan lebih banyak pendapatan demi kesejahteraan rakyat Jakarta," kata dia.

Keempat, tidak akan ada mandatori apapun khususnya masalah kesehatan dan memperbaiki metode pengobatan dan terakhir. Kelima, memperbaiki kualitas pendidikan yang berakhlak agar generasi muda menjadi manusia beradab.
Baca juga: Komjen (purn) Dharma Pongrekun deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Forum Keluarga Besar IPB serukan demokrasi bermartabat******

Kota Bogor (ANTARA) - Forum Keluarga Besar IPB University menyampaikan seruannya untuk mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) berlangsung tertib, aman dan damai.

Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, ada lima poin dalam seruan yang mewakili para guru besar dan mahasiswa IPB University, pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.

“Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balanceantara pemerintah dan DPR atau DPD yang baik,” kata Haryadi saat membacakan sikap Forum Keluarga Besar IPB University, di Bogor, Sabtu.

Poin ketiga menurut Haryadi, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.

Dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.

“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Haryadi menjelaskan poin kelima adalah sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan serta tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

“Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini,” ujarnya.

Dia mengatakan IPB sebagai kampus rakyat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.

Selain itu menurut dia, IPB menjunjung tinggi keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi
Baca juga: Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi

Pewarta: Shabrina Zakaria/M Fikri Setiawan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：vgslot88、rtp petir 388、nenektogel

Terkait：situs aman togel、pinjol yang tidak verifikasi wajah、adapundi pinjaman online、pinjol syariah、buku arti mimpi、situs judi slot luar negeri terpercaya、legend slot 77、slot 100 4d、info situs slot gacor hari ini、slot terbaik indonesia

---

---

bab terbaru：link slot aman terpercaya（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30