erek pocong 434Jutaan kata 847688Orang-orang telah membaca serialisasi
《slotkencana》
Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga******Jakarta, CNN Indonesia--
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.
Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.
Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.
"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.
Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.
Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.
Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.
Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.
Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.
Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.
Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.
[Gambas:Video CNN]
"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.
Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.
"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).
Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.
Lihat Juga :Perusahaan Anak Tommy Soeharto Guyur Rp1,2 T Bangun Lapangan Golf |
"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).
Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.
Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.
"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.
(mrh/agt)Sederet Fasilitas dan Tunjangan untuk Komeng Jika Jadi Anggota DPD******Jakarta, CNN Indonesia--
Komedian AlfiansyahKomeng tengah menjadi perbincangan karena meraup suara tertinggi dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat.
Berdasarkan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat (16/2) pukul 06.00 WIB, Komeng berada di posisi pertama dengan 615.267 suara atau 9,75 persen dari 38,69 persen data yang masuk ke KPU.
Jika Komeng kelak terpilih menjadi anggota DPD Jawa Barat, maka ia tentu akan mendapat fasilitas berupa gaji pokok dan sejumlah tunjangan.
Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.
Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Adapun rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.
Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.
Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.
Lihat Juga :ANALISISBahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo |
Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan. Adapun tunjangan yang bakal diterima Komeng di antaranya:
- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000.
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan.
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000.
[Gambas:Video CNN]
Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.
"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.
Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?
Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.
Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.
Lihat Juga :Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs |
Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).
Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.
Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.
Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.
Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.
Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:
1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta
[Gambas:Video CNN]
Label:cara dapat uang 1 miliar、proses kredivo、situs baru slot
Terkait:pinjol online、erek 46、daftar pinjaman online legal ojk、alasbet、indo slot 388、slot 88 plus、liga168、apple88、akun slot resmi gacor、cara melunasi kredivo
bab terbaru:erek erek 100 mimpi(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
《slotkencana》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jd id bisa kreditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slotkencana》bab terbaru。