slot gacor baru

Dewa Pedang Penelan Langit

Alasan Bisnis Tupperware Terancam Tutup******

Perusahaan multinasional Tupperware terancam bangkrut karena kondisi perusahaan yang memburuk.

Pemicunya, tidak lepas dari penjualan produk yang menurun. Akibat kondisi tersebut Tupperware berencana memangkas jumlah pekerjanya atau PHK. 

Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portfolio real estate untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya. 

Saunders menyebut, Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

BASF Minat Investasi Rp38 T di Malut, Bangun Ekosistem Baterai Listrik******

Perusahaan Eropa BASFberminat untuk investasi dalam pembangunan ekosistembaterai listrikdi Maluku Utara. Rencana investasinya mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp38,22 triliun (asumsi kurs Rp14.750 per dolar AS).

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bisnis dengan tiga bos perusahaan Eropa di Hotel Kastes Luisenhoff, Hannover, Jerman pada Minggu (16/4). Ketiganya yakni BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui PowerCo.

"BASF menyampaikan secara langsung minat investasinya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan investasi di Maluku Utara dalam rangka pembangunan ekosistem baterai mobil yang kurang lebih investasinya sekitar US,6 miliar," ujar Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Proses pembangunannya akan mulai dilakukan di akhir tahun 2023 ini," lanjut Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil menjelaskan perusahaan Volkswagen melalui PowerCo juga turut akan membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia dengan bekerja sama bersama sejumlah perusahaan termasuk perusahaan nasional.

Bahlil menilai hal tersebut merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara terbuka memberikan peluang investasi kepada perusahaan di seluruh dunia.

"Ini sebagai bentuk investasi yang inklusif dan sekaligus untuk menganulir cara pikir orang bahwa seolah-olah pengelolaan tambang kita di Indonesia tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada standar internasional," ucap Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Cinta jahat muncul

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Pemerintah Pangkas DMO Migor Jadi 300 Ribu Ton per Bulan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan kuota DMO dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton selama Februari hingga April tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan harga minyak goreng kemasan, Minyakita, di pasaran.

"Angka kewajiban DMO atau besaran jumlah DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini kembali ke 300 ribu ton," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

Pemerintah juga menurunkan rasio volume ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya dari 1:6 menjadi 1:4. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memasok CPO sebanyak 1.000 ton maka akan memperoleh hak ekspor sebesar 4.000 ton.

Selanjutnya, pemerintah menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan MinyaKita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal dan naik dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produsen atau eksportir untuk lebih banyak mendistribusikan DMO dalam bentuk kemasan merek Minyakita.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan dengan penambahan insentif diharapkan dapat menaikkan proporsi perbandingan DMO minyak goreng curah dengan Minyakita. Menurutnya, sempat terjadi penurunan rasio DMO minyak goreng curah dengan Minyakita beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan saat ini proporsi DMO Minyakita sudah mulai naik menjadi 55 persen dibandingkan minyak curah dan diharapkan terus bertambah seiring ditambahnya insentif.

"Kita harapkan perbandingannya nanti jadi 70,30. Jadi kemasan 70, untuk curahnya 30," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Otorita Akui Ada Lahan IKN Diserobot Secara Ilegal******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan ada lahan ibu kota baruyang digunakan tanpa izin alias ilegal. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan penegakan aturan.

"Mengenai masalah lahan, kita perlu melakukan penegakan aturan kepada kegiatan-kegiatan yang ilegal yang dibangun atau menggunakan lahan tanpa izin," kata Dhonny, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Dhonny mengatakan Otorita IKN akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan IKN tanpa izin.

"Ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen," lanjutnya.

Sebelumnya, Suharso menyebut IKN akan dibangun di atas lahan seluas 256 hektare. Sekitar 80 persen di antaranya akan dibiarkan sebagai hutan.

"Luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai wilayah pengembangan. Kemudian 56 ribuan hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri dan 6.700-an hektare kawasan inti. Total semua adalah 256 ribu hektare," ujar Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2) lalu.

"Dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi build uparea dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan sehingga wilayah IKN adalah wilayah yang menjadi forest cityatau kota hutan," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]