safari88

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Luhut Bantah Operasional Kereta Cepat Mundur ke 2024: Siapa Bilang?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mundur ke tahun depan. Menurutnya, kereta cepat tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.

Luhut bahkan mempertanyakan siapa dan dari mana isu operasional KCJB mundur tersebut muncul.

"Siapa bilang (mundur). Nggak pernah, nggak ada itu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (9/6).

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikabarkan menolak menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial penuh proyek KCJB pada 18 Agustus mendatang.

Dilaporkan Reuters, Kamis (8/6), Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak proyek bernilai US,3 miliar itu beroperasi sesuai target KCIC. Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

Dimana pedangku?

DPR Semprot Bos Smelter Nikel China Gegara Tak Bisa Bahasa Indonesia******

Komisi VII DPRRI mengingatkan para bos perusahaan smelter nikelasal Chinauntuk berbicara bahasa Indonesia dalam rapat dengar pendapat, Kamis (8/6). Ia juga kesal lantaran mereka tak membawa penerjemah.

Rapat dengar pendapat itu juga diikuti oleh Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian. Dalam rapat yang membahas tata kelola niaga nikel itu, Komisi VII juga mengundang 20 direktur utama perusahaan smelter nikel.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno sebagai pemimpin rapat mulanya meminta masing-masing bos smelter memperkenalkan diri dan perusahaannya.

Dalam rapat itu, ternyata ada empat dirut perusahaan smelter nikel mangkir. Adapun empat perusahaan itu adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai mangkirnya dirut perusahaan smelter nikel dari rapat sebagai tindakan yang melecehkan parlemen. Ia meminta Eddy selaku pemimpin rapat bersikap tegas.

"Marwah kita jatuh, dilecehkan, yang diundang enggak mau hadir, enggak jelas. Kita harus tegas, kalau perlu, kalau enggak mau datang juga kita turunkan polisi memanggil," tegasnya.

Sementara itu, beberapa perusahaan yang hadir di antaranya PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dan PT Obsidian Stainless Steel.

Lalu, Halmahera Persada Lygend (HPAL), PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Harga Tanah IKN Diumumkan 27 Juli, Dievaluasi Setiap 6 Bulan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan tengah menggodok skema pembelian dan hargatanahdi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Ia menargetkan mekanisme pembelian dan harga tanah IKN diumumkan pada 27 Juli mendatang. Nantinya, harga ini akan dievaluasi setiap enam bulan.

"Target 27 Juli harus selesai. Dengan harganya berapa, bagaimana, dan siapa yang mau beli dan mau masuk, bisa kita lakukan," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).

mengatakan pengawas pembangunan IKN akan memakai bule alias orang asing supaya kualitasnya bagus.
Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Jumat (9/6). Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Jokowi.

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

Standard Chartered PHK Lebih dari 100 Karyawan Demi Hemat Rp14 T******

Standard Chartered melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 100 karyawannya di Singapura, London, hingga Hong Kong. Ini dilakukan demi menghemat biaya lebih dari US miliar alias Rp14,8 triliun (asumsi kurs Rp14.897 per dolar AS).

Mengutip Channel News Asia (CNA), PHK ini adalah bagian dari program efisiensi perusahaan. Meski belum diputuskan berapa jumlah korban PHK, pengurangan karyawan diklaim menimpa lebih dari 100 karyawan bank asal Inggris tersebut.

"Ini adalah bagian dari aktivitas bisnis normal untuk meninjau persyaratan peran kami secara berkelanjutan di seluruh bank," kata Juru Bicara Standard Chartered kepada Reuters, Kamis (8/6).

Standard Chartered selama ini memperoleh sebagian besar pendapatannya di Asia. Mereka melaporkan lonjakan laba pada kuartal pertama 2024 sebesar 21 persen, di mana capaian tersebut mengalahkan ekspektasi.

Laba bank tersebut sebelum pajak pada Januari-Maret mencapai US,81 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar US,49 miliar. Bahkan, catatan ini mengalahkan rata-rata US,43 miliar dari perkiraan 14 analis.

Meski sukses mencatat laba kuartal pertama terbesar dalam sembilan tahun, penghasil pendapatan terbesarnya melalui perdagangan pasar keuangan mengalami pelemahan dibandingkan tahun lalu ketika pasar mengalami rekor volatilitas.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

KKP Jelaskan soal Harga Pasir Laut yang Dipatok Sebelum Ekspor Dibuka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan harga pasir lautyang telah dipatok dua tahun sebelum aturan izin ekspor diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun ini.

Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.

Sementara itu, izin Jokowi terkait ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun.

"Harga patokan itu akan dikoreksi kembali dalam kepmen yang baru" kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).

Ia menambahkan, tarif pasir laut yang diatur dalam Permen 82/2021 merupakan turunan dari PP 5/2021 di sektor kelautan terkait pemanfaatan pasir laut oleh KKP dan PP 85/2021 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP.

"Itu akan direvisi berdasarkan PP 26 menjadi HPP (harga pokok penjualan) sedimentasi," kata Wahyu.

Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021 itu, ada ketentuan soal harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol Rp188 ribu per meter kubik. Sedangkan untuk ekspor dipatok harga Rp228 ribu per meter kubik.

"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).

Cincin Dewa Memasak

Menteri KKP Bongkar 2 Dalih Jokowi Buat PP Ekspor Endapan Pasir Laut******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal alasan Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk menyedot pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Sakti menjelaskan alasan pertama, maraknya reklamasi di Tanah Air. Ia mencontoh reklamasi itu seperti yang terjadi di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Dari mana nih barang, jangan-jangan satu- dua pulau hilang. Itu lah filosofi kemudian diterbitkannya (PP Nomor 26 tahun 2023) di kami," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).

Menurut Sakti, PP Nomor 26 Tahun 2023 itu dapat mengatur penggunaan pasir untuk reklamasi. Dalam beleid itu, pasir laut yang digunakan harus dari hasil sedimentasi.

Adapun penentuan apakah pasir laut hasil sedimentasi atau bukan, akan ditetapkan oleh tim riset khusus.

Alasankedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Sakti menyebut peristiwa oseanografi itu mengakibatkan sedimentasi.

Dengan kata lain, sedimentasi di Indonesia kerap terjadi, sehingga terjadi pendangkalan. Selain itu, sedimentasi juga terjadi di muara sungai.

Dengan begitu, pendangkalan pun terjadi di muara sungai hingga pelabuhan-pelabuhan. Menurutnya, pendangkalan itu berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan.

Oleh karena itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan.

"Filosofi pp ini adalah salah satunya ini barang yang merusak lingkungan karena kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan," kata Sakti.

Nah, untuk mendetailkan mekanisme pemanfaatan pasir laut sedimentasi itu, Sakti mengatakan pihaknya akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) kelautan dan perikanan. 

Aturan ia targetkan selesai tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

"Harus (selesai tahun ini), kami harapkan begitu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan peraturan teknis itu akan sangat detil karena menyangkut pelaksanaan. Karenanya, pihaknya pun akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Dalam hal ini mitra kerja, para pakar dan ahli, untuk kemudian supaya tidak ada keliru, karena itu kan menyangkut pelaksanaannya tidak boleh salah," imbuhnya.

Sakti menegaskan PP Nomor 26 tahun 2023 tadi tidak bisa dijalankan kalau peraturan menteri kelautan dan perikanan belum keluar. Ia menambahkan kelak dalam peraturan menteri yang sedang ia susun, pihaknya juga akan mengatur harga ekspor dari pasir laut hasil sedimentasi.