jam gacor pragmatic play

Guru hebat dari kedua dunia

jam gacor sweet bonanza

Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengacara kondangHotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajakhiburan 40-75 persen.

Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

"Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," tambah dia.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

(skt/del)

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

hoki189

Pemprov DKI perkuat sinergi BUMD untuk wujudkan Jakarta Kota Global******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk mempersiapkan program aksi dalam mewujudkan Jakarta Kota Global. "Jadi tengah mempersiapkan diri menuju 'Jakarta Global City' sejalan dengan pembahasan pembentukan Daerah Khusus Jakarta," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, salah satu yang dapat mendorong terwujudnya hal tersebut adalah peningkatan peran dan kontribusi 14 BUMD DKI Jakarta. Adapun 14 BUMD tersebut, yaitu Bank DKI, Sarana Jaya, Pasar Jaya, PAM Jaya, PAL Jaya, Dharma Jaya, MRT Jakarta, TransJakarta, Jakarta Propertindo, Jakarta Tourisindo, Food Station, Jamkrida Jakarta, JIEP Pulogadung
serta Pembangunan Jaya Ancol.

Baca juga: Sejak berdiri, Bank DKI bukukan laba tertinggi Rp1,02 triliun
 Joko mengapresiasi dan menyambut baik atas inisiasi terbentuknya Chief Financial Officer (CFO) BUMD Jakarta Forum yang terdiri dari 14 BUMD DKI Jakarta. Sebesar 50 persen lebih kepemilikan saham BUMD itu dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pemegang saham pengendali. "BUMD DKI Jakarta perlu terus meningkatkan sinergi antar BUMD, SKPD maupun BLUD Pemprov DKI Jakarta serta tetap menjadi 'agent of development'," ujar Joko. Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI sekaligus Ketua CFO BUMD Jakarta Forum, Romy Wijayanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program kerja yang didasari pada tujuan dibentuknya forum ini. CFO BUMD Forum Jakarta merupakan sebuah forum yang mewadahi interaksi dan komunikasi para Direktur Keuangan BUMD Jakarta terkait kolaborasi bisnis maupun dalam rangka mendukung berbagai program Pemprov DKI Jakarta. "CFO BUMD Jakarta Forum diharapkan dapat berperan dalam memberikan masukan strategis dalam rangka peningkatan kinerja BUMD Pemprov DKI Jakarta melalui kolaborasi digital, hubungan kelembagaan maupun peningkatan program 'Environment', 'Social: dan 'Governance' antar-BUMD," kata Romy.

Baca juga: Pemprov DKI minta BUMD bangun pusat pembelajaran pegawai Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menjelaskan, "Kick Off dan Workshop CFO BUMD Jakarta Forum" ini memberikan manfaat bagi rencana besar mewujudkan Jakarta sebagai kota global. "Dengan adanya CFO BUMD Forum Jakarta ini juga diharapkan akan terbangun komunikasi yang baik melalui 'sharing session', 'transfer knowledge' dan muncul solusi seiring dengan persiapan Jakarta menjadi kota global," ujar Arie. CFO Forum terdapat diskusi panel dengan tema "Peran BUMD Menuju Jakarta Global City" dengan panelis dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas.Sumedi Andono Mulyo, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania serta Managing Director dan Senior Partner Boston Consulting Group, Edwin Utama. Dalam acara tersebut juga dilakukan pembahasan program kerja sinergi antar BUMD yang diikuti oleh 14 direktur utama dan 14 direktur keuangan BUMD bersama para anggota forum lainnya.

Sinergi itu diharapkan bisa mengimplementasikan sinergi BUMD menjadi lebih solid sebagai media komunikasi dan penyelesaian berbagai masalah yang ada di BUMD Jakarta.

Baca juga: Legislator sarankan tiga BUMD berkolaborasi stabilkan harga pangan Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengharapkan BUMD yang tergabung dalam CFO BUMD Jakarta Forum semakin meningkat kinerjanya secara sehat, baik dan berkelanjutan serta dapat menjadi "flagship company" di bidang usahanya masing-masing. CFO BUMD Jakarta Forum diharapkan dapat menjadi orkestrasi potensi BUMD dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. BUMD diharapkan dapat lebih bersinergi untuk saling mendukung dan menggarap potensi bisnis bersama serta terkoneksi dalam satu ekosistem.

"Sehingga, ekosistem BUMD DKI Jakarta dapat berkembang lebih luas lalu terkoneksi dengan berbagai ekosistem yang ada di kota Jakarta sehingga memberikan manfaat bagi warga Jakarta," kata Nasruddin.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

prima88

BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun******

Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau setara dividen per saham sebesar Rp319.

Pembagian itu disepakati oleh jajaran direksi dan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta, Jumat.

“Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Jumat.

Dividen yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,59 persen dibandingkan nominal yang dibayarkan pada 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank.

“Dengan pembayaran dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR (Capital Adequancy Ratio) perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen masih di atas ketentuan minimum regulator,” imbuhnya.

Dividen senilai Rp48,10 triliun atau sebesar Rp319 per saham tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 18 Januari 2024 sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham.

Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham.

Sunarso merinci, untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19 persen saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.

“Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of developmentdan value creatordapat menjalankan peran economicdan social valuesecara simultan," kata Sunarso.

Melalui pembayaran pajak dan dividen, lanjut dia, laba perseroan akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas.

Baca juga: BRI jaga likuiditas guna antisipasi suku bunga The Fed dan BI

Baca juga: BRI incar pertumbuhan kredit hingga 12 persen pada 2024

Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Baca juga: BRI Raih 6 Penghargaan & Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai ‘CEO of The Year 2023’

 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

rencana masa makmur

juara138

Respons Tom Lembong Usai Dituding Gibran Bohong soal Nikel dan Tesla******

Jakarta, CNN Indonesia--

Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembongmerespons calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Rakayang menuding timnya melakukan kebohongan publik bahwa produksi Tesla tidak menggunakan nikel.

Dalam debat cawapres yang digelar Minggu (21/1) malam, Gibran menyebut tim sukses paslon Anies-Cak Imin melakukan kebohongan publik. Pasalnya, Thomas Lembong sempat menyebut bahwa Tesla tidak menggunakan baterai kendaraan listrik yang bahan bakunya nikel.

Dalam hal ini, pria yang akrab dipanggil Tom itu mengklarifikasi bahwa Tesla yang dimaksud saat itu adalah yang diproduksi di China. Ia mengaku tak menyamaratakan semua Tesla di seluruh dunia.

Sementara untuk Tesla yang dibuat di AS, Tom mengungkap memang masih diproduksi menggunakan nikel.

"Jadi semua mobil yang dibuat di China menggunakan baterai LFP (lithium iron phosphate). Jadi mohon dilihat lagi di Podcast tersebut, sangat jelas. Tentu saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika menggunakan baterai nikel," jelas dia.

Tom sebelumnya memang sempat membicarakan soal penggunaan bahan baku mobil Tesla dalam Podcast dari kanal YouTube Total Politik.

"Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0 persen nikel, dan 0 persen kobalt. Jadi baterainya lithium iron phosphate (LFP). Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pake lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt," tutur dia

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Dinilai sindrom kiamat

miyaqq

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

jp paus hari ini jitu

BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun******

Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau setara dividen per saham sebesar Rp319.

Pembagian itu disepakati oleh jajaran direksi dan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta, Jumat.

“Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Jumat.

Dividen yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,59 persen dibandingkan nominal yang dibayarkan pada 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank.

“Dengan pembayaran dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR (Capital Adequancy Ratio) perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen masih di atas ketentuan minimum regulator,” imbuhnya.

Dividen senilai Rp48,10 triliun atau sebesar Rp319 per saham tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 18 Januari 2024 sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham.

Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham.

Sunarso merinci, untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19 persen saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.

“Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of developmentdan value creatordapat menjalankan peran economicdan social valuesecara simultan," kata Sunarso.

Melalui pembayaran pajak dan dividen, lanjut dia, laba perseroan akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas.

Baca juga: BRI jaga likuiditas guna antisipasi suku bunga The Fed dan BI

Baca juga: BRI incar pertumbuhan kredit hingga 12 persen pada 2024

Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Baca juga: BRI Raih 6 Penghargaan & Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai ‘CEO of The Year 2023’

 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024