petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gacor depo 20 bonus 20

situs slot baru 2023 333Jutaan kata 658264Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor depo 20 bonus 20》

Kota Palu berubah jadi kota bersih, bakal terima Adipura dari KLHK******

Kota Palu berubah jadi kota bersih, bakal terima Adipura dari KLHK
Arsip foto - Warga memungut sampah yang terselip di antara bebatuan pada aksi massal pungut sampah plastik di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/YU/aa.
Pemkot Palu mendapat undangan penyerahan penghargaan piala Adipura di Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Sesuai undangan kami terima, piala Adipura akan diserahkan oleh Wakil Presiden kepada Wali Kota Palu Hadianto Rasyid
Palu (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu mengatakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) itu kini menjadi kota bersih dari hasil penilaian Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak yang turut membangun kota bersih dan sehat," kata Sekretaris DLH Kota Palu Ibnu Mundzir di Palu, Minggu menanggapi hasil penilaian Adipura. Ia mengemukakan Kota Palu salah satu daerah yang masuk dalam nominasi Adipura 2023 bersama dua daerah lainnya di Sulteng yakni Kabupaten Morowali dan Parigi Moutong, dimana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir daerah ini berhasil ditata menjadi kota bersih.

Baca juga: Pemkot Palu apresiasi warga bangun bank sampah plastik Pengolahan sampah oleh Pemkot Palu diatur sehingga sampah rumah tangga diangkut langsung oleh armada kebersihan yang telah disiapkan oleh masing-masing kelurahan. "2019 Kota Palu dijuluki sebagai kota jorok karena saat itu daerah ini baru mulai menata kembali pascagempa. Sejak 2021 hingga 2023 berbagai kebijakan diterapkan untuk mewujudkan Palu sebagai kota bersih dan layak dikunjungi semua orang terwujud," ujarnya. Menurut data DLH setempat, presentasi timbulan sampah plastik di Kota Palu tahun lalu sekitar 10,4 persen dari total volume sampah per tahun sebanyak 97.492 ton. Instrumen pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat salah satunya membatasi penggunaan plastik kemasan sekali pakai dan styrofoam, kebijakan itu dituangkan ke dalam regulasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Baca juga: Pemkot Palu gencarkan kampanye pembatasan kemasan plastik sekali pakai "Pemkot Palu mendapat undangan penyerahan penghargaan piala Adipura di Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Sesuai undangan kami terima, piala Adipura akan diserahkan oleh Wakil Presiden kepada Wali Kota Palu Hadianto Rasyid," ucap Ibnu Ia menambahkan skor tertinggi penilaian Adipura berada pada objek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan nilai 11 poin. TPA Kota Palu telah menerapkan metode sanitary landfillatau sistem pengolahan sampah dengan cara dipadatkan pada lokasi cekung, lalu ditimbun dengan tanah, guna meminimalkan dampak lingkungan. "Cara ini biasanya diterapkan pada kota-kota besar. Meskipun Palu masuk dalam kategori kota sedang, tetapi pengolahan sampah sudah menggunakan metode sanitary landfill. Kami mengajak semua pihak di daerah ini tetap menjaga kebersihan untuk keberlanjutan kota," ujarnya. 

Baca juga: Volume sampah yang masuk ke TPA di Kota Palu menurun drastis

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Warga Gorontalo diminta tidak panik menghadapi kenaikan harga beras******

Warga Gorontalo diminta tidak panik menghadapi kenaikan harga beras
Personel Ditreskrimsus Polda Gorontalo berbincang dengan pedagang pada pemantauan harga beras di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Gorontalo. ANTARA/HO-Humas Polda.
Intinya persediaan beras sudah dipersiapkan pemerintah dengan baik sejak jauh hari, sehingga tidak perlu dikhawatirkan kekurangan pasokan.
Gorontalo (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo mengimbau masyarakat Provinsi Gorontalo untuk tidak panik hingga melakukan pembelian dalam jumlah banyak, dalam menghadapi kenaikan harga beras.

Kasubdit I Industri Perdagangan dan Asuransi (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo Kompol Vondy Mawitjere, di Gorontalo, Sabtu (2/3), mengatakan saat ini pemerintah dan pihak terkait lainnya tengah melakukan evaluasi hingga upaya penanggulangan untuk mengatasi kenaikan harga beras.

"Warga tidak perlu panik dan khawatir, hingga melakukan beli panik, karena pihak terkait merumuskan langkah pencegahan dan penyeimbangan harga beras," kata Kompol Vondy Mawitjere.

Hal itu, kata Kasubdit I Indagsi, dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait lainnya, agar dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan, yang tentunya untuk kestabilan harga beras khususnya di Provinsi Gorontalo.

Menurut data yang diperoleh, kata Kompol Vondy Mawitjere bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga beras, seperti naiknya biaya produksi pertanian, hingga harga pupuk dan biaya tenaga kerja.

Selain itu, kata dia lagi, kondisi cuaca yang tidak menentu, juga menjadi pengaruh besar terhadap hasil panen, hingga berujung pada penurunan produksi beras.

Dengan adanya kondisi ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kenaikan harga beras.

"Intinya persediaan beras sudah dipersiapkan pemerintah dengan baik sejak jauh hari, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan ada kekurangan pasokan," katanya pula.
Baca juga: Bulog serahkan bantuan beras Fortivit pencegahan stunting
Baca juga: Gubernur memastikan stok beras di Gorontalo tersedia

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas******

Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas
Dua petugas KPPS saat menghitung suara Pilpres 2024 di TPS 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Muhammad Imaduddin, warga Kota Bogor, Jawa Barat, meyakini keterbukaan dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2024 merupakan hal krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Didorong oleh keyakinan itulah, ia turut aktif mengawal suara hasil Pemilu meskipun dari lingkup kecil saja, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya.

Ada juga Sasa, warga Kota Depok, Jawa Barat, yang ikut mengawal suara hasil Pemilu 2024 karena dirinya sempat cemas melihat ketidaksesuaian Formulir Model C-1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dia juga menilai keterbukaan hasil Pemilu 2024 merupakan hal penting untuk memenuhi hak setiap warga negara, disamping sebagai wujud komitmen dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu.

Imaduddin dan Sasa merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal suara hasil Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia.

Yang dilakukan oleh warga untuk mengawal suara tersebut adalah dengan memfoto hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) di TPS masing-masing.

Seperti yang terjadi di TPS 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, pada hari pencoblosan 14 Februari lalu.

Warga secara bergiliran memfoto hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, dua jam setelah pemungutan suara berakhir dengan terlebih dahulu menghitung surat suara Pilpres. Mereka begitu antusias sehingga harus diingatkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 053 untuk kembali ke tempat masing-masing, sebab penghitungan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) akan dimulai.

Belum sempat hari berganti, foto Formulir Model C-1 Plano dari TPS 053 tersebut telah diunggah dalam laman https://kawalpemilu.org/. Sebuah laman yang merupakan inisiatif urun daya (crowdsourcing) warganet Indonesia PRO DATA, yang telah berdiri sejak 2014 dengan tujuan untuk menjaga suara rakyat dalam pemilu.

Masyarakat dapat memfoto hasil Pilpres dan Pileg dari TPS dan masuk ke laman KawalPemilu. Kemudian, masyarakat dapat mengunggah foto hasil dan moderator akan meninjau ulang foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah masyarakat.

Gerakan mengawal suara rakyat

Co-Founder KawalPemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan bahwa kehadiran pihaknya pada Pemilu 2024 mempertimbangkan peluang satu atau dua putaran berada dalam margin of error (toleransi kesalahan) karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei pada Januari 2024 menunjukkan angka mendekati 50 persen.

Kemudian, hasil survei dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memiliki perbedaan tipis dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, juga perlu dikawal bila terjadi putaran dua dalam Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, gerakan KawalPemilu kembali menjaring partisipasi masyarakat untuk mengawal suara rakyat agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

Elina mengaku kaget dengan tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi mengawal suara di TPS masing-masing. Hingga Jumat (16/2) malam atau dua hari pasca-pemungutan suara, gerakan KawalPemilu telah meninjau ulang foto dari sekitar 220 ribu TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 26 persen dibanding jumlah TPS secara keseluruhan. Adapun jumlah foto yang harus ditinjau ulang mencapai 90 ribu foto Formulir Model C1 Plano. 

Foto tersebut berasal dari setiap provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk dari daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan mengalami kesulitan koneksi internet.

Tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan KawalPemilu pada akhirnya mengakibatkan melambungnya biaya server. Platform Kitabisa.com lalu membuat kampanye untuk urun dana membiayai gerakan KawalPemilu pada Kamis (15/2). Dalam tempo tiga jam terkumpul dana lebih dari Rp200 juta donasi dari 4.600 orang sehingga kampanye kemudian ditutup.

Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk menyukseskan pemilu juga tercermin hingga hari ke-18 pasca-pemungutan suara atau delapan hari pasca-pemungutan suara ulang, lanjutan, atau susulan, yakni pada Minggu, 3 Maret 2024.

Berdasarkan laman KawalPemilu pada Minggu, pukul 10:02 WIB, gerakan tersebut telah meninjau ulang foto hasil sebanyak 510.823 TPS dari total 823.366 TPS Pemilu 2024 atau dengan kata lain 62,04 persen dibanding keseluruhan.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2019 yang hanya mendapatkan foto hasil dari 15 persen TPS seluruh Indonesia atau sekitar 100 ribu lebih TPS.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal Pemilu di 2024 menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap haknya untuk memotret hasil hitung di masing-masing TPS sudah semakin baik. 

Walaupun demikian, gerakan KawalPemilu tetap mengapresiasi komitmen KPU yang membuka foto C.Hasil dari tiap TPS kepada publik melalui Sirekap atau laman https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Sehingga, masyarakat dapat mengawal suara mereka dengan membandingkan hasil di TPS dalam sistem KPU dan hasil di situs tabulasi, yang juga kemudian bisa dibandingkan dengan hasil rekap berjenjang.

Dukungan penyelenggara Pemilu dan akademisi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengapresiasi adanya gerakan mengawal suara rakyat dalam Pemilu 2024.

Ia berpendapat bahwa partisipasi masyarakat untuk memastikan pengawalan Pemilu 2024, seperti KawalPemilu, merupakan hal yang positif dan menunjukkan kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi Indonesia.

Partisipasi masyarakat untuk mengawal suara dalam gerakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk mengawal proses berdemokrasi di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa gerakan pengawasan pemilu yang independen, seperti KawalPemilu, dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan proses pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Adanya gerakan tersebut juga dinilai dapat menjadi data pembanding untuk menciptakan legitimasi Pemilu 2024 sehingga pemilu menjadi lebih berkualitas.

Senada dengan Cecep, pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina berpendapat bahwa gerakan berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap luber jurdil, berintegritas, dan hasilnya sah.

Selain itu, gerakan mengawal suara rakyat dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran yang amat besar untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu sebaiknya memperhatikan suara-suara publik dari gerakan masyarakat untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sirekap dan keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi hasil Pemilu juga menjadi komitmen KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur dengan hadirnya Sirekap membuat penghitungan suara di TPS dapat diketahui masyarakat luas.

Keberadaan Sirekap dinilai membuat data penghitungan suara lebih transparan. Terlebih, data yang dipublikasikan ditampilkan apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

Bahkan, masyarakat dapat tahu bila Sirekap tidak bekerja ataupun melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika terdapat kesalahan data.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Dalam prosesnya, petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil Pemilu 2024 secara langsung dengan disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat.

Kemudian, petugas mengirimkan data tersebut ke server KPU melalui Sirekap. Sistem tersebut lalu mengkonversi gambar menjadi data digital.

Sementara itu, KPU melakukan mitigasi terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data.

Melalui Sirekap, KPU berharap pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu, KPU menegaskan tidak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di Sirekap demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik.

Meski demikian aplikasi Sirekap bukanlah hasil resmi dari Pemilu 2024. Rekapitulasi manual yang berjenjang tetap digunakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu secara resmi.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel
Baca juga: Bawaslu Karawang temukan pergeseran suara caleg saat pleno
Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jam jam gacor slot

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
situs gacor hari ini modal receh
buku tafsir mimpi 2d lengkap
slot gacor 55
gbo007 slot
withdraw slot hari ini
situs taruhan bola terpercaya sbobet
limit pengguna baru akulaku
aplikasi yang bisa paylater
slot88 link login alternatif
Daftar isi semua bab
Bab 1 jamintoto
Bab 2 888 vip bet slot
Bab 3 nakal slot
Bab 4 imba gacor
Bab 5 sbonet
Bab 6 pinjol bi checking
Bab 7 datukplay77
Bab 8 erek erek 04 2d
Bab 9 p88 slot
Bab 10 slot bonus new member 100 persen di awal
Bab 11 gacor77 demo
Bab 12 erek erek pencuri
Bab 13 togel prediksi
Bab 14 bonus new member 100
Bab 15 situs slot online resmi terpercaya
Bab 16 kupontoto
Bab 17 kumpulan slot bonus new member
Bab 18 aplikasi kredit elektronik online
Bab 19 slot hoki 96
Bab 20 jago 33 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4913bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Kendalikan dunia

kredit hp pakai kredivo
P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan
Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aa.
Sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer
Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu.  

Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.  

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.  

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022 sehingga seharusnya permasalahan Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Tak hanya itu, Iman menuturkan banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang karena per anak setiap tahun hanya mendapat Rp900 ribu atau per hari sekitar Rp2.830.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Baca juga: Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Baca juga: Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

slot gampang menang 2022
Rusty Wyatt: Saya beruntung dapat momentum untuk menang
Pembalap Rusty Wyatt (kedua kiri), Erik Stark (kedua kanan), dan Jonas Andersson (kanan), dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024, usai perlombaan, Minggu (3/3//2024). ANTARA/Donny Aditra
Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Pembalap debutan Rusty Wyatt mengatakan cukup beruntung karena mendapatkan momentum untuk memenangi seri F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Wyatt mengatakan balapan tersebut cukup panjang dan sangat menantang sehingga semua pembalap memacu jet airnya dengan sangat kencang di lintasan lurus guna memenangi perlombaan. "Walaupun saya awalnya tertinggal, tetapi akhirnya saya mendapat momentum dan beruntung untuk mendapatkan posisi yang lebih baik pada waktu yang tepat," ujar Wyatt dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024 usai perlombaan, Minggu. Ia mengaku sangat senang memenangi balapan di seri ini. Ditambah lagi, perlombaan itu merupakan pengalaman pertama baginya, sehingga sangat berkesan. Pemenang kedua seri tersebut Erik Stark dari Victory Team mengatakan perlombaan itu sangat menarik untuk diikuti sehingga semakin membuat dirinya tertantang guna memacu perahu motor super cepat yang dikendarainya. "Tadi perlombaan atau pertunjukan yang sangat hebat dan sulit, tetapi akhirnya saya bisa menempati posisi kedua," ujar dia. Sementara, juara dunia F1 Powerboat musim lalu Jonas Andersson (Team Binh Dinh - Viet Nam) mengatakan tidak cukup beruntung untuk memenangi balapan dan harus puas di posisi ketiga. "Sayang sekali kami berada di posisi ketiga karena kami mengalami rusak mesin dan selamat untuk Rusty yang menang pertama," kata dia.
Baca juga: Pembalap debutan Rusty Wyatt juara F1 Powerboat Danau Toba 2024
 Aksi saling menyalip dimulai sejak lap 1 antara Andersson dan Stark yang berada pada posisi pertama dan kedua. Keduanya saling beradu kencang pada tikungan tajam dengan lintasan sepanjang 2,218 kilometer di pelabuhan tersebut. Andersson tampak tidak mau mengalah ditikung oleh Stark. Andersson yang mengendarai perahu motor super cepat berwarna merah dengan nomor perahu 1 itu kembali menikung Stark dengan perahu berwarna biru bernomor 4 di lintasan lurus. Namun, pada dua lap terakhir, kedua pembalap itu tidak dibiarkan melaju begitu saja oleh Wyatt di depan. Wyatt yang baru memulai balapan powerboat pada 2024 menguntit keduanya dengan ketat. Akhirnya, Wyatt berhasil menikung keduanya dan tampil sebagai pemenang dalam seri pembuka F1 Powerboat yang diselenggarakan selama 45 menit.
Wyatt lebih cepat 0,973 detik di depan Stark dan 1 menit 0,67 detik dari Andersson, serta berhasil menyelesaikan 30 lap.

Baca juga: Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai

Khusus bagi Stark, pada seri Danau Toba tahun ini dia kembali naik podium. Bahkan, pembalap Victory Team itu meningkatkan pencapaiannya dengan merebut posisi kedua dari tahun sebelumnya di posisi ketiga. Balapan seri ini bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia - F1 Powerboat Danau Toba 2024 dan awalnya direncanakan untuk diikuti sebanyak 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Namun, berdasarkan data dari F1H2O Racing, pembalap Ahmad Al Fahim (Victory Team) tidak mengikuti semua proses balapan di seri Danau Toba tahun ini. Setelah seri Danau Toba 2024, kompetisi dilanjutkan dengan seri berikutnya di Vietnam.
Sementara itu, di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Pembukaan F1 Powerboat Danau Toba meriah dengan ratusan penari adat
Baca juga: Fikri Rajab menangi Endurance Heat sesi 1 dalam AIC

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

dunia yang berbakat

link slot terbaru dan tergacor
BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim kembali menurun, hanya 16 titik
AIlustrasi: Petugas sedang memadmkan karhutla di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim. (Antara/ HO Pusdalops BPBD Kabupaten PPU)
Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita
Balikpapan (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi penurunan kembali jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dari 95 titik pada Kamis (29/2) menjadi 64 titik pada Jumat (1/3), turun lagi jadi 26 pada Sabtu (2/3).

"Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan Diyan Novrida di Balikpapan, Minggu.

Penurunan jumlah titik panas terjadi akibat beberapa hal, kata dia, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tidak sembarangan melakukan pembakaran seiring masifnya pihak terkait melakukan sosialisasi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebaran 26 titik panas ini, lanjutnya,  telah disampaikan ke pihak terkait seperti Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Baca juga: BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim terus menurun dalam 4 hari terakhir

Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, namun ia tetap mengimbau semua pihak selalu waspada dan mencegah karhutla, seperti tidak melakukan pembakaran di hutan maupun lahan, agar tidak terjadi penambahan maupun perluasan titik panas.

Kewaspadaan perlu dilakukan karena sejumlah kawasan masih mengalami cuaca panas dalam beberapa hari berturut-turut. Cuaca seperti itu, kata dia, dapat menyebabkan ranting dan daun mengering yang rawan karhutla saat terkena api maupun bara.

Diyan mengatakan sebanyak 64 titik yang terdeteksi Jumat (1/3) tersebar di satu kota dan tiga kabupaten yakni Kota Bontang (3), Kabupaten Kutai Barat (2), Kutai Timur (9), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (50).

Sedangkan 26 titik yang terdeteksi kemarin (2/3) tersebar di satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Samarinda (1), Kabupaten Paser (1) Kutai Barat (2), Kutai Timur (10), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (12).

Baca juga: Jumlah titik panas di Kaltim turun dari 181 menjadi 76

Adapun rinciannya di Samarinda ada di Kecamatan Samarinda Utara, di Paser berada di Kecamatan Batu Engau, sedangkan di Kutai Barat berada di Kecamatan Penyinggahan, semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Sementara di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada enam kecamatan yakni Sangatta Utara (1), Bengalon (5), Kaliorang (1), Rantau Pulung (1), dan Teluk Pandan (1) dengan tingkat kepercayaan menengah.

"Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 12 titik tersebar di lima kecamatan yakni Kembang Janggut (2), Anggana (4), Loa Janan (1), Marangkayu (4), dan Kecamatan Muara Jawa (1) dengan tingkat kepercayaan menengah 11 titik dan yang rendah satu titik," katanya.

Baca juga: BMKG: Waspada titik panas di Kaltim meningkat, capai 181 lokasi

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Panggil si jenius

rtp slot jam gacor hari ini
Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat
Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN DPR RI bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023). (ANTARA/YouTube TVR Parlemen.)
Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu. Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem. "Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah derajat proporsionalitas antara hak suara yang sah dengan derajat keterwakilan di parlemen," ujarnya. Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat agar suara rakyat nantinya tidak terbuang. "Iya betul, salah satu ciri bahwa pemilu itu menegakkan kedaulatan rakyat adalah semakin sedikitnya suara yang terbuang. Secara matematis tentu harus dihitung dulu supaya bisa ketemu angka toleransi yang membuat jarak antara suara terbuang dengan kursi parpol lebih proporsional," tuturnya. Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu. "Dan di sini salah satu kunci penting penegakan kedaulatan rakyat. Suara rakyat ada representasinya di parlemen, tidak terbuang," kata Yanuar.
 Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut. Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

pinjaman online adakami
KPU ancang-ancang gelar pesta demokrasi sesuai jadwal UU Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan 27 November mendatang. ANTARA/Ilustrator/Kliwon
Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Raja Keberuntungan

pinjam online ilegal cepat cair
Tim SAR temukan jasad anak yang hanyut di Kali Mampang
Tim SAR mengevakuasi anak yang hanyut di Kali Mampang, Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-Polsek Mampang Prapatan/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang anak bernama April (14) yang hanyut di Kali Mampang, Jakarta Selatan, dan petugas masih mencari satu korban lainnya.

"Korban pertama ditemukan hari ini jam 08.55 WIB," kata Kapolsek Mampang Prapatan, Polres Jakarta Selatan, Kompol David Yunior Kanitero di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan bahwa jasad anak itu ditemukan saat Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), warga dan lainnya menyisir Kali Mampang pada Minggu pagi.

Korban atas nama April (14) ditemukan oleh Tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. "Jarak ditemukannya korban dan lokasi hanyut sekitar satu kilometer," ujarnya.

Baca juga: Dua anak di Jaksel terseret arus saat bermain di Kali Mampang
Baca juga: Tim SAR gabungan temukan korban tenggelam di Kali Sunter

Tim SAR gabungan masih mencari satu anak lainnya yang belum ditemukan, setelah hanyut pada Sabtu (2/3) sekitar jam 14.00 WIB. "Tim masih mencari korban lainnya yang belum ditemukan," katanya.

Sebelumnya, Kanitero menjelaskan kronologi
 hanyutnya dua anak bernama Fais (15), dan April (14). Kejadian bermula dari adanya tujuh anak-anak yang sedang bermain di Kali Mampang pada Sabtu sekitar jam 14.00 WIB.

Dari tujuh anak itu, enam di antaranya mandi di Kali Mampang. Dua anak terseret arus dan teman-temannya sempat mencoba menyelamatkan dengan memegang tangan keduanya, namun terlepas karena arusnya deras.

"Anak yang berusaha menolong atas nama Ramdan (16) yang sekarang sedang dirawat karena kesulitan bernafas," katanya yang menambahkan bahwa untuk lima lainnya dinyatakan selamat dari musibah tersebut.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024