scum server thailand

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Harga Emas Antam Lesu ke Rp1,084 Juta******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk aliasAntambertengger di Rp1,084 juta pada Selasa (21/3). Posisi ini melemah Rp1.000 dibandingkan Senin (20/3) kemarin.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp1.000 dari Rp974 ribu per gram menjadi Rp973 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp592 ribu, 2 gram Rp2,1 juta, 3 gram Rp3,1 juta, 5 gram Rp5,1 juta, 10 gram Rp10,3 juta, 25 gram Rp25,7 juta, dan 50 gram Rp51,3 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,07 persen menjadi US.001 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,12 persen ke US.981 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas berpotensi turun pada perdagangan pagi ini imbas kenaikan imbal hasil obligasi AS karena meredanya kekhawatiran kejatuhan perbankan global.

"Harga emas yang telah rally US0 sejak kejatuhan SVB minggu lalu juga terkoreksi oleh aksi profit taking. Namun harga emas masih berpotensi rebound menjelang pertemuan FOMC besok apabila The Fed bernada dovish seperti yang diharapkan pasar," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.960 per troy ons dan resistanceUS.010 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

biarkan penyihir itu pergi

Menaker Izinkan Eksportir Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi eksporalias eksportir untuk memotong gajiburuh mereka sampai dengan 25 persen. 

Izin tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam beleid yang diterbitkan Ida pada 7 Maret lalu, izin untuk memotong gaji buruh itu tertuang dalam Pasal 8 ayat 1.

Namun, Ida membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Nah, untuk bisa memotong gaji buruh, dalam beleid itu Ida memberlakukan beberapa syarat.

Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.

Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu;

a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak

Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global. 

"Bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

Importir Pakaian Bekas Terancam Pidana 5 Tahun dan Denda Rp5 M******

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengatakan importir pakaian bekasterancam sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dandendaRp5 miliar. Sanksi itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 47 disebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Impor barang bekas hanya bisa dilakukan dalam hal tertentu, yang ditetapkan oleh menteri. Soal sanksi diatur dalam Pasal 111 UU tersebut.

"Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," bunyi Pasal 111 UU 7/2014.

"Kita ingin biang keroknya, importirnya (dikenakan sanksi). Kalau UKM-nya ini kan kecil ya, tapi tolong diingatkan," kata Hanung dalam dalam diskusi Pembahasan Dampak Thrifting terhadap UMKM di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, Kamis (16/3).

Wakil Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA) Budi Primawan mengatakan setiape-commercememiliki aturan masing-masing terkait sanksi bagi penjual produk yang dilarang hukum, termasuk pakaian bekas impor. Sanksi tersebut biasanya hampir sama antara satu e-commercedengan yang lain.

Lihat Juga : ANALISISImpor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?

Budi mengatakan penjual di e-commercedari awal sudah menyepakati ketentuan tidak akan menjual produk yang melanggar hukum. Jika ketentuan itu dilanggar, maka penjual akan dikenakan sanksi.

"Prinsipnya, kalau saya (penjual) buka toko di Lazada, Shopee, Tokopedia, hanya akan jual yang sesuai hukum. Yang impor barang bekas kan melanggar hukum, kalau ketahuan akan dilakukan tindakan penalti," katanya.

Untuk tahap awal, e-commerceakan menurunkan atautake downtautan yang berisi penjualan pakaian bekas impor. Jika penjual tersebut kembali memperdagangkan pakaian bekas impor, maka akan di-blacklistsehingga tidak bisa lagi berjualan die-commerce.

"Nanti (hukuman) yang paling ringan take downsampai nanti yang paling parah blacklistsampai ke NIK-nya, jadi enggak bisa buka toko di platform," kata Budi.

Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebutthriftingitu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business MatchingProduk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kendaraan Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan(Menhub) Budi Karya Sumadi menggelar rapat koordinasi di Kantor Jasa Marga KM 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Minggu (19/3).

Rapat tersebut membahas langkah antisipasi lonjakan pergerakan kendaraan roda empat pada masa mudik Lebaran2023 di jalur tol Jakarta ke arah Cikampek, Cipali, sampai ke Semarang. Pergerakan kendaraan diprediksi akan meningkat dibanding masa mudik Lebaran tahun lalu.

"Persiapan kita lakukan sejak dini, sehingga kita bisa lebih siap dan masih punya waktu untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Jasa Marga memprediksi, jumlah kendaraan yang akan melintas di empat gerbang tol utama yaitu Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip utama, akan lebih tinggi dibanding masa mudik lebaran tahun 2022.

"Diprediksi jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek mencapai 2,2 juta kendaraan atau naik 2,8 persen dan yang masuk Jabodetabek mencapai 2,3 juta kendaraan atau naik 1,4 persen dibandingkan masa mudik Lebaran tahun 2022 tahun lalu," kata Budi.

Budi pun menyatakan akan berkoordinasi intensif dengan Korlantas Polri, Kementeritan PUPR, Badan Pengelolaan Jalan Tol, Jasa Marga, dan unsur lainnya untuk menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti, contra flow, one way,dan pembatasan angkutan barang.

Upaya lain yang dilakukan yaitu, menambah dan meningkatkan fasilitas prasarana jalan seperti, perbaikan dan pelebaran jalan, penambahan rest area,penambahan marka jalan, dan fasilitas jalan lainnya.

Lihat Juga : Bawaslu Waspada 'Sedekah Terselubung' Selama Bulan Ramadan

"Kami bekerja kompak sebagai tim dan tengah menyiapkan berbagai hal, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menentukan waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas, yang penerapannya di lapangan akan dilakukan oleh Korlantas Polri," ujar dia.

Budi mengimbau masyarakat pengguna kendaraan pribadi roda empat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik.

Berdasarkan prediksi, peningkatan arus mudik aian terjadi sejak H-3 atau Rabu 19 April 2023 dan akan mencapai puncaknya pada H-1 atau Jumat 21 April 2023.

Sementara untuk arus balik, puncaknya terjadi pada H+2 atau Selasa 25 April 2023 dan masih akan cukup tinggi hingga H+3 atau Rabu 26 April 2023.

"Pilih waktu mudik lebih awal, dan hindari waktu puncak arus mudik dan balik. Sehingga diharapkan, penyebaran pergerakan kendaraan lebih merata dan tidak terjadi suatu puncak lonjakan di satu hari tertentu yang sangat tinggi," katanya.

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Zulhas Cemas dan Khawatir Harga Bahan Pokok Naik Jelang Ramadan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya berapa harga bahan pokok masih tinggi.

"Saya terus terang menjelang Lebaran ini agak khawatir juga, terus terang. Biasanya perasaan itu enggak ada, tapi kali ini ada," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Zulhas mengatakan salah satu bahan pokok yang harganya masih tinggi adalah beras. Padahal data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

Zulhas mengatakan pemerintah telah rapat mengenai ketersediaan dan harga pangan menjelang Ramadhan. Pemerintah disebut memiliki instrumen untuk mengendalikan harga bahan pangan agar tidak melonjak terlalu tinggi. Salah satunya mewajibkan pemerintah daerah menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk menekan inflasi.

Sementara khusus untuk beras, Zulhas mengatakan pemerintah membuka opsi untuk kembali mengimpor 500 ribu ton. Namun, rencana tersebut masih belum ditentukan kapan akan dilakukan.

"Kemarin dipimpin bapak presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulhas.

Pada Desember 2022 lalu, Kemendag telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

[Gambas:Video CNN]