situs slot pragmatic

Lotere film dan televisi paling kuat

Stafsus Erick soal Kasus Korupsi Direktur Waskita: Bersih******

Kementerian BUMN menilai penetapan Direktur Operasional II PT Waskita Karyaberinisial BR sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejalan dengan upaya 'bersih-bersih' perusahaan pelat merah.

Karenanya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mendukung langkah Kejagung tersebut.

"Seperti yang sudah komitmennya Bapak Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN, jadi kita dorong terus yang namanya bersih-bersih BUMN, termasuk dalam kasus ini. Makanya kita supportdan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ujar Arya dalam keterangan yang dikutip dariAntara, Senin (5/11).

"Kita tetap supportterus apa-apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah status hukum di BUMN, kitasupportterus, itu sudah jelas arahan bapak Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN," katanya.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada hari ini menetapkan BR selaku Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2018 hingga saat ini sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan penyidik meningkatkan status penyidikan umum ke penyidikan khusus kasus dugaan tindak pidana korupsi itu dengan menetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah menyetujui pencairan dana "Supply Chain Financing" (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.

Atas perbuatannya, BR diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kelaparan

Menhub Bersuara soal KA Argo Parahyangan Ditumbalkan Demi Kereta Cepat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal rencana penghentian operasi KA Argo Parahyangandemi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengaku masih akan mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi. Ia mengaku kajian itu akan selesai paling cepat Maret 2023. Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

"Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya transportasi kan layanan kepada masyarakat tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita lagi mengkaji tentang hasilnya seperti apa, ya mungkin nanti Maret atau April baru kita lihat sama-sama," terang Budi dilansir dari detikcom, Jumat (2/12).

"Itu yang kita pikirkan. Bahwa kalau kereta cepat itu kan cuma totalnya 48 menit sementara ini kan 3 jam bagaimana kemungkinannya ya kita membutuhkan survei supaya lebih akurat," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi Karya tak menutup kemungkinan KA Argo Parahyangan masih akan beroperasi pada Juni 2023 ketika Kereta Cepat sudah mulai beroperasi.

"Ada kemungkinan, tapi itu berdasarkan suatu pembahasan dan survei yang baik," tegasnya.

KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Raja Sepuluh Arah

Dubes AS Sebut Ancaman Kriminalisasi UU KUHP Bisa Buat Investor Lari******

Duta Besar ASuntuk Indonesia Sung Kim ikut bersuara soal revisiUU KUHP di Indonesia. Ia mengatakan pasal-pasal mengenai ranah privat atau moralitas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan DPR Selasa (6/12) ini berpotensi membuat investorasing lari dari Indonesia.

"Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Sung Kim, mengkriminalkan keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan dalam menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia atau tidak.

Ia menambahkan penting untuk melanjutkan dialog dan memastikan saling menghormati satu sama lain, termasuk orang-orang LGBT QI+.

"Negara-negara seperti Indonesia dan AS dapat saling belajar tentang cara memastikan masyarakat inklusif untuk semua," paparnya.

Sung Kim mengungkapkan keberhasilan G20 telah menunjukkan lintasan positif bagi masa depan Indonesia dan hal ini harus dipertahankan demi menarik investor.

Lebih lanjut, ia menerangkan salah satu alasan AS dan Indonesia memiliki hubungan yang begitu kuat adalah karena nilai-nilai bersama. Sung Kim pun mengklaim pengusaha AS sangat ingin memperdalam hubungan ini dan berinvestasi di Indonesia.

Pengusaha AS, kata dia, ingin menerima aturan jelas di suatu negara, sehingga mereka bisa memprediksi dampak potensial terhadap usaha.

"Di seluruh dunia, jika undang-undang tidak jelas, pengusaha seringkali enggan berinvestasi karena mereka tidak yakin bagaimana undang-undang yang berbeda dapat mempengaruhi operasi bisnis mereka," ujarnya.

Sebagai informasi RKUHP memang mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

"Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai," bunyi Pasal 413 ayat 4.

RKUHP juga masih mengatur orang-orang yang tinggal bersama seperti suami istri tapi tanpa terikat perkawinan alias Kumpul Kebo. Aturan itu tertuang pada Pasal 414 ayat 1 dengan ancaman Pidana enam bulan.

"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 414 ayat 1.

Tindak kumpul kebo ini hanya bisa diadukan oleh suami atau istri bagi orang yang sudah terikat perkawinan. Sementara orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

PTPN IV Eksekusi 96 Ha Lahan HGU Usai Puluhan Tahun Diduduki Warga******

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.

Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.

"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).

Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.

"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.

Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.

Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.

"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.

Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.

Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.

Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.

Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.

[Gambas:Video CNN]

Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.

Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.

Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.

Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.

Invasi Raja Iblis

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Nasib Kereta Argo Parahyangan saat KCJB Kelak Beroperasi******

Nasib kereta api (KA) Argo Parahyangan terkatung-katung Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) yang akan segera beroperasi.

Beredar isu bahwa kereta yang menjadi tunggangan masyarakat yang bepergian antara Bandung-Jakarta itu akan dihentikan operasinya saat proyek KCJB rampung.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KAI saat ini masih mengoperasikan KA Argo Parahyangan seperti biasa.

Joni menambahkan KAI sebagai BUMN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih akan mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika KCJB mulai beroperasi. Ia menyebut kajian itu akan selesai paling cepat Maret 2023.

Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

"Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya transportasi kan layanan kepada masyarakat tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita lagi mengkaji tentang hasilnya seperti apa, ya mungkin nanti Maret atau April baru kita lihat sama-sama," terang Budi dilansir dari detikcom, Jumat (2/12).

Lebih lanjut, Budi mengaku butuh melakukan survei untuk mengetahui apakah penumpang KA Argo Parahyangan akan beralih memilih Kereta Cepat.

"Itu yang kita pikirkan. Bahwa kalau kereta cepat itu kan cuma totalnya 48 menit sementara ini kan 3 jam bagaimana kemungkinannya ya kita membutuhkan survei supaya lebih akurat," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi tak menutup kemungkinan KA Argo Parahyangan masih akan beroperasi pada Juni 2023 ketika Kereta Cepat sudah mulai beroperasi.

"Ada kemungkinan, tapi itu berdasarkan suatu pembahasan dan survei yang baik," tegasnya.

KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progress fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]