pinjol cepat cair tanpa rekening pribadi

link slot gacor malam ini 722Jutaan kata 604547Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol cepat cair tanpa rekening pribadi》

Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membenarkan dirinya akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu.

"Iya, iya (dilantik sebagai menko polhukam)," kata Hadi singkat saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hadi memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.05 WIB. Begitu tiba, Hadi langsung masuk menuju Istana Negara.

Ia menyampaikan belum ingin memberikan keterangan secara detail kepada wartawan karena belum dilantik.

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik menko polhukam serta menteri agraria dan tata ruang (ATR) baru, Rabu pagi.

Berdasarkan kabar yang bergulir, menko polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto, seangkan posisi menteri ATR/kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga bertemu Mahfud MD******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) lain guna menjaga situasi kondusif saat ini.

Hadi pun akan menemui sejumlah tokoh, termasuk salah satunya mantan menko polhukam Mahfud MD, untuk bertukar pikiran.

"Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan, semuanya kondusif dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca-pesta demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga/kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini, agar terus dipertahankan," kata Hadi usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai menko polhukam definitif di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR

Hadi mengatakan TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, dia mengingatkan bahwa upaya menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tugas seluruh komponen bangsa.

"Ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, berkoordinasi dengan panglima TNI maupun kapolri. TNI-Polri tetap berkomitmen bahwa NKRI harga mati. Semuanya untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksanakan," tegasnya.

Hadi menambahkan dalam tugas barunya sebagai menko polhukam, dia ingin menyelesaikan persoalan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia akan berkoordinasi dengan jajarannya dan segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Baca juga: Akademisi nilai Hadi Tjahajanto sosok tepat sebagai Menko Polhukam 

"Ya, skemanya sudah kami buat dan segera saya koordinasikan, termasuk juga mana-mana saja yang menjadi prioritas utama. Kita tunggu saja, ya," jelasnya.

Hadi menyampaikan permasalahan terkait BLBI juga menyangkut soal tanah yang selama ini dia kerjakan semasa masih menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Terakhir Hadi juga menyatakan akan menemui sejumlah tokoh bangsa, termasuk Mahfud MD.

"Saya baru dilantik sekarang, insyaallahdalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa. Saya akan datangi semuanya,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi berpesan ke Hadi soal keamanan hingga dukungan investasi

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：link slot bonus new member 100、erek erek 2d 54、cara mengajukan pinjaman kredivo

Terkait：slot gacor hari jumat、update slot gacor、aroma4d、buku erek erek 4d bergambar、cara menggunakan voucher gratis ongkir lazada、naga51、ngopibet、78 di erek erek、semar189、promo bonus new member 100

---

---

bab terbaru：permen4d rtp（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08