slot gacor gampang menang terpercaya 605Jutaan kata 482500Orang-orang telah membaca serialisasi
《4d sydney paito warna》
DPR Bakal Panggil Bahlil, OJK Hingga Dirjen Pajak Usut Kasus Meikarta******
DPR bakal mengundang Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia untuk membahas kasus Meikarta. Pasalnya, perizinan Meikarta sempat tersandung kasus korupsi pada 2018.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan menanyakan seluruh izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang apartemen Meikarta, kepada menteri BKPM.
"Kami akan datangkan menteri investasi (Bahlil Lahadalia), di mana menteri investasi mengurus seluruh izin yang ada," kata Andre di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).
KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018. Mereka yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor.
Kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Selepas kasus korupsi itu, proyek Meikarta tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak kota mati yang ditumbuhi semak belukar.
Lihat Juga :![]() |
Selain bakal memanggil Bahlil Lahadalia, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukan rapat gabungan dengan Komisi III dan Komisi XI DPR. Andre mempermasalahkan dugaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Meikarta yang tak melibatkan konsumen.
Masalah PKPU tersebut bakal dibahas di Komisi III, ditambah dengan adanya tuntutan hukum dan gugatan perdata secara tiba-tiba dari pengembang Meikarta kepada konsumen senilai Rp56 miliar.
Sementara itu, Komisi XI bakal diminta untuk mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bank Indonesia (BI) terkait permasalahan pengawasan terhadap Bank Nobu. Ini adalah bank anak usaha Lippo Group sekaligus tempat di mana konsumen mencicil pembelian unit apartemen Meikarta.
Lihat Juga :Mengintip Kantor Jhon LBF yang Dituding Serampangan Pecat Karyawan |
"Kami juga ingin mengundang Dirjen Pajak. Karena tadi dalam penelusuran ada pungutan terhadap PPN. Permasalahannya, pajak PPN itu setor nggak terhadap negara?" ungkap Andre.
Temuan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditarik Meikarta itu diungkap oleh Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri perwakilan Meikarta hari ini.
Menurut Daeng, konsumen Meikarta mengadu karena dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen meski unit apartemen belum diterima.
"Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan. Tugas DPR untuk menuntaskan itu. DPR nggak akan mundur selangkah pun untuk membela rakyat melawan Meikarta," tegas Andre.
Selain itu, DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta sekaligus Bos Lippo Group James Riady dan keluarga untuk hadir di DPR 13 Februari mendatang.
Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan RDPU perdana hari ini. Bahkan, pengembang Meikarta tersebut sama sekali tidak mengirimkan surat berisi informasi mengapa berhalangan hadir.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta******
Maskapai penerbangan PTGarudaIndonesia (Persero) Tbk menebardiskon harga tiket hingga 74 persen pada gelaran Sales Offine Travel Fair Soft(SOTF) 2023. Promo digelar dari 23-29 Januari 2023 untuk periode terbang 23 Januari 2023 hingga 23 Januari 2024.
Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan diskon 74 persen diberikan untuk menyambut hari ulang tahun perseroan yang ke-74.
"Penyelenggaraan SOTF 2023 ini merupakan salah satu upaya strategis Garuda Indonesia dalam meningkatkan pasar potensial domestik, khususnya dari dan menuju berbagai destinasi wisata unggulan nasional," ujar Irfan melalui keterangan resmi, Rabu (25/1).
1. Jakarta-Yogyakarta pp mulai Rp 1,5 juta-an
2. Jakarta-Malang pp mulai Rp 1,9 juta-an
3. Jakarta-Pontianak pp mulai Rp 2,1 juta-an
4. Jakarta-Lombok pp mulai Rp 2,4 juta-an
5. Jakarta-Bali pp mulai Rp 2,3 juta-an
6. Jakarta-Labuan Bajo pp Rp 2,8 juta-an
7. Jakarta-Balikpapan pp mulai Rp 2,5 juta-an
8. Jakarta-Makassar pp Rp 2,7 juta-an
9. Jakarta-Medan pp Rp 2,8 juta-an
10. Jakarta-Manado pp mulai Rp3,7 juta-an.
1. Jakarta-Kuala Lumpur pp mulai Rp 2,8 juta-an
2. Jakarta-Singapura pp mulai Rp 2,8 juta-an
3. Jakarta-Bangkok pp mulai dari Rp 5 juta-an
4. Jakarta-Seoul pp mulai Rp 8 juta-an
5. Jakarta-Hong Kong pp mulai Rp 4,4 juta-an
6. Jakarta-Amsterdam pp mulai Rp 11,8 juta-an
7. Jakarta-Tokyo pp mulai Rp 14,3 juta-an
8. Bali-Singapura pp mulai Rp 3,2 juta-an
9. Bali-Seoul pp mulai Rp 8 juta-an.
Dalam penyelenggaraan SOTF 2023, Garuda bekerja sama dengan Bank Mandiri sebagai bank partner. Nasabah Mandiri yang menjadi pengguna Garuda juga bisa mendapat cashback Rp300 ribu dengan minimal transaksi Rp3 juta untuk pembelian dengan cicilan 0 persen menggunakan kartu kredit Mandiri, serta diskon 10 persen tukar Livin'poin dengan kartu kredit dan debit Mandiri.
Konsumen juga dapat mengakses harga menarik ke berbagai destinasi yang dilayani maskapai partner Garuda antara lain KLM, Air France, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, dan Jet Star.
Selama penyelenggaraan SOTF 2023, Garuda memberi sejumlah benefit seperti Welcome Bonus 2023 miles untuk anggota baru GarudaMiles, diskon hingga 74 persen redemption tiket, Bonus 7400 Miles setiap transaksi Buy Mileage, free access Garuda Indonesia Lounge di Jakarta dan Denpasar untuk 2023 orang.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Kementerian PUPR Soal Gugatan Meikarta: Beli Rumah Malah Dituntut******
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengaku heran dengan gugatan yang dilayangkan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya.
Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang ingin membeli hunian justru malah menghadapi gugatan. Ia menilai kasus Meikarta terjadi sebab tidak ada skema penjaminan pembiayaan antara pengembang dengan konsumen.
"Kita bicara bagaimana di Meikarta itu orang beli rumah malah dituntut balik," ungkap Herry dalam acara Penandatangan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang disiarkan virtual, Rabu (25/1).
Herry memaparkan pihaknya dalam proses membentuk skema penjaminan untuk hunian yang belum selesai dikerjakan. Jadi masyarakat memiliki jaminan hunian yang dibelinya akan selesai.
"Nanti dengan skema penjaminan seharusnya masyarakat ada kepastian saat dia cicil, even rumahnya ini belum selesai dia ada kepastian, ada semacam completion guarantee dan sebagainya," papar Herry.
Lihat Juga :OJK Akan Panggil Pihak Terlibat Kasus Tukang Becak Bobol Rekening BCA |
Sebelumnya, 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) digugat oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta senilai Rp56 miliar.
Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.
Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.
[Gambas:Video CNN]
Label:sport855、cast 77 slot、situs slot resmi gacor
Terkait:cara kredit iphone、pinjol ojk bulanan、hadir 138 slot、jam gacor aztec gems、ninja slot88、lj9696、angka jitu malam ini、revo999 slot、hokiom88、88 slot88
bab terbaru:situs online slot terbaik(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
DPR menerima adanya aduan dari konsumen Meikarta yang ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, meski belum mendapat unitapartemen. Hal itu membuat DPR meradang dan bakal memanggil Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).
Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad membawa bukti aduan salah satu konsumen Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri pengembang apartemen tersebut, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP (uang muka) Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek, apakah PPN yang sudah diambil itu disetorkan ke negara atau tidak?" katanya dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).
"Berapa persisnya yang mereka (Meikarta) ambil, kami nggak tahu berapa yang bayar lunas dan nyicil. Kedua, kami dengar dia sudah mungutpajak untuk barang yang sebetulnya belum layak dipungut. Hal-hal ini perlu dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Dugaan pungutan PPN ini juga ditanggapi oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, Dirjen Pajak harus dipanggil untuk membahas masalah PPN yang ditarik Meikarta tersebut.
Lihat Juga :![]() |
Andre ingin Dirjen Pajak diundang untuk menjelaskan bukti penelusuran yang diungkap Daeng tersebut. Ia turut mempermasalahkan apakah PPN tersebut disetor ke negara atau tidak.
"Kan itu salah satu konsumen, berarti begitu polanya. Kalau satu konsumen sudah, berarti seluruh konsumen akan berlaku hal yang sama. Makanya ini mau kami telusuri," katanya.
"Akan kami undang di rapat gabungan itu Dirjen Pajak juga, biar clear. Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan," sambung Andre.
Temuan ini menjadi bukti baru di pusaran kasus Meikarta. Pasalnya, proyek yang digarap sejak 2017 itu tak kunjung menyelesaikan pemberian unit kepada seluruh konsumen.
Pada akhir 2022, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.
Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.
Saat itu, Meikarta mengklaim ada 1.800 unit sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan fasad.
Padahal jika mengacu pada penegasan dan persetujuan pemesanan unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT MSU selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Data Global Food Security Index (GFSI) mencatat ketahanan panganIndonesia ada di peringkat 63 dari 113 negara, lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia. Kendati, lebih baik ketimbang Thailand dan Filipina.
GSFI menyebut ada empat indikator utama dalam mengukur ketahanan pangan suatu negara. Yaitu, keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), dan ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience).
Hasilnya akan ditampilkan dengan nilai 0-100, di mana semakin tinggi nilainya berarti semakin kuat ketahanan pangan negara tersebut.
Meski begitu, Indonesia menempati urutan ke-10 dari 23 negara Asia Pasifik yang masuk dalam daftar. Secara rata-rata, nilai ketahanan yang diperoleh negara Asia Pasifik ada di angka 63,4.
"Performa terbaiknya (Indonesia) ada di pilar keterjangkauan harga pangan dengan skor 81,4," tulis laporan GFSI 2022, dikutip Kamis (26/1).
Jika dibandingkan dengan rata-rata keterjangkauan di Asia Pasifik, Indonesia unggul jauh. Pasalnya, negara-negara Asia Pasifik hanya mencatat nilai rata-rata 73,4 untuk masalah keterjangkauan harga pangan.
Lihat Juga :Eksportir Bakal Diwajibkan Simpan DHE Selama 3 Bulan di Dalam Negeri |
Namun, Indonesia dinilai masih lemah di tiga sektor lain dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Pasifik, yakni ketersediaan pasokan pangan yang hanya mendapat skor 50,9 (berbanding 61,9), kualitas nutrisi hanya 56,2 (berbanding 63,7), dan faktor keberlanjutan dan adaptasi skornya cuma 46,3 (berbanding 51,2).
"Indonesia unggul dalam memastikan pangan yang terjangkau di sisi konsumen melalui program jaring pengamat yang kuat. Namun, ada kesenjangan mendasar dalam kemampuan negara untuk menciptakan lingkungan yang berwawasan maju dan menjamin ketahanan pangan," tulis laporan tersebut.
Sejak periode pelacakan indeks ketahanan pangan diukur pada 2012, Indonesia hanya mengalami sedikit peningkatan. Bahkan, nilai untuk indikator kualitas nutrisi dan keamanan makanan tercatat menurun. Kendati, tiga indikator lain mencatat peningkatan.
Selama satu dekade, indikator keterjangkauan harga pangan (affordability) naik 12,4 poin ke angka 81,4 dan menaikkan klasifikasi dari 'sedang' menjadi 'sangat baik'. Kemudian, indikator ketersediaan pasokan (availability) naik rata-rata 3,9 ke 50,9, meski masih berstatus 'lemah'.
Lihat Juga :IBM Bakal PHK 3.900 Karyawan |
Lalu, indikator ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience) tumbuh 3,3 menuju 46,3, masih di klasifikasi 'lemah'. Sedangkan aspek kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety) merosot 2,9 ke angka 56,2, tetapi masih ada di klasifikasi 'sedang'.
Sementara itu, Indonesia masih unggul dari beberapa negara ASEAN, antara lain Thailand yang ada di urutan 64 dunia dengan skor 60,1, Filipina di posisi 67 dengan skor 59,3, hingga Laos di urutan 81 dengan skor 53,1.
Namun, RI kalah dari Vietnam di posisi 46 dengan skor 67,9 dan Malaysia yang menempati urutan 41 dunia dengan skor 69,9.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasiinvestasi mencapai Rp1.207,2 triliun sepanjang 2022, melebihi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.200 triliun.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2022 naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar dan untuk Indonesia sepanjang sejarah republik ada ini paling besar 34 persen," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (24/1).
Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp654,4 triliun atau 54,2 persen dari total investasi 2022. Realisasi tersebut naik 44,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara wilayah, luar pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk sepanjang tahun lalu. Porsinya mencapai 52,7 persen atau setara Rp636,3 triliun.
Sementara itu, investasi di pulau Jawa sebesar Rp570,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 47,3 persen dari total investasi 2022.
Secara sektoral, industri logam dasar masih menguasai investasi dengan nilai sebesar Rp171,2 triliun. Kemudian, industri pertambangan sebesar Rp136,4 triliun, industri transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp134,3 triliun. Kemudian industri perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp109,4 triliun, serta industri kimia dan farmasi sebesar Rp93,6 triliun.
Berdasarkan lokasinya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan PMA dan PMDN terbanyak yakni Rp174, 6 triliun. Kemudian disusul DKI Jakarta sebesar Rp143 triliun, Sulawesi Tengah Rp111,2 triliun, Jawa Timur sebesar Rp110,3 triliun, dan Riau sebesar Rp82,5 triliun.
Berdasarkan negaranya, Singapura menjadi negara dengan investasi ke Indonesia terbesar sebesar US,3 miliar.
Kemudian Tiongkok sebesar US,2 miliar, Hong Kong sebesar US,5 miliar, Jepang sebesar US,6 miliar, dan Malaysia US,3 miliar.
Lihat Juga :466 Ribu Penumpang Naik KA Jarak Jauh Selama Libur Imlek |
Sementara itu, investasi yang masuk pada kuartal IV 2022 tercatat sebesar Rp314,8 triliun atau naik 30,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lalu, total tenaga kerja yang diserap selama kuartal IV 2022 sebesar 339,8 ribu orang.
Secara rinci, realisasi investasi ini terdiri dari PMDN sebesar Rp139,6 triliun atau tumbuh 17 persen (yoy) dan PMA sebesar Rp175,2 triliun, tumbuh 43,3 persen (yoy).
Investasi yang masuk pada kuartal IV 2022 ada pada lima sektor utama. Pertama, industri pertambangan sebesar Rp39,8 triliun. Kedua, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp39,4 triliun. Ketiga, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp36,8 triliun.
Keempat, sektor kimia dan farmasi sebesar Rp33,5 triliun. Kelima, sektor perumahan, kawasan dan industri dan perkantoran sebesar Rp28,9 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Sebanyak 18 orang pengurus dan anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadapi gugatan perdata senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar).
Gugatan itu diajukan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.
Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana mengungkapkan sidang perdana gugatan tersebut akan berlangsung hari ini, Selasa (24/1), pukul 09.30 WIB di PN Jakbar.
Aep mengungkapkan seluruh pengurus dan anggota PKPKM yang menjadi tergugat akan menghadiri persidangan tersebut.
Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.
Dalam gugatan itu, PT MSU selalu penggugat ingin pengadilan mengabulkan empat hal dalam provisi. Pertama, mengabulkan permohonan sita jaminan dari penggugat.
Lihat Juga :Kronologi Konsumen Meikarta Digugat Usai Ngadu ke DPR |
Kedua,menetapkan sita jaminan atas segala harta kekayaan para tergugat baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak.
Ketiga, memerintahkan para tergugat untuk menghentikan dan tidak mengulangi segala dan semua tindakan, aksi dan pernyataan pernyataan yang memfitnah dan merusak reputasi dan nama baik penggugat.
Keempat, menetapkan bahwa perintah ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara a quoberjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht .
Selain itu, dalam pokok perkara, penggugat juga menuntut tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum senilai Rp44,1 miliar dan imateriil senilai Rp12 miliar.
Lihat Juga :Wagub Bali soal Pembangunan Bandara Bali Utara: Perlu Kajian Mendalam |
Berikutnya, tergugat juga dituntut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di 3 (tiga) harian koran nasional sebesar setengah halaman yakni di Harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan.
Kemudian, tergugat juga dituntut menuliskan surat resmi kepada Bank Nobu, DPR maupun pihak lain yang telah didatangi oleh para tergugat, dengan menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan adalah tuduhan yang tidak benar.
Lalu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menetapkan sita jaminan terlebih dahulu pada saat pemeriksaan tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada putusan akhir atas seluruh harta kekayaan para penggugat.
"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet,banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voordaad)," demikian dikutip dari petitum gugatan perkara.
Lebih lanjut, penggugat juga meminta pengadilan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Belum ada pernyataan dari PT MSU dan Lippo terkait gugatan ini. CNNIndonesia.commasih berupaya meminta tanggapan PT MSU atas gugatan tersebut.
Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah sejumlah konsumen mengeluh belum juga mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.
Dalam perkembangannya, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM mengadu ke DPR. Pada pertengahan bulan ini, mereka mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR dan menuntut pengembang mengembalikan dana mereka alias refund.
"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua PKPKM Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1) lalu.
[Gambas:Video CNN]
President Director PT Samsung Electronics Indonesia Hong Yeun Seuk mengatakan keputusan pemerintah mencabut Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberi angin segar bagi dunia usaha.
Hal tersebut ia sampaikan saat Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan mengunjungi pabrik PT Samsung Electornic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).
"Akhir 2022 lalu pemerintah Indonesia mencabut PPKM. Kebijakan tersebut tentu merupakan angin segar bagi dunia usaha khususnya yang ada di Indonesia," ucap Hong.
Hong menjelaskan pandemi memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini pun berimbas pada terhambatnya rantai pasok global secara signifikan.
Karena hal tersebut, beberapa industri pun mengalami penurunan produksi. Hong berharap dengan dicabutnya PPKM dunia usaha bisa kembali menggeliat.
"Diharapkan kita bisa bangkit kembali di tahun ini," ucapnya.
Lihat Juga :Minyakita Akan Setop Produksi, Harga Tembus Rp16 Ribu per Liter |
Meski demikian, ia menilai masih ada tantangan yang harus diwaspadai para pelaku usaha, yakni ketidakpastian global di 2023 ini. Selain itu, ancaman resesi juga masih menjadi momok para pengusaha.
Oleh karena itu, Hong mengatakan hal tersebut membuat para pengusaha untuk bisa melakukan optimalisasi biaya produksi.
"Biaya produksi yang efisien sangat penting dan dibutuhkan," tandasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabut PPKM pada 30 Desember 2022.
Lihat Juga :Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka Juni, Lowongan Ditawarkan Lebih Banyak |
"Kita telah mengkaji hingga 10 bulan, dan pertimbangan -pertimbangan berdasarkan angka-angka maka hari ini pemerintah putuskan mencabut PPKM," katanya.
Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Ia menyebut jumlah kasus covid-19 di Indonesia kian menurun.
Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap covid-19 juga tinggi. Hal itu disimpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Saya minta seluruh masyarakat komponen bangsa hati hati dan waspada. masyarakat harus tingkatkan kesadaran kewaspadaan menghadapi risiko covid. Pemakaian masker di keramaian harus tetap dilakukan," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat realisasi investasi sebesar Rp37,195 triliun sepanjang 2022. Angka itu setara 130 persen dari target, Rp28,845 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang Eka Sanatha merinci capaian investasi sepanjang Januari hingga Desember 2022 terdiri dari penanaman modal asing senilai Rp28,854 triliun dan investasi penanaman modal dalam negeri Rp8,3 triliun.
Berdasarkan catatan DPMPTSP Karawang, realisasi investasi tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 10.495 orang.
Bila dirinci, investasi penanaman modal asing paling banyak saat ini di antaranya dari Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.
Sementara, sektor yang paling banyak masuk investasinya ke Karawang ialah dari sektor transportasi, gudang dan komunikasi. Kemudian investasi perumahan, kawasan industri dan perkantoran.
Ia mengatakan, meningkatnya investasi di Karawang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya perekonomian Indonesia yang mulai bangkit setelah pandemi covid-19.
Selain itu, Karawang memiliki banyak penunjang untuk mendukung investasi seperti kawasan industri dan fasilitas penunjang infrastruktur lainnya.
"Ditambah lagi Karawang akan dijadikan salah satu tempat pemberhentian kereta cepat yang sedang dibangun oleh pemerintah," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (27/1).
Eka berharap peningkatan investasi di Karawang terus tumbuh seiring meningkatnya pelayanan perizinan.
[Gambas:Video CNN]
《4d sydney paito warna》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara di acc kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《4d sydney paito warna》bab terbaru。