kingdom 888 slot

catatan pembunuhan bardik

cara pasang togel lewat hp android

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

keyakinan abadi

buku mimpi melahirkan

X menambahkan fitur "video broadcasts" pada Spaces ******

Jakarta (ANTARA) - Platform media sosial, X, mengumumkan telah menambah fitur "video broadcasts" atau siaran langsung video pada layanan audionya Spaces.

Fitur itu bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang menjadi host atau membuat ruang obrolan sehingga membuat obrolan audionya menjadi lebih interaktif.

Awalnya fitur ini dicuit pertama kali oleh pengguna X dengan nama akun @cb_doge, dan tak lama kemudian akun resmi X juga mengonfirmasi hal tersebut.

Baca juga: X perluas fitur panggilan audio dan video ke semua pengguna

"Spaces sekarang bisa menyalakan kamera (jika kamu mau)," cuit akun X.

Hadirnya fitur video dalam Spaces bisa dibilang merupakan peningkatan ke level baru karena pada dasarnya saat X masih dikenal dengan nama Twitter hadirnya Spaces difokuskan hanya untuk interaksi berbasis audio.

Saat fitur ini diaktifkan oleh pembuat ruang obrolan di Spaces, nantinya hanya wajah pembuat ruang obrolan saja yang terlihat.

Meskipun hanya pembawa acara yang dapat melakukan siaran langsung dengan videonya, peserta lain masih dapat terlibat dengan berbicara atau menjadi pembawa acara bersama.
 

spaces are now CAMERA ON (if u like) https://t.co/yukiqhyvf6

— X (@X) February 28, 2024

Baca juga: X berencana buat pusat moderasi konten di Texas

Diketahui fitur ini masih terbatas pada pengguna iOS belum diketahui apakah fitur ini akan diperluas eksistensinya ke pengguna Android maupun web.

Seperti halnya fitur baru lainnya, ada beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Sejauh ini, beberapa pengguna yang mencoba fitur ini melaporkan adanya kelambatan saat video diaktifkan.

Lalu pada saat video direkam dengan tampilan lanskap rupanya menyulitkan tuan rumah untuk mengelola Spaces mereka karena video melampaui batas layar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengguna desktopyang bergabung dalam Spaces pada saat video disiarkan ternyata belum dapat melihat video dan hanya dapat mendengar audio.

Meski demikian tetap saja integrasi video dalam Spaces patut diapresiasi karena telah membuka kemungkinan baru untuk percakapan yang lebih dinamis dan menarik secara visual di X. Demikian dilaporkan oleh Phone Arena, Kamis (29/2).

Baca juga: X bawa fitur panggilan suara dan video ke Android

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

slotgacor hari ini

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Ruang dan Waktu Super

gacor bosku

Longsor tinggi 25 meter tutup akses lintas Sulawesi di Gorontalo Utara******

Jalan tertutup total sebab tidak hanya tanah, namun terdapat batu besar yang menutup badan jalan, sehingga sangat sulit dibersihkan dalam waktu cepat

Gorontalo (ANTARA) - Longsor menutup akses jalan di lintas Sulawesi bagian barat Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tepatnya di antara Desa Kasia dan Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Jumat, mengatakan longsor menutup seluruh badan jalan di lintas Sulawesi tersebut dengan ketinggian mencapai 25 meter.

"Jalan tertutup total sebab tidak hanya tanah, namun terdapat batu besar yang menutup badan jalan, sehingga sangat sulit dibersihkan dalam waktu cepat," kata Suleman Lakoro.

Pihaknya mencatat sebanyak delapan titik longsor terjadi di wilayah barat itu.
 

Baca juga: Lintas Sulawesi bagian barat rawan longsor, pelintas diminta waspada

Pemkab. kata dia, telah berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan untuk mengerahkan alat berat agar pembersihan material longsor segera dilakukan. Mengingat alat berat yang ada di Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, tidak dapat menembus lokasi. Selain itu jaringan telekomunikasi pun terputus.

"Sudah sekitar satu jam alat berat dari Kota Gorontalo dan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, bergerak menuju titik longsor. Kemungkinan tiga hingga empat jam lagi segera tiba di lokasi," katanya.

Pemkab Gorontalo Utara langsung berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan mengingat akses lintas Sulawesi tersebut tertutup total, bahkan kendaraan sejenis motor tidak dapat melintas.

Baca juga: BMKG imbau warga waspada potensi bencana hidrometeorologi di Goronto

 

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Ruang dan Waktu Super

pion303

Waskita PHK 500 Karyawan Demi Tekan Beban Keuangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTWaskitaKarya (Persero) Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan demi mengurangi beban keuangan perusahaan.

Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho mengatakan akibat PHK, pekerja yang tersisa tinggal 1.500 orang.

"Tidak lupa kami memperhatikan terkait in office, yaitu rightsizing jumlah pegawai yang saat ini sekitar 1.500 yang sebelumnya kita jumlah pegawai hampir 2.000, kita sudah lakukan rightsizing untuk 500 orang," katanya dalam public expose, dikutip dari detikcom, Kamis (21/12).

Ke depan, imbuh Hanugroho, perusahaan berpeluang kembali melakukan rightsizing atau PHK.

"Dan selanjutnya kita ini, kita akan melakukan rightsizing dengan pencapaian yang mungkin kita akan sesuaikan, dengan jumlah pegawai kita ini mampunya kita berapa orang. Kita sudah melakukan evaluasi dan review, kira-kira berapa persen target rightsizing ke depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

rencana penyelamatan sampah

pola maxwin slot

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024