situs slot gacor gampang maxwin

Sistem transformasi dimensi

Kemnaker Respons Viral Calo Cegat Pelamar Wawancara Kerja di Cikarang******

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari buka suara soal aksi calopencari kerja menghalangi kandidat karyawan yang mendapat panggilan wawancara di sebuah perusahaan di Cikarang, Jawa Barat, yangviral di Twitter.

Dita menjelaskan seharusnya petugas keamanan perusahaan berjaga di depan area perusahaan untuk menerima hingga mengawal para pencari kerja yang mendapat panggilan interview dari perusahaan.

"HRD Manager di situ segera berkoordinasi dengan satuan pengamanan, apalagi jika jumlah yang mau di-interview banyak," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Minggu (9/4).

"Bahkan perusahaan bisa mendapatkan data-data para pencari kerja langsung di situ, sehingga menjadi tempat pertemuan secara online," ucapnya.

Menurutnya, rekrutmen online juga efektif menekan keberadaan calo pencari kerja.

Selain itu, Dita meminta perusahaan mengalokasikan jatah untuk tenaga kerja yang merupakan warga lokal di sekitar lokasi bisnis. Ini diperlukan agar para pencari kerja lokal juga mendapat kesempatan bekerja di sana.

"Tentu tetap berdasarkan kebutuhanskilldan pemenuhan persyaratan. Karena calo itu sering juga mengatasnamakan warga lokal, sehingga perlu diakomodir agar ada keadilan. Faktor kualitas dan berapa orang lokalnya, tentu menyesuaikan dengan jenis job yang tersedia," imbuhnya.

Aksi calo pencari kerja menghalangi kandidat karyawan yang mendapat panggilan wawancara di sebuah PT di Cikarang, Jawa Barat, viral di Twitter.
Cerita dicegat calo itu diambil dai curhatan korban dari grup pencari kerja di Facebook, kemudian diunggah akun komunitas di Twitter, @workfess. Si calo kesal lantaran tidak ada satu pun kandidat karyawan yang ia sodorkan ke perusahaan tersebut lolos.

"Gara-gara bawaan dia nggak ada yang dipanggil oleh pihak perusahaan maka ia menghalangi setiap calon kandidat yang murni untuk masuk ke perusahaan tersebut," tulis akun @workfess, Sabtu (8/3).

Pengirim curhatan lalu mempertanyakan apakah praktik percaloan masuk kerja, terutama untuk bagian operator, masih diterapkan perusahaan-perusahaan di sejumlah kawasan industri di Cikarang.

"Apakah perusahaan-perusahaan di kawasan EJIP, MM2100 masih memakai sistem ini di perusahaan untuk bisa masuk bekerja di perusahaan? Kalau ada, pantesan aja makin susah nyari kerjaan kalau di awal harus memakai uang jutaan," tulisnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Kripto Perkasa dalam 24 Jam Terakhir Dipimpin Bitcoin******

Harga 10 kripto teratas menghijau dalam 24 jam terakhir dengan penguatan terbesar dialami olehbitcoin.

Mengutip coinmarket.com, harga bitcoin menguat 6,42 persen dalam 24 jam terakhir ke posisi US.103 per keping. Dengan penguatan itu, bitcoin sudah melesat ke 7,93 persen dalam sepekan terakhir.

Selain bitcoin, penguatan besar juga dialami oleh solana dan BNB yang masing-masingnya menguat 4,76 persen dan 4,61 persen. Dengan kondisi itu, Solana sudah menguat 3,97 persen dan BNB 5,66 persen selama sepekan terakhir.

Ethereum menguat 3,23 persen selama 24 jam terakhir dan 6,29 persen selama sepekan terakhir. Sementara itu untuk XRP menguat 2,22 persen selama 24 jam terakhir dan 3,95 persen dalam sepekan terakhir.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Negara Bakal Kuasai 70 Persen Rumah PNS di IKN******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan negara akan menguasai 70 persen dari rumah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara, 30 persen sisanya bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.

"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara, 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.

Suharso sebelumnya mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke KIPP IKN Nusantara.

Dalam unggahan resmi akun Instagram @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN pada Februari lalu, Suharso mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Pemindahan tersebut sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.

Selain mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

Suharso mengatakan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar di dunia seni bela diri

Nantikan Diskon Gede******

Para pelanggan Transmart siap-siap, ya! Soalnya, Transmart akan kembali menggelar pesta diskon gede-gedean jilid II setelah sukses dengan Ramadan Midnight Sale pada awal April lalu.

Nantinya, berbagai produk yang didiskon tentunya tidak kalah banyak dari pesta diskon sebelumnya.

Lihat Juga : Sukses Midnight Sale, Siap-siap Kejutan Diskon Transmart Jilid II

Namun perlu diingat, pesta diskon gede-gedean ini hanya untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Maka dari itu, jangan lupa untuk segera miliki akun Allo Prime di Allo Bank dan kartu kredit di Bank Mega maupun Bank Mega Syariah.

Jika belum punya tak perlu khawatir. Soalnya, akun Allo Prime bisa dibuat hanya dengan mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu, jangan lupa isi saldo alias top up untuk persiapan belanja di pesta diskon gede-gedean Transmart jilid II.

Lihat Juga : CT Pastikan Ramadan Midnight Sale Bakal Ada Lagi di Transmart

Nah, untuk apply kartu kredit juga mudah. Kamu bisa kunjungi toko Transmart terdekat dan datangi boothBank Mega dan Bank Mega Syariah di sana.

Tunggu apalagi? Yuk, siapkan diri untuk ikuti pesta diskon gede-gedean jilid II dari Transmart dalam waktu dekat! 

Sentuhan emas naga

Pelni Makassar Siapkan 100 Ribu Tiket Mudik Lebaran******

PTPelni Cabang Makassar menyiapkan 100 ribu tiket kapal untuk memenuhi kebutuhan arus mudik Lebaran2023.

"Kita sudah siapkan tiket antara 40 ribu hingga 100 ribu, tergantung kapasitasnya nanti," kata Kepala Cabang Makassar PT Pelni Muhammad Jabir, Senin (10/4).

Jabir memastikan harga tiket Pelni tidak akan naik.

"Itu masih normal semua. Tujuan dominan yakni Makassar-Surabaya, Balikpapan, Kalimantan, NTB, Kupang, Maumere, NTT dan Baubau," bebernya.

Jabir mengimbau masyarakat agar dapat membeli langsung di loket-loket PT Pelni dan kantor biro perjalanan untuk antisipasi calo dan peredaran tiket palsu.

"Jadi saya sudah kumpulkan para travel bahwa yang beli tiket harus sesuai dengan KTP, jika ada yang datang tidak sesuai KTP atau diantar harus ditolak. Saya berusaha untuk menghindari tiket palsu atau harga tiket yang tidak sesuai yang ada," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]