cara pinjam uang di adira

spbo 722Jutaan kata 383118Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam uang di adira》

Huawei Luncurkan Empat Solusi "Net5.5G Intelligent Cloud******

Barcelona, Spanyol, (ANTARA/PRNewswire) - Di MWC Barcelona 2024, Huawei melansir empat solusi Net5.5G Intelligent Cloud-Network dalam sesi IP Club Carnival. Sederet solusi terbaru ini dirancang khusus untuk era teknologi pintar, serta ideal dipakai seluruh industri untuk mempercepat transformasi teknologi pintar, dan memaksimalkan produktivitas digital.
Seperti dijelaskan Leon Wang, President, Data Communication Product Line, Huawei, kualitas jaringan berpengaruh pada kualitas layanan digital. Dalam banyak kasus, teknologi pintar belum tentu menghasilkan produktivitas digital. Maka, jaringan harus diperbarui dengan teknologi generasi baru.
Untuk itu, Huawei meluncurkan empat solusi Net5.5G Intelligent Cloud-Network terbaru: Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus, Net5.5G Converged WAN, Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network, dan Net5.5G HiSec SASE. Keempat solusi ini membantu perusahaan dari segala skala usaha memaksimalkan produktivitas digital.
Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus: akses layanan digital yang sangat cepat, pilihan tepat untuk transformasi digital dan pintar yang dijalankan berbagai perusahaan
Sesuai dengan filosofi Huawei dalam pembangunan jaringan kampus yang mengutamakan pengalaman, Huawei Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus menghadirkan tiga jenis pengalaman jaringan baru.
Net5.5G Converged WAN: transmisi layanan digital yang bermutu tinggi dan garansi pengalaman jaringan pada level aplikasi
Net5.5G Converged WAN memiliki banyak fitur unik. Pada level jaringan, Huawei menjadi satu-satunya vendor di industri yang menawarkan solusi terpadu IPsec dan SRv6, memberikan akses WAN yang sangat cepat dan enkripsi aman terpadu.
Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network: aktivitas produksi layanan digital yang stabil, mendukung berbagai perusahaan dengan fitur fault-tolerant terbaik dan layanan always-on
Menurut statistik, hampir 80% klien perusahaan di luar China ingin membangun atau meningkatkan Disaster Recovery (DR) Data Centers (DCs). Tujuannya, menjamin layanan digital yang stabil. Dalam konteks ini, Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network Solution dari Huawei dapat berkontribusi.
Net5.5G HiSec SASE: sistem keamanan cloud-network-edge-endpoint yang terintegrasi, proteksi keamanan yang pintar untuk kantor cabang
Solusi HiSec SASE dari Huawei memiliki arsitektur jaringan yang aman dan efisien, serta menawarkan tiga fitur unik: penanganan ancaman siber yang cepat dalam hitungan detik, kinerja deteksi yang terbaik di industri, serta pencegahan ransomware yang akurat.
Seperti dikemukakan Vincent Liu, klien perusahaan sangat memerlukan pengalaman pengguna jaringan kampus yang lebih baik, efisiensi jaringan perkantoran yang lebih optimal, SLA pada WAN yang memiliki diferensiasi, konstruksi DR DC yang reliabel untuk berbagai DC di berbagai lokasi, serta sistem keamanan end-to-end cloud-network-edge-endpoint yang terintegrasi. Maka, solusi Net5.5G Intelligent Cloud-Network sangat ideal dalam memenuhi segala kebutuhan tersebut. Huawei optimis dapat membantu klien mempercepat transformasi teknologi pintar.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：permainan slot gampang menang、event 303 slot、buku mimpi mancing ikan

Terkait：mawar189、cumi4d、bukan slot88、semar4d、ibet899、betawislot、klikbet、makmurqq、kingdom357、situs slot terbesar dan terpercaya

---

---

bab terbaru：memo4d（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12