fyp138 slot gacor 222Jutaan kata 175508Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek2 11》
Jokowi ingatkan pemerintahan baru berhati******
“Saya harapkan pemerintahan baru nanti agar dapat berhati-hati dalam mengelola negara, mengelola APBN dan sebagainya,” kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Jumat.
Ia menjelaskan Indonesia merupakan negara besar dan luas dengan jumlah penduduk hampir 280 juta. Oleh sebab itu pemerintahan ke depan harus penuh kehati-hatian saat mengambil tindakan.
"Terutama dalam mengelola ekonomi, politik dan sebagainya, harus berhati-hati agar tidak keliru mengelola negara," jelasnya.
Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.
“Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan” ucapnya.
Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir landskap politik dan ekonomi global itu berubah, karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.
“Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung bahkan ekonomi global ketidakpastiannya sulit dikalkulasikan. Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Indonesia jadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan
Baca juga: Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
MAKI dorong Kortas Tipikor Polri segera dibentuk******
Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis ituJakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri segera dibentuk di bawah kendali langsung Kapolri, agar perkara korupsi cepat diselesaikan seperti kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
Airlangga Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Mentok di 5 Persen******
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan tingginya biaya investasi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di level 5 persen.
Menurutnya, agar ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, salah satu strateginya dengan menurunkan biaya investasi. Pasalnya, beban yang harus dikeluarkan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Hal itu tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio atau ICOR saat ini.
Sebagai informasi, ICOR merupakan parameter yang menggambarkan efisiensi investasi yang tercermin dari besaran modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output
Kendati demikian, Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang macet di angka 5 persen biasa saja. Sebab, Indonesia memang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur.
Ia yakin dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan ICOR akan turun.
"Infrastruktur itu tidak langsung tapi itu makan waktu dan saya yakin begitu infrastruktur semua terbangun kemudian kita punya logistik akan lebih baik maka kita bisa menggenjot pertumbuhan dengan perbaikan ICOR," katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara year on year pada 2023 kemarin. Sedangkan pada kuartal IV-2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,04 persen.
PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian ini menandakan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan terutama dari global.
"Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).
Namun bila dilihat ke belakang, maka pertumbuhan ekonomi 2023 kalah jauh dibandingkan 2022 yang berhasil tumbuh 5,31 persen sepanjang tahun.
Secara rinci, pertumbuhan ekonomi 2023 adalah kuartal I sebesar 5,04 persen, kuartal II sebesar 5,17 persen, kuartal III sebesar 4,94 persen dan kuartal V sebesar 5,04 persen.
Meski secara tahunan PDB 2023 kalah dibandingkan 2022, namun berdasarkan kuartal IV lebih tinggi 2023.
"Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal IV-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 sebesar 5,01 persen," pungkas Amalia.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:85 togel、mpo666、cara cari duit di telegram
Terkait:airbet88 slot link alternatif、bisaqq、cara cicil kredivo di tokopedia、cicil laptop、kta tunaiku com、prediksi togel hongkong nanti malam、slot new member 100 di depan、svv388、37 togel、situs gacor sore hari
bab terbaru:pinjaman tunai selain kredivo(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons retakan bangunan Kementerian ESDMimbas pembangunan BSI Tower di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan dirinya belum tahu lebih lanjut soal hasil evaluasi atas masalah itu. Namun, ia memastikan gedung milik negara memang menjadi ranah PUPR via Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).
"Nah, itu (KKBG) yang turun untuk menilai keandalan gedung. Jadi, itu soal keselamatan kan prioritas di situ dan itu tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).
Jubir Basuki Hadimuljono itu menegaskan KKBG berisikan para pakar yang memang ahli.
"Itu (KKBG) kan pakar isinya yang akan berikan penilaian terhadap kelayakan ataupun keandalan dari gedung. Hasilnya, pasti ada rekomendasi apakah perlu ada perkuatan atau rehabilitasi minor bahkan mayor, harus kita suntik segala macam, kita belum tahu," tandasnya.
Pembangunan BSI Tower membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Salah satunya, di Gedung Kementerian ESDM.
Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.
Atas kejadian itu, PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PP selaku kontraktor proyek menyetop sementara pembangunan BSI Tower sejak Selasa (30/1). Mereka akan mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.
PT PP mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Mereka juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.
Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.
"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).
"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.
"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.
Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.
"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
《erek2 11》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,main cuan 88 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek2 11》bab terbaru。