petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

trik pola gacor olympus

situs kamboja terpercaya 600Jutaan kata 175583Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik pola gacor olympus》

Jokowi Guyur 22 Juta Rakyat Miskin 60 kg Beras Gratis Sampai Juni 2024******

Jokowi akan mengguyur 22 juta rakyat miskin dengan beras gratis sampai Juni 2024. Total bantuan 10 kg per bulan per keluarga, atau 60 kg selama 6 bulan.
Jokowi akan mengguyur 22 juta rakyat miskin dengan beras gratis sampai Juni 2024. Total bantuan 10 kg per bulan per keluarga, atau 60 kg selama 6 bulan. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program pembagian cadangan beraspemerintah hingga Juni 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).

Ia menuturkan bantuan sosial (bansos) beras itu akan tetap diberikan sebanyak 10 kg per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).

Ia menyebut bansos beras tahun depan itu akan menyasar 22.004.077 KPM.

Tak hanya itu, Jokowi juga akan memberikan bansos stunting untuk 1.446.809 keluarga rawan stunting (KRS). Adapun dana untuk bantuan stunting itu mencapai Rp446,242 miliar per kuartal.

"Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.

Pemerintah memang sudah memberikan bansos tersebut kepada 21,3 juta KPM untuk periode September-November 2023.

Dalam bansos tersebut, pemerintah memberikan sebanyak 30 kg beras kepada setiap KPM. Artinya, setiap KPM mendapat 10 kg beras per bulan.

Jokowi juga akan tetap memberikan bansos lagi pada Desember 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]



(rzr/mrh)

JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Jusuf Kalla meminta pemerintah menghargai jasa Ibnu Sutowo dalam membangun Hotel Sultan. Permintaan itu di tengah konflik Pontjo Sutowo-negara di Sultan.
Jusuf Kalla meminta pemerintah menghargai jasa Ibnu Sutowo dalam membangun Hotel Sultan. Permintaan itu di tengah konflik Pontjo Sutowo-negara di Sultan. (dok. tim media JK).
Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut bersuara soal sengketa kepemilikan Hotel Sultanyang terjadi antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo yang kini belum juga  berakhir.

JK menyebut dalam urusan sengketa tersebut, pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menilai saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya,  belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan
Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Lihat Juga :
Guyon Basuki Disenyumi Menteri China Usai Banggakan Bendung: Jangkrik

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Lihat Juga :
Pertamina Ungkap Masa Depan Pengecer Kalau Penyaluran LPG Ditertibkan

 

(rzr/agt)




bab terbaru:mpo188

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
cara kredit lewat shopee
apatogel
pengalaman pinjam di kredivo
winning369 pragmatic
trik main slot menang
tafsir 2d bergambar
ajudan303
jp slot 168 vip
kitab4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 demo slot99
Bab 2 cara dapat uang dari neo+ tanpa undang teman
Bab 3 monsterbet88
Bab 4 cara pinjam di tunaiku
Bab 5 judi slot388
Bab 6 cara menang main slot higgs domino fafafa
Bab 7 situs slot jp maxwin
Bab 8 voucher uniqlo
Bab 9 erek2 26
Bab 10 28 togel
Bab 11 daftar slot online resmi
Bab 12 autowin88
Bab 13 cbogaming
Bab 14 slot 138 link alternatif
Bab 15 cahaya4d
Bab 16 pinjaman jd id
Bab 17 seribu mimpi 06
Bab 18 gratis ongkir shopee 0 rupiah
Bab 19 jam gacor princess starlight
Bab 20 bonus cuan slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2795bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

legenda kosong

superheboh88
Moeldoko menyebut produsen mobil listrik Vietnam, Vinfast, bakal membangun pabrik di Indonesia. Investasinya mencapai Rp18,6 triliun.
Moeldoko menyebut produsen mobil listrik Vietnam, Vinfast, bakal membangun pabrik di Indonesia. Investasinya mencapai Rp18,6 triliun. (CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut produsenmobil listrikVietnam, Vinfast, bakal membangun pabrik di Indonesia. Adapun nilai investasinya mencapai US,2 miliar atau setara Rp18,6 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

"Ini Vietnam akan masuk US,2 miliar akan masuk dan akan secepatnya akan membangun di sini," ujarnya Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

"Akan membuat pabrik mobil listrik," tambahnya.

Namun Moeldoko enggan menjelaskan lebih dalam soal rencana investasi Vinfast, termasuk calon lokasi pabriknya hingga kapan pembangunannya dimulai.

"Ya nanti dikabarkan," katanya singkat.

Sebelumnya, para petinggi Vinfast sudah bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan pada awal September lalu. Zulkifli Hasan mengatakan izin Vinfast bakal dipermudah di Indonesia.

"Akan dipermudah, karena Indonesia akan jadi pusat mobil listrik. Jadi walaupun bikinnya di sini, nanti mau ekspor nggak apa-apa. Kita bersaing dengan Thailand. Untungnya pasar kita besar, kita (juga) punya baterai, dari nikelnya," ujar Zulhas.

[Gambas:Video CNN]



(rzr/pta)

Orang yang dipilih oleh bumi

gacor sport slot
IHSG ditutup menguat ke level 6.838 pada Kamis (8/11) sore ini dipimpin sektor infrastruktur.
IHSG ditutup menguat ke level 6.838 pada Kamis (8/11) sore ini dipimpin sektor infrastruktur. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.838 pada Kamis (8/11) sore. Indeks saham menguat 34,12 poin atau 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,74 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 253 saham menguat, 286 saham terkoreksi, dan 216 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona hijau.

Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 1,71 persen, indeks Straits Times di Singapura menguat 0,89 persen, dan indeks Shanghai Composite di China menguat 0,91 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,06 persen. Sedangkan indeks DAX di Jerman melemah 0,06 persen.

Bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,94 persen, indeks Dow Jones menguat 1,66 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,93 persen.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Gerbang Bayangan Langit

aplikasi kredivo
Kabar gembira buat kaum rebahan. Cuma hari ini, beli kasur di Transmart Full Day Sale harganya mulai Rp1,1 jutaan dari harga normal Rp4 juta.
Kabar gembira buat kaum rebahan yang lagi kasur baru. Cuma hari ini, beli kasur di Transmart Full Day Sale harganya mulai Rp1 jutaan (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Ada kabar gembira buat kaum rebahan yang lagi cari kasur baru, nih. Berbagai produk kasur dan mantras lagi banting harga di Transamart Full Day Sale hari ini, Minggu (5/11). Harganya mulai dari Rp1,1 jutaan dari harga normal Rp4 jutaan!

Jangan sampai lewatkan promo ini ya karena Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari, dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga :
Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale
  • Ameera Gemini Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.119.200 dari harga normal Rp4.079.000 per unit. Harga ini berlaku di Jawa, Sumatra, dan Bali.
  • Ameera Gemini Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.199.200 dari harga normal Rp4.439.000 per unit. Harga ini berlaku di Makassar.
  • Comforta Lively Plus Set 160x200 cm harga diskon Rp7.872.000 dari harga normal Rp22.950.000 per unit. Harga berlaku di Jabodetabek.

Murah-murah banget kan? Enggak cuma itu, ada ekstra diskon 20 persen jika menggunakan metode pembayaran Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah. Belanja jadi makin murah!

Jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya! Mumpung lagi diskon langsung aja kunjungi gerai-gerai Transmart terdekat dan bawa pulang kasur impianmu.

Gif banner Allo Bank
(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

pulau88 slot
Jusuf Kalla mengatakan pemerintah harusnya menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan yang dilakukan Ibnu Sutowo dalam ribut dengan Pontjo Sutowo.
Jusuf Kalla mengatakan pemerintah harusnya menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan yang dilakukan Ibnu Sutowo dalam ribut dengan Pontjo Sutowo. (Dok. Gojek).
Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel SultanInfografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Lihat Juga :
Daftar Pengusaha yang Masuk TKN Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Buka Alasan Pemerintah Banjiri Rakyat Miskin dengan Bansos

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

(rzr/agt)

Pangeran Daxia

zilong88
Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatan komisaris BSI, setelah bergabung di TKN Prabowo-Gibran.
Arief Rosyid mengundurkan diri dari jabatan komisaris BSI, setelah bergabung di TKN Prabowo-Gibran. (CNN Indonesia/Resty Armenia
Jakarta, CNN Indonesia--

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatankomisarisPT Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah didapuk menjadi komandan pemilih muda dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Arief, yang juga Ketua Umum PB HMI 2013-2015, telah mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris BSI dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya, untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN, yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," katanya dikutip Antara, Selasa (7/11).

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi obyek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subyek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju Rosan Perkasa Roeslani memastikan pejabat publik yang masuk kepengurusan TKN Prabowo-Gibran bakal mengikuti aturan, terutama terkait kewajiban cuti atau mundur dari jabatan.

"Kami akan ikuti semua peraturan yang ada, kalau mereka harus cuti, mereka cuti, seperti Mas Gibran yang hari ini cuti, dan yang kalau di aturan harus mundur, ya (mereka) mundur," kata Rosan.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Kronik Penulis Lucu

cara kredit hp di bukalapak
Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatan komisaris BSI, setelah bergabung di TKN Prabowo-Gibran.
Arief Rosyid mengundurkan diri dari jabatan komisaris BSI, setelah bergabung di TKN Prabowo-Gibran. (CNN Indonesia/Resty Armenia
Jakarta, CNN Indonesia--

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatankomisarisPT Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah didapuk menjadi komandan pemilih muda dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Arief, yang juga Ketua Umum PB HMI 2013-2015, telah mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris BSI dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya, untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN, yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," katanya dikutip Antara, Selasa (7/11).

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi obyek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subyek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju Rosan Perkasa Roeslani memastikan pejabat publik yang masuk kepengurusan TKN Prabowo-Gibran bakal mengikuti aturan, terutama terkait kewajiban cuti atau mundur dari jabatan.

"Kami akan ikuti semua peraturan yang ada, kalau mereka harus cuti, mereka cuti, seperti Mas Gibran yang hari ini cuti, dan yang kalau di aturan harus mundur, ya (mereka) mundur," kata Rosan.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)