bank kta online

urat suci emas

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

Pengusaha Kapal Gugat Menhub Rp92,6 M, Ganti Rugi Rp942 Juta per Hari******

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menggugat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Rp92,6 miliar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip website resmi PTUN Jakarta, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo dan Sekjen Gapasdap Aminuddin Rifai melayangkan gugatan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Dalam gugatan tersebut, keduanya meminta Budi mencabut beleid KM 184 Tahun 2022 beserta isi lampirannya dan menggantikannya dengan KM 172 Tahun 2022 beserta isi lampirannya.

Selain itu, mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya masih menunggu isi gugatan lengkap dari PTUN Jakarta.

"Kami baru menerima surat pemberitahuan tentang adanya gugatan tersebut dari PTUN kemarin, 15 Desember, yang belum memuat isi gugatan," kata Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com.

Setelah menerima surat berisi isi gugatan lengkap, Kemenhub baru akan menentukan tindak lanjutnya.

"Saat ini kami masih menunggu surat berikutnya dari PTUN yang akan memuat isi gugatan. Segera setelah itu kami akan menentukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Daftar 4 Besaran Subsidi Mobil dan Motor Listrik, Tembus Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan besaran subsidi untuk pembelian mobil dan motor listrik. Nilai tersebut terbagi ke dalam 4 kategori, mulai dari Rp5 juta hingga tembus Rp80 juta.

Agus mengatakan subsidi ini diberikan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Pemberian subsidi akan mencontoh negara lain yang dianggap pemerintah sudah maju dalam penggunaan kendaraan listrik.

"Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia," jelasnya di Brussels, Belgia, Rabu (14/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

1. Mobil Listrik Baru

Agus menjelaskan saat ini subsidi pembelian kendaraan listrik masih dalam pembahasan, namun sudah di tahap finalisasi. Sehingga, kemungkinan besar angka subsidi yang direncanakan akan sama dengan keputusan akhir.

"Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp80 juta," kata Agus.

2. Mobil Hybrid

Agus menjelaskan untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

3. Motor Listrik Baru

Besaran subsidi untuk pembeli motor listrik baru adalah Rp8 juta. Angka yang diungkap Agus ini lebih tinggi ketimbang wacana pemerintah sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

4. Motor Konversi

Sedangkan untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan pemerintah mencapai Rp5 juta. Nominal ini lebih kecil dengan yang dicanangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa gak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelas Arifin kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

Pelabuhan Bakauheni Siapkan 7 Dermaga dan 65 Unit Kapal Sambut Nataru******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni, Lampung Selatan menyiapkan 7 dermaga yang kondisinya mereka klaim baik dan siap digunakan untuk melayani liburan Natal2022 dan Tahun Baru2023.

General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Suharto mengatakan demi menghadapi lonjakan penumpang pada momen tersebut, pihaknya telah menyiapkan 7 Dermaga yakni 6 Dermaga Reguler dan 1 Dermaga Eksekutif, lalu 65 unit Kapal yakni 56 unit kapal regular dan 6 uni tkapal eksekutif serta 3 unit kapal docking.

"Untuk secara keseluruhan, ada 65 unit kapal yang akan beroperasi menghadapi libur Nataru kali ini. Hal ini, sesuai dengan informasi yang kami terima dari UPTD Banten,"kata dia, kepadaCNN Indonesia.com, Kamis (15/12).

Kemudian, kata Suharto, tollgateuntuk kendaraan roda empat dan roda dua yang masuk ke pelabuhan akan dibedakan. Hal tersebut dilakukan, agar tidak terjadi antrean atau penumpukan kendaraan di area Pelabuhan Bakauheni.

"Bermodalkan pengalaman arus mudik lebaran 2021 kemarin berjalan lancar. Jadi nanti dipisahkan, antara tollgatekhusus (kanalisasi) jalur tersendiri untuk kendaraan roda dua (pemotor) dan tollgatekendaraan roda empat,"ungkapnya.

Penunjang lainnya yang disiapkan, meliputi satu unit mobil pemadam kebakaran, dua unit ambulans, satu unit mobil derek, satu unitrubber boatTim Sar, posko kesehatan, CCTV, Call Center 191, musholla, gerai ATM dan rest room.

Suharto juga mengatakan pihaknya akan menyiagakan 1.053 petugas, baik itu dari PT ASDP Cabang Bakauheni, personel dari TNI-Polri dan ditambah helper untuk menunjang arus penumpang libur natal dan tahun baru. Biasanya, antara 700-800 orang yang bertugas dan dibagi menjadi tiga shift.

"Untuk membantu penumpang kapal apakah sudah memiliki tiket atau kesulitan beli tiket online, serta penumpang yang belum paham arah menuju lokasi dermaga, kami juga menyiapkan petugas helper sebanyak 180 orang,"kata dia.

Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui jalur penyeberangan, Suharto mengimbau agar mereka mempersiapkan tiket penyeberangannya terlebih dulu sebelum tiba di pelabuhan. Hal ini, tentunya untuk menghindari adanya pembelian tiket melalui calo dan juga terjadinya penumpukan penumpang akibat pengurusan tiket.

"Kami mengimbau, jangan membeli tiket di area Pelabuhan Bakauheni. Sebab, kini sudah banyak outlet-outletuntuk membeli tiket penyeberangan Ferizy seperti di toko wiralaba (Alfamart dan Indomaret) serta BRILink. Jadi masyarakat bisa memesan dan menentukan jadwal keberangkatannya,"ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bakal membuka lima pos screeningdi jalan Tol Lampung (JTTS) yang mengarah ke Pelabuhan Bakauheni. Screening ini, untuk memastikan calon penumpang kapal sudah memiliki tiket saat masuk ke aera Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Suharto mengutarakan untuk mengantisipasi kemacetan di pintu tollgatePelabuhan Bakauheni, pihaknya telah berkoordiansi dan bekerja sama dengan pihak PT Hutama Karya (HK) selaku pemilik rest areaJalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dinas PUPR, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN), Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Selatan dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Rest areaJTTS seperti di Km 87, Km 67, Km 50, Km 33 dan Km 21, akan digunakan sebagai tempat delay system(penyekatan) dan sekaligus sebagai pos screeningbagi pengguna jasa penyeberangan yang belum memiliki tiket kapal,"kata dia.

Ia mengatakan pos screeningtersebut, sebagai upaya manajemen trafik dan memastikan pengguna jasa penyeberangan sudah memiliki tiket saat tiba di pelabuhan. Posscreeningini juga, memastikan calon penumpang tiba di areal pelabuhan sesuai dengan jam keberangkatan yang tertera di tiket mereka.

"Selain lima titik pos screeningdi rest areajalan tol untuk penumpang yang mengarah ke Pelabuhan Bakauheni, pos screeningini juga akan dibuka di jalur arteri,"terangnya.

Disetiap pos screeningyang berada di rest areajalan tol dan jalur arteri tersebut, akan disiapkan petugas yang akan memeriksa dan memastikan calon penumpang kapal sudah membeli tiket melaui Ferizy.

Suharto memperkirakan jumlah penumpang kapal dan kendaraan yang melintas di Pelabuhan Bakauheni-Merak saat libur natal dan tahun baru melonjak sekitar 13 persen jika dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini, tentunya melebihi data sebelum pandemi covid-19 pada tahun sebelumnya (2019-2020).

"Pada 2020-2021 mengalami penurunan akibat pandemi covid-19, lalu 2021-2022 baru ada kenaikan. Kami prediksikan Nataru tahun 2022-2023 ini, akan mengalami kenaikan karena bertepatan dengan libur sekolah,"kata dia.

Dalam skala nasional, kata Suharto, pada libur Nataru kali ini diperkirakan sekitar 3,45 juta orang dan 808 ribu unit kendaraan akan menyeberang di setiap Pelabuhan.

Demi kelancaran arus penyeberangan dari dan ke Pelabuhan Bakauheni, ASDP meningkatkan kapasitas di Dermaga IV. Peningkatan ini juga, dilakukan di Pelabuhan Merak yakni memperluas akses masuk di Dermaga Eksekutif dan perbaikan akses di Dermaga VII.

"Harapan kami, pengguna jasa penyeberangan dapat menikmati experienceperjalanan dan layanan kapal yang lancar, aman dan nyaman saat angkutan Nataru mendatang," tuturnya.

Menurutnya angkutan Nataru kali ini akan mulai berlangsung pada 18 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Sedangkan puncak arus libur Natal, diperkirakan bakal terjadi Kamis  (22/12) dan Jumat (23/12). Kemudian periode libur tahun baru 2023, diprediksi terjadi pada  29-30 Desember 2022.

"Sementara arus balik, diperkirakan bakal terjadi pada Minggu dan Senin tanggal 1-2 Januari 2023 mendatang,"pungkasnya. 

Dunia Dewa Bela Diri

Yogyakarta Bakal Diserbu Sekitar 4 Juta Wisatawan Saat Libur Nataru******

Kepala Dinas Perhubungan DI Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti memprediksi sekitar lebih kurang 4 juta wisatawan akan berlibur di wilayah tersebut saat Natal dan Tahun Baru2023.

"Perkiraannya sekitar 4,1 juta orang yang masuk di DIY," kata Ni Made Dwipanti Indrayanti di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (16/12).

Ia memprediksi total orang yang melakukan mobilitas di wilayah DIY mencapai 7 juta orang saat momentum libur akhir tahun, termasuk warga lokal. Potensi kepadatan hingga kemacetan lalu lintas perlu diantisipasi.

Made dan jajarannya memperkirakan momen puncak kedatangan para pelancong terjadi pada 23 Desember. Sementara momen puncak kepulangan wisatawan diprediksi pada 1 Januari 2023.

"Tapi yang bermasalah bukan di situ, yang bermasalah justru di pertengahan ketika 24 (Desember) sudah stay di sini. Maka mobilitasnya tinggi," ungkap Made.

Sebab itu, untuk memantau dan mengontrol volume kendaraan selama libur Nataru, Made mengatakan pihaknya akan memasang traffic control system (ATCS) di 66 titik, termasuk 25 titik di Kota Yogyakarta, 7 di Sleman, dan 3 di Gunungkidul.

"ATCS sangat membantu sekali, selain bisa mengontrol volume lalu lintas juga bisa menghitung otomatis jumlah arus (kendaraan) yang masuk. Mudah-mudahan cuacanya bagus sehingga semua aktif dan bisa digunakan," kata Made.

Sementara, untuk memecah arus lalu lintas, pihaknya menyarankan pengguna kendaraan melalui jalur alternatif yang petanya telah disiapkan bersama pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya setiap kabupaten menyiapkan informasi menyangkut jalur alternatif di wilayah masing-masing. Sehingga untuk ke Kulon Progo tidak harus melewati Jalan Wates, ataupun tak perlu melewati Piyungan jika hendak ke Gunungkidul.

"Berdasarkan dari saran dari Bapak Gubernur memang kita harus memecah arus dari awal, jadi masuk ke daerah Prambanan itu kita pecah mungkin tidak harus masuk ke kota, tapi bisa kita arahkan ke (jalur) lingkarnya jadi masuk ke Sleman tidak harus melewati Jalan (Laksda) Adisucipto," katanya.

Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso menambahkan dalam libur Nataru ada beberapa kawasan yang perlu diwaspadai, di antaranya kawasan Tugu Yogyakarta, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta.

Ia juga sudah menyiapkan jalur alternatif pun telah disiapkan demi mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menuju pusat Kota Yogyakarta.

"Baik dari arah Tempel, dari arah Kulon Progo maupun dari arah Prambanan," ujar Slamet.

Selain itu, kepolisian juga tak melepas fokus pada upaya pengamanan jalur wisata rawan bencana di tiga kabupaten.

"Karena ini musim hujan, kita antisipasi daerah-daerah wisata yang berpotensi adanya tanah longsor dan lain sebagainya. Ada tiga wilayah Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).