link alternatif login

Darah yang membakar jiwa

Cepat Capai Profit, Saham GOTO Direkomendasikan Mandiri Sekuritas******

PT Mandiri Sekuritas (Mansek) merilis riset terbaru saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyusul induk perusahaan Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial yang merilis laporan keuangan kuartal III 2022 yang di luar ekspektasi para analis.

Dua analis Mandiri Sekuritas, yakni Adrian Joezer dan Ryan Aristo memberi rekomendasi beli untuk saham GOTO dengan target harga Rp415/saham. Target harga itu 98 persen di atas harga saham GOTO saat riset Mansek, yang dihitung di level Rp210/saham.

"Kami memberikan rekomendasi beli untuk saham GOTO dengan target harga Rp415/saham. Menurut kami, hasil kinerja kuartal III sangat menunjukkan eksekusi GOTO yang sangat cepat dalam mencapai target waktu menuju profit," demikian pernyataan Adrian dan Ryan dalam riset per 22 November, dikutip Kamis (24/11).

Pada Senin (21/11) malam, manajemen GoTo menyebut kemungkinan percepatan timelinetitik impas untuk margin kontribusi positif, mencapai 1-2 kuartal dari target kuartal 1/2024. Sehingga, GoTo diperkirakan bisa mencetak margin kontribusi positif lebih cepat dari perkiraan Mandiri Sekuritas, yakni pada kuartal III atau IV di 2023.

Margin kontribusi adalah rasio nilai dari profitabilitas masing-masing produk yang ada di perusahaan, sebelum dikurangi biaya headquarteratau operationalexpenses.

Sebelumnya, Direktur Utama Grup GoTo Andre Soelistyo mengatakan, perseroan mencatat kinerja kuat di kuartal III. Hal ini berhasil mempercepat raihan profitabilitas, seiring pertumbuhan pendapatan dan berkurangnya rugi EBITDA yang disesuaikan.

"Margin kontribusi secara grup melampaui pedoman yang kami sampaikan kuartal sebelumnya, dengan margin kontribusi positif di segmen on-demand servicetercapai (Gojek) pada bulan September, jauh lebih cepat dibandingkan dengan target," kata Andre, Senin (21/11).

Adapun pertimbangan Adrian dan Ryan selanjutnya adalah peningkatan nilai transaksi bruto atau GTV (gross transaction value) di tengah upaya perusahaan mengurangi insentif dan faktor makroekonomi, yang mencapai Rp161 triliun atau naik 33 persen dari periode yang sama tahun lalu dan melampaui target Rp151 triliun hingga Rp156 triliun.

Selain itu, pendapatan bruto QIII/2022 juga naik 30 persen dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp5,9 triliun, mencapai batas atas pedoman yang ditetapkan antara Rp5,7 triliun hingga Rp6,0 triliun.

Selama sembilan bulan tahun ini, GTV GoTo mencapai Rp451,47 triliun dari periode yang sama tahun tahun lalu Rp324,94 triliun (proforma), naik 38,94 persen, sedangkan pendapatan kotor juga naik 42,01 persen, dari sebelumnya Rp11,71 triliun (proforma) menjadi Rp16,63 triliun.

Pencapaian kinerja itu mendekati catatan GTV dan pendapatan kotor di sepanjang tahun lalu. Pada 2021, GTV perusahaan menembus Rp461,60 triliun, dengan pendapatan bruto mencapai Rp17 triliun.

Efisiensi dan Penguatan Sinergi

Hal berikut yang juga jadi perhatian Adrian dan Ryan adalah efisiensi dan penghematan biaya yang secara konsisten dilakukan perusahaan. Dari performa selama sembilan bulan tahun 2022, GoTo mengidentifikasi potensi penghematan biaya tetap opex(operatingexpenditure) atau fixed-cash-opexsebesar 14 persen.

Potensi itu pun di luar penghematan sebelumnya yang sebesar Rp144 miliar.

Berdasarkan basis proforma selama sembilan bulan, penghematan yang bisa dilakukan yakni sebesar Rp775 miliar dari pos biaya kepegawaian (Rp1 triliun secara tahunan) dan Rp271 miliar dari pos non-kepegawaian (Rp400 miliar tahunan).

Apabila digabungkan dengan realisasi langkah penghematan yang sudah dilakukan selama 9M-22, penghematan biaya proforma 9M-22 seharusnya setara dengan Rp1,2 triliun atau bisa mencapai Rp1,6 triliun secara tahunan, setara 16 persen dari penghematan biaya fixed-cash-opex9M-22.

Pada Jumat lalu, GOTO mengurangi karyawan sebanyak 12 persen atau setara 1.300 orang.

Pertimbangan ketiga Mansek merekomendasikan saham GOTO adalah penguatan sinergi ekosistem dan monetisasi dengan fokus ke bisnis inti dan inisiatif berbasis produk.

Tingkat take rate (komisi) pun masih sama secara kuartalan, yakni 3,7 persen di QIII/2022, didorong kontribusi layanan on-demanddan take ratebisnis e-commerce (Tokopedia) yang naik masing-masing 0,6 ppt dan 0,1 ppt menjadi 22,2 persen dan 3,2 persen secara QoQ.

Persilangan bisnis atau cross-pollinationmelalui GoPay Coin berhasil menunjukkan hasil positif dalam mengoptimalkan tingkat penggunaan dan akuisisi konsumen atau LTV/CAC (customer lifetime value/customer acquisition cost), sementara penetrasi pengguna GoPay telah mencapai 60 persen di Gojek dan 58 persen di Tokopedia.

Ditambahkan, GoTo memiliki layanan BNPL atau buy now pay later(GoPayLater Cicil) yang dirilis pada Juli 2022, di mana GOTO memasukkan 4 juta pelanggan berstatus layak dan akan meningkatkan pinjamannya pada 2023. Selain itu, perseroan juga telah memulai uji coba pinjaman tunai pada awal Oktober 2022.

CEO GoTo Andre mengatakan, pencapaian kinerja di kuartal III/2022 didorong oleh fokus perusahaan dalam memberikan produk terbaik kepada pelanggan loyal, serta kedisiplinan GoTo dalam mengelola beban usaha secara efisien.

Contohnya, perluasan layanan GoPay Coins secara langsung mendorong rasionalisasi beban promosi, sekaligus memberikan apresiasi bagi konsumen pengguna layanan GoTo.

"Perbaikan margin usaha sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perseroan, yang menunjukkan resiliensi bisnis kami dan kekuatan perekonomian Indonesia. Capaian kinerja keuangan dan operasional pada kuartal ini menegaskan bahwa perseroan berada di jalur pertumbuhan yang tepat sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia," kata Andre dalam rilis resmi.

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Pengadilan Tolak Gugatan Obligor BLBI Buka Blokir 20 Perusahaan di AHU******

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan obligor BLBI Kaharudin Ongko untuk membuka blokir 20 perusahaan ke layanan administrasi hukum umum (AHU).

Adapun gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada 4 Juli 2022 dan ditujukan kepada Satgas BLBI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Hal ini dilakukan karena Kemenkum HAM membekukan rekening PT Mahkota Berlian Cemerlang milik penggugat.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296 ribu," tulis putusan pengadilan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/11).

Satgas BLBI menyatakan ada 22 perusahaan yang belum diserahkan obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional dan memohon untuk melakukan pemblokiran perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lalu, pada 30 November 2021, Kemenkum HAM mengabulkan permohonan Satgas BLBI melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-4293 yang intinya dinyatakan bahwa dari 22 perusahaan yang dimohonkan blokir, terdapat 20 perusahaan dapat dilakukan pemblokiran akses dan dua perusahaan tidak dapat dilakukan pemblokiran karena telah dibubarkan.

Sebagai informasi, Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7,72 triliun atau tepatnya Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359,43 miliar atau Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen).

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Kemenaker Undur Pengumuman UMK 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengundur tenggat waktu bagi kepala daerah untuk mengumumkan besaran kenaikan upah minimumkabupaten/kota (UMK) 2023.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2022. Dalam beleid itu, kenaikan UMK 2023 yang awalnya dijadwalkan harus diumumkan pada 30 November diundur menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

"Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten mundur paling lambat 7 Desember mendatang," kata Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Kamis (24/11).

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Dalam beleid itu, ada beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Loli lich-ku luar biasa

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengembangan Tuhan

IHSG Loyo ke 7.053 di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.053 pada Jumat (25/11).  Indeks saham melemah 27.365 poin atau minus 0,39 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10.070 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24.006 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 189 saham menguat, 320 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia cenderung melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang merosot 0,35 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,57 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ikut turun 0,14 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,02 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,42 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,78 persen.

Beralih ke bursa Amerika juga tampak menguat. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen, indeks NYSE Composite bertambah 0,41 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,99 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]