daftar joker123

Semua langit dan dunia

Cara Buat SKCK Online untuk Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022******

Rekrutmen Bersama BUMNBatch 2 telah dibuka selama tujuh hari, mulai dari 1-7 Desember 2022.

Calon pendaftar yang akan melamar diminta untuk memenuhi persyaratan, salah satunya melampirkan dokumen SKCK dari kepolisian. Berikut cara buat SKCK untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Cara Buat SKCK sebagai Syarat Daftar Rekrutmen BUMN 2022

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan salah satu dokumen persyaratan yang wajib diunggah saat mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022.

Mengutip situs Rekrutmen Bersama FHCI BUMN, calon peserta yang memiliki SKCK bisa upload dokumen tersebut dalam format PDF berukuran file maksimal 500kb.

SKCK memiliki masa berlaku selama 6 bulan sejak penerbitannya. Apabila sudah melewati tanggal, maka Anda perlu mengurus perpanjangan atau membuat SKCK baru.

Sama halnya bagi pelamar kerja yang belum memiliki SKCK, dapat segera mengajukan permohonan pembuatan SKCK di polsek/polres sesuai domisili.

Permohonan pembuatan SKCK pun kini dapat dilakukan secara online. Berikut syarat dan cara membuat SKCK secara online.

Syarat Membuat SKCK Online

Melansir dari situs resmi SKCK Polri, berikut persyaratan membuat SKCK online.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli, atau identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
• Fotokopi Paspor (khusus untuk pengurusan di Mabes Polri dan Polda)
• Fotokopi Akta Lahir (Surat Kenal Lahir, Ijazah, Surat Nikah)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari yang diambil dari Polsek/Polres
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka. Bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh
• Siapkan biaya pembuatan SKCK sebesar Rp30 ribu

Cara Membuat SKCK Online Baru

Berikut cara membuat SKCK online yang perlu diperhatikan, beserta cara pembayarannya.

1. Buka situs resmi Polres SKCK online https://skck.polri.go.id/
2. Pilih menu "Form Pendaftaran" di pojok kanan atas
3. Pada kolom "Jenis Keperluan" klik jenis keperluan untuk mengurus SKCK
   Pilih kesatuan wilyah untuk pembuatan dan pengambilan SKCK
4. Isi alamat lengkap
5. Kemudian pilih metode pembayaran tunai atau menggunakan BRIVA (virtual account Bank BRI)
6. Selanjutnya isi data pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan lainnya
7. Lanjut upload foto 4X6 sesuai yang telah ditentukan
8. Lengkapi form hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lalu unggah lampiran dokumen
9. Lampirkan rumus sidik jari yang telah didapatkan di kantor Polres sesuai domisili
10. Setelah itu, pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran dan nomor pembayaran online dengan virtual account Bank BRI atau pembayaran tunai di loket
11. Kemudian datang ke kantor satuan wilayah yang sudah dipilih sebelumnya pada form untuk menyerahkan bukti pembayaran.

Meskipun pengajuan SKCK ini dapat dilakukan secara online, namun ada syarat yang mengharuskan pemohon tetap menuju ke kantor Polsek/Polres, yaitu: 1) untuk pengambilan rumus sidik jari dan 2) pengambilan dokumen SKCK fisik yang sudah selesai dibuat.

Demikian cara membuat SKCK online untuk melamar kerja BUMN 2022. Semoga bermanfaat.

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Aku bukan Zhong Kui

Tiga Pegawai BPN Dipecat Gara******

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengahmemecat tiga pegawainya yang kedapatan melakukan praktik "mafia tanah". Tak tanggung-tanggung, ketiga oknum tersebut dilakukan status Pemberhenitian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Dwi Purnama, ketiga oknum pegawai yang dipecat tersebut melakukan "kenakalan" dengan modus sendiri-sendiri.

"Pada dasarnya sudah terbukti melakukan pidana umum. Modusnya macam-macam, yang pertamaada mencuri blangko, dijual ke oknum untuk kemudian dibuat sertifikat dan sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan. Saat dicek di kantor, nomor registrasinya tidak muncul", ujar Dwi usai menjadi narasumber diskusi "Menelisik Praktek Mafia Tanah di Jawa Tengah" yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jawa Tengah (FWPJT) di Semarang, pada Senin (5/12) kemarin.

"Ketiga, menggunakan akun untuk kemudian digunakan kepengurusan dan dibuat untuk kriminalitas," ujarnya.

Menurut Dwi, pemecatan tiga oknum pegawainya tersebut merupakan bukti dan komitmen lembaganya dalam "bersih-bersih" di internal. Meski demikian, Dwi tetap berharap agar masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam mengurus soal pertanahan dan jangan mudah untuk tanda tangan.

Pasalnya, sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN, tentunya berdasarkan dari dokumen-dokumen penyertanya dan celah inilah yang biasanya digunakan pelaku "mafia" tanah untuk menipu warga masyarakat kelas bawah.

"Saya juga pesan ini pada masyarakat, tolong lebih hati-hati dan teliti bila mengurus soal pertanahan, jangan mudah tanda tangan," ujarnya. terang Dwi.

Dwi menegaskan bila aktor "mafia" tanah biasanya adalah orang cerdas dan memiliki harta banyak sehingga tak berpikir lama untuk membiayai lahan tanah yang dijual warga.

"Mafia itu orangnya cerdas dan kaya. Bagaimana cara menguasainya, dia sudah tahu teknik-tekniknya, apalagi sampai mengeluarkan uang untuk urus ini itunya," kata Dwi.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

Bulog Buka Suara soal Alarm Ancaman Krisis Pangan dari Badan Pangan******

Perum Bulogbuka suara soal bunyi alarm krisis panganyang diungkap oleh Badan Pangan Nasional (BPN).

Kabag Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyebut pasokan bahan pangan yang dimiliki oleh Bulog saat ini memang menipis.  Karena itu, pihaknya fokus memperbanyak stok beras.

"Seperti yang disampaikan Pak Arief cadangan pangan pemerintah saat ini sesuai penugasan kan baru beras," ujarnya saat dihubungi CNNINdonesia.com, Senin (5/12).

"Ini kita baru mau menyiapkan konsep cadangan pangan untuk jagung dan kedelai sesuai Perpres 125," imbuhnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulog dan BUMN Pangan sedang kritis. Pernyataan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif secara daring.

Itu pun, jumlahnya juga tipis. Secara rinci, beras yang dimiliki pemerintah adalah 515.119 ton. Padahal, kebutuhan bulanan nasional beras mencapai 2,5 juta ton.

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah lewat Bulog, ID Food, dan PTPN memiliki total stok 393.141 ton dari kebutuhan bulanan nasional sebesar 268.241 ton. Jumlah ini surplus atau mencapai 147 persen dari kebutuhan.

[Gambas:Video CNN]

Bulog juga memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food memiliki 697 ton daging sapi. Jika diakumulasikan untuk kebutuhan bulanan nasional sebesar 60 ribu ton, maka stok pemerintah hanya sekitar 40 persen.

Sementara untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam stok di Bulog dan BUMN Pangan tidak mencapai 1 persen.

Padahal, kebutuhan bulanan nasional jagung sebesar 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Terakhir, untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Nasib Kereta Argo Parahyangan saat KCJB Kelak Beroperasi******

Nasib kereta api (KA) Argo Parahyangan terkatung-katung Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) yang akan segera beroperasi.

Beredar isu bahwa kereta yang menjadi tunggangan masyarakat yang bepergian antara Bandung-Jakarta itu akan dihentikan operasinya saat proyek KCJB rampung.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KAI saat ini masih mengoperasikan KA Argo Parahyangan seperti biasa.

Joni menambahkan KAI sebagai BUMN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih akan mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika KCJB mulai beroperasi. Ia menyebut kajian itu akan selesai paling cepat Maret 2023.

Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

"Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya transportasi kan layanan kepada masyarakat tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita lagi mengkaji tentang hasilnya seperti apa, ya mungkin nanti Maret atau April baru kita lihat sama-sama," terang Budi dilansir dari detikcom, Jumat (2/12).

Lebih lanjut, Budi mengaku butuh melakukan survei untuk mengetahui apakah penumpang KA Argo Parahyangan akan beralih memilih Kereta Cepat.

"Itu yang kita pikirkan. Bahwa kalau kereta cepat itu kan cuma totalnya 48 menit sementara ini kan 3 jam bagaimana kemungkinannya ya kita membutuhkan survei supaya lebih akurat," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi tak menutup kemungkinan KA Argo Parahyangan masih akan beroperasi pada Juni 2023 ketika Kereta Cepat sudah mulai beroperasi.

"Ada kemungkinan, tapi itu berdasarkan suatu pembahasan dan survei yang baik," tegasnya.

KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progress fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Buruh Jabar Minta RK Tak Sunat UMK 2023 yang Direkomendasikan Bupati******

Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menetapkan upah minimumkota/kabupaten (UMK) 2023 sesuai rekomendasi bupati/wali kota yang sudah diplenokan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jabar.

Rapat pleno Depeprov Jabar dilakukan pada 1-2 Desember 2022 lalu. Dari pleno tersebut, rata-rata kenaikan UMK 2023 mencapai 10 persen. Satu daerah yang menghasilkan keputusan di atas 10 persen hanya Kabupaten Bandung Barat.

Pasalnya, bupati Bandung Barat merekomendasikan kenaikan UMK 2023 sampai  27 persen.

"Dua tahun upah minimum tidak naik, di sisi lain BBM naik yang mengakibatkan kenaikan terhadap kebutuhan pokok dan biaya transportasi, dan penyesuaian kenaikan UMK Tahun 2023 minimal 10 persen merupakan hal yang wajar," kata Roy, Selasa (6/12).

Roy menambahkan kenaikan upah dilakukan untuk penyesuaian terhadap dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar data beli buruh tidak merosot tajam.

KSPSI melakukan pengawalan penetapan UMK 2023 dengan melakukan aksi sejak 5 Desember-7 Desember 2023 di Gedung Sate. Adapun berdasarkan Permenaker 18 Tahun 2022, UMK ditetapkan paling lambat pada 7 Desember 2023.

"Aksi puncak akan dilakukan di 7 Desember 2022. KSPSI meminta gubernur tidak mengurangi nilai UMK Tahun 2023 yang telah direkomendasikan bupati/wali kota," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

ILO Akui Perlindungan Pekerja Digital Lemah******

Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert F Houngbo mengatakan pekerja digitalsangat lemah karena mereka rentan kehilangan pekerjaan, jam kerja tidak menentu, penghasilan yang tidak terprediksi, kesenjangan upah berbasis gender, dan tidak memiliki asuransi kesehatan serta perlindungan hukum.

Pihaknya karena itu mendorong negara-negara anggota untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital (platform workers).

"Kita tahu bahwa pekerja platform tidak memiliki perlindungan, karena kurangnya hubungan kerja, jadi ada masalah serius di mana posisi ILO adalah untuk mengadvokasi pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama dan membahas isu ini," kata Gilbert dalam konferensi pers menjelang Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik di Singapura, dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

"Itulah sebabnya saya selalu berbicara tentang perlindungan sosial universal yang kami anjurkan agar setiap negara bisa menawarkan kepada warganya dalam jumlah paket sosial minimum, yang menurut saya harus mencakup asuransi pengangguran, dan juga mendefinisikan ulang hubungan kerja, khususnya untuk ekonomi berbasis platform," tutur Gilbert.

Lebih lanjut, dia menjelaskan tumbuhnya platform digital dinilai sangat menarik dan merupakan bagian dari arah ekonomi baru yang semakin didorong oleh sektor jasa dan teknologi.

"Dan kita perlu mendorong bahwa itu memberikan fleksibilitas kepada pekerja dan bahkan mungkin keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ada banyak hal positif dari platform digital dan berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Gilbert.

Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital diproyeksikan bisa tumbuh hingga 18 persen pada 2030, dibandingkan 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi digitalnya. Hal itu terlihat data Kementerian Perdagangan di mana pada 2020 ketika nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US miliar atau sekitar Rp685,4 triliun.

Sedangkan Malaysia hanya US,4 miliar, Filipina US,5 miliar, Singapura US miliar, dan Vietnam US miliar.

Namun, baru-baru ini sektor digital yang dianggap sangat potensial bagi Indonesia, juga tidak luput dari dampak berkepanjangan pandemi covid-19.

Hal ini terlihat dari beberapa platform digital seperti GoTo dan Ruangguru melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerjanya sebagai upaya menutup kerugian di tengah memburuknya situasi pasar global.

[Gambas:Video CNN]